Prof. Mudrajad Sarankan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang Digabungkan

Liputan Treasury Seminar II Tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id –
Terkait pentingnya koordinasi cash and debt management, Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. menyarankan penggabungan Ditjen Perbendahar...

Dirjen Perbendaharaan: “KPPN Jakarta V Pantas Menjadi Percontohan”

Liputan kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Jakarta V
Jakarta, perbendaharaan.go.id – “KPPN Jakarta V sudah pantas menjadi KPPN Percontohan,” Direktur Jenderal Perbend...

Dirjen Perbendaharaan: Telah terjadi Revolusi di Perbendaharaan!

Liputan Rakor Kanwil Se-Kalimantan dan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan di Banjarmasin
Banjarmasin, perbendaharaan.go.id – Dengan lantang, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto mengatakan hal tersebu...

Study Visit ke Shared Service Centre Perth Department of Treasury and Finance Western Australia

Liputan Study Visit ke Shared Service Centre Perth
Perth, perbendaharaan.go.id - Ada dua misi penting yang mengiringi perjalanan study visit ke Shared Service Centre, Department of Treasury and Finance (DTF), We...

Dirjen Perbendaharaan: Ciptakan atmosfir yang humanis, akrab dan egaliter

Liputan rapat pimpinan terbatas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id –
“Semakin hari tugas dan tanggung jawab kita semakin besar dan kompleks. Untuk itu, iklim dan suasa...

BERITA TERKINI

Prof. Mudrajad Sarankan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang Digabungkan
Senin, 9 Mei 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 3590 x dibaca

Liputan Treasury Seminar II Tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id –
Terkait pentingnya koordinasi cash and debt management, Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. menyarankan penggabungan Ditjen Perbendaharaan dengan Ditjen Pengelolaan Utang.  Hal tersebut diungkapkan Prof. Mudrajad dalam Treasury Seminar II, Kamis (5/5), di Gedung Prijadi Parptosuharjo, Jakarta.
“Kedua Ditjen ini (Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang, red) seharusnya dijadikan satu. Indikasinya sudah jelas kok. Yang satu (Ditjen Perbendaharaan, red) manajemen kas, yang satu (Ditjen Pengelolaan Utang, red) membiayai dengan utang, jadi enggak nyambung.” ujar Mudrajad yang sempat disambut tawa para peserta yang sebagian besar berasal dari kedua unit eselon II tersebut.

[baca...]
Dirjen Perbendaharaan: “KPPN Jakarta V Pantas Menjadi Percontohan”
Rabu, 4 Mei 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 4320 x dibaca

Liputan kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Jakarta V
Jakarta, perbendaharaan.go.id – “KPPN Jakarta V sudah pantas menjadi KPPN Percontohan,” Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto saat mengunjungi KPPN Jakarta V tadi pagi. “Lay out front office sudah cukup bagus, sudah memenuhi syarat untuk menjadi percontohan,” tambahnya.

Didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar; Kepala Bagian Umum, Ahmad Syaifudin; Kepala Bagian Kepegawaian, Ludiro; Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choeroel; Agus Suprijanto mengunjungi pelaksanaan pelayanan pada KPPN Jakarta V, Rabu (4/5).

[baca...]
» Dirjen Perbendaharaan: Telah terjadi Revolusi di Perbendaharaan!
» Study Visit ke Shared Service Centre Perth Department of Treasury and Finance Western Australia
» Dirjen Perbendaharaan: Ciptakan atmosfir yang humanis, akrab dan egaliter
» Ahli Hukum: Kelalaian Pelaksanaan SOP Tidak Dapat Dipidanakan
Lainnya »»

PENGADUAN

telefon

NUSANTARA

Kakanwil DJPBN Propinsi Sulsel: Layanan Ini Pertama Kalinya di Indonesia
Kamis, 19 Mei 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1313 x dibaca

Makassar, perbendaharaan.go.id -KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.
Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien. Setiap akhir bulan, KPPN Makasar I  mengevaluasi lima Satuan Kerja (satker) yang menduduki peringkat teratas dalam hal presentase penyerapan dana dalam satu bulan (minimal 10%, diluar Belanja Pegawai), serta ketepatan waktu pengiriman dan akurasi data AFS (Aplikasi Forecasting Satker).

[baca...]
Dua Orang Pegawai KPPN Tebing Tinggi Disumpah
Rabu, 11 Mei 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1389 x dibaca

Liputan acara pengambilan sumpah PNS
Tebing Tinggi, perbendaharaan.go.id – Pengambilan sumpah dan janji PNS merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang PNS. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari pembinaan pegawai negeri sipil. Sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang kepegawaian.

