Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,427,569
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Dirjen Perbendaharaan: “Pelayanan publik nomor satu, tapi prinsip kehati-hatian tetap dijaga”
Senin, 11 April 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 2240 x dibaca

Liputan Roadshow Direktur Jenderal Perbendaharaan di Semarang, Purwodadi, Klaten dan Yogyakarta
Semarang, perbendaharaan.go.id –
Demikian seruan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam pengarahannya dihadapan para pegawai lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah, Kamis malam (7/4). “Pelayanan publik memang nomor satu, tapi prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga,” tambah beliau menanggapi kasus SPM aspal (asli tapi palsu, red) yang telah terjadi di KPPN Jakarta II pada tahun 2008.

Agus Suprijanto terlihat berusaha memahami dan mendalami tekanan pekerjaan yang dirasakan para pegawai  di KPPN dengan mengatakan, “Belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang berurusan dengan hukum karena kelalaian, maka tidak apa-apa dimarahin karena sedikit lambat, tidak apa-apa kalau customer kita protes karena kita lambat asal kita jangan sampai salah bayar. Tapi jangan terlalu hati-hati sehingga pelayanan publik kita menjadi lambat. Dua hal tersebut harus seimbang!”

KPPN SEMARANG IIUcapan Agus tersebut mengawali roadshow yang baru pertama kali dilakukannya setelah menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi di Ditjen Perbendaharaan. Perjalanan yang dimulai tanggal 7 April 2011 dari kota Semarang dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara DJPBN Semarang I dan II, dilanjutkan dengan acara tatap muka dengan para pejabat dan pelaksana di lingkungan Kanwil DJPBN Provinsi  Jawa Tengah. Pada acara tersebut, hadir juga Kepala Kanwil DJPBN Prov Jawa Tengah, Minto Widodo dan Kepala Kanwil DJPBN Prov Daerah Istimewa Yogyakarta, Rudi Widodo dan seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah.

KPPN SEMARANG ISelain menanggapi kejadian yang terjadi di KPPN II, Dirjen Perbendaharaan menyatakan kekagumannya atas perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di KPPN dengan mengenang masa kerja beliau ketika bekerja sebagai petugas loket penerima SPM dan SPMU di Kantor Kas Negara, “Saya melihat perubahan yang sangat mendasar dan konseptual. Kalau dulu pelayanan dari satu meja ke meja yang berikutnya  dengan urutan sesuai dengan level, mulai dari pelaksana, Kasatpel, Kasubsi, sampai ke Kasi dan Kepala Kantor, urut!” Beliau pun menambahkan, “Kalau ada masyarakat yang berurusan dengan KKN akan berurusan dengan setiap meja. Bahkan tiap-tiap meja ada tarifnya dulu!” Riuh rendah suara peserta pengarahan menanggapi ucapan beliau.

“Bapak dan ibu yang seumuran saya pasti pernah merasakan masa-masa jahiliyah tersebut. Sekarang luar biasa sekali. Konsepnya sudah berubah. Ada front office. Pertemuan secara fisik  antara customer dengan kita dibatasi sekali. Birokrasi dari satu meja ke meja lainnya sudah tidak ada lagi, langsung dilayani didalam satu FO. Sebuah konsep pelayanan kantor modern hasil reformasi birokrasi,” lanjut Dirjen Perbendaharaan mengomentari perkembangan yang terjadi di tubuh unit eselon I yang dipimpinnya tersebut.

KPPN KLATENAgus kemudian berbagi cerita kesuksesan lainnya yang diterima oleh Ditjen Perbendaharaan yang dapat dikatakan menjadi bukti perubahan buah reformasi birokrasi yang tidak hanya dirasakan oleh para pegawai tetapi juga masyarakat yang memimpikan memiliki pelayanan publik yang baik. “Dari survei kepuasan publik yang diselenggarakan oleh UI dan IPB, Ditjen Perbendaharaan selalu menempati posisi terbaik!” Beliau melanjutkan, “Hal ini merupakan hasil buah kerja keras bapak-ibu sekalian sejak empat tahun perubahan pelayanan. Publik pun sekarang bisa merasakan perubahannya!”

Akan tetapi, Dirjen yang sebelumnya sempat menjadi Staf Ahli di Kementerian Keuangan dan memimpin Badan Kebijakan Fiskal ini meminta para pegawai untuk tidak muda berpuas  hati. “Apa yang kita raih, menimbulkan rasa puas. Saya minta jangan terlalu puas diri. Meraih prestasi itu berat, mempertahankan lebih berat. Pertahankan yang sudah dicapai, kembangkan ide-ide baru untuk semakin lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Lebih jauh dalam hal pelaksanaan tugas, Agus meminta para pegawai terutama di Kanwil dan KPPN untuk lebih memperhatikan mengenai penyerapan anggaran. Beliau mengingatkan agar Kanwil dan KPPN lebih proaktif dalam memberikan informasi dan peringatan kepada para satker yang terdapat dalam lingkup kerjanya bahwa pada tahun ini sudah dilakukan penilaian pemberian reward dan punishment kepada mereka berdasarkan data penyerapan anggaran yang didapatkan Kantor Pusat dari KPPN dan Kanwil DJPBN. “Dalam menyampaikan data, kalau bisa selengkap dan se-current mungkin karena KPPN yang menyampaikan laporan kas posisi untuk kemudian di-collect Dit. PKN untuk dijadikan acuan dalam menentukan daya serap kementerian lembaga,” ujar