[baca...]
» Langkah Dini Menuju LKPP yang WTP
» Dukung Pelayanan PT. Askes kepada PNS, KPPN Jambi Gelar Rekonsiliasi Tiga Pihak
» Wujudkan Pengelolaan APBN yang lebih baik dengan Memanfaatkan Aplikasi.
» KPPN Serang Adakan Sosialisasi Peraturan Pencairan Dana 2011
» Pelaksanaan Sumpah PNS di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Lainnya »»

FOTO BERITA

20110221051016@rapimtas_022011_05.jpg20101229075442@serah_dipa_2011_01.jpg20101119012404@expo_01.jpg
20101014102226@survey_kepuasan_pegawai_papua.jpg20100812124702@ksap1.jpg20100728102324@rakernas_akt.jpg

Berhubung tanggal 16 Mei 2011 ditetapkan sebagai hari libur/cuti bersama, untuk SP2D Net dan Advis yang terlanjur dicetak tanggal 16 Mei 2011, agar dilakukan penyesuaian dengan cara batal advis dan batal SP2D, kemudian proses ulang SP2D (S-4849/PB.7/2011).

PESAN

PENGUMUMAN

Tidak ada pengumuman.

PERATURAN

>> S-4852/PB.3/2011
Ralat tanggal SP2D yang telah diterbitkan KPPN dengan tanggal 16 Mei 2011 menjadi tanggal 18 Mei 2011 dan penatausahaan transaksi setoran penerimaan negara dan pelaporan penerimaan negra pada tanggal 16 Mei 2011
[1636 hits] [Added: Rabu, 18 Mei 2011]
>> S-4849/PB.7/2011
Penerbitan SP2D sehubungan dengan Pelaksanaan Cuti Bersama
[2682 hits] [Added: Jumat, 13 Mei 2011]
>> S-843/PB.8/2011
Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Terkait dengan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan
[1605 hits] [Added: Jumat, 13 Mei 2011]
>> S-4719/PB.3/2011
Penyampaian Data Awal untuk Rekonsiliasi/Konfirmasi Data MPN Triwulan I Tahun 2011
[1876 hits] [Added: Rabu, 11 Mei 2011]
>> Perdirjen No. PER-8/PB/2011
Pendelegasian Sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan(Termasuk Bahan Sosialisasi)
[2506 hits] [Added: Senin, 9 Mei 2011]
>> S-836/PB.8/2011
Peningkatan Kemananan Pemakaian Jaringan Komputer
[2588 hits] [Added: Senin, 9 Mei 2011]
>> S-4569/PB/2011
Konfirmasi Data SPM Pengesahan DBH PBB/BPHTB Bagian Daerah TA 2010
[1894 hits] [Added: Jumat, 6 Mei 2011]
>> S-829/PB.8/2011
Klarifikasi Kesiapan Peralatan Pendukung pada Kanwil/KPPN dalam Rangka Implementasi SPAN
[2603 hits] [Added: Kamis, 5 Mei 2011]
>> S-4450/PB/2011
Penegasan Pejabat Penandatangan Perubahan atau Revisi DIPA, Penandatangan SKP/SPP dan SPM Dalam Rangka Pembagian dan Penyaluran DBH PBB
[2369 hits] [Added: Selasa, 3 Mei 2011]
>> S-4404/PB/2011
Penjelasan Lebih Lanjut Akuntansi atas Transaksi Hibah Langsung Tahun 2010 Yang Telah Mendapat Nomor Register dan Yang Belum Disahkan Tahun 2010
[1739 hits] [Added: Jumat, 29 April 2011]
Lainnya »»

POJOK LKPP

Sosialisasi Perkembangan RUU Pertanggungjawaban APBN
Senin, 8 Maret 2010 | Oleh: kukun98 () | 5594 x dibaca

Artikel I/2010LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)Sepanjang 60 tahun sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, baru pada Tahun 2005 Pemerintah RI berhasil menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2004. LKPP tersebut berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). [baca...]
Lainnya »»

AGENDA

Tidak Ada Agenda Kegiatan Bulan ini dalam Basisdata
http://www.depkeu.go.idhttp://www.depkeu.go.id
http://www.depkeu.go.idhttp://www.depkeu.go.id

POJOK SANTAI

  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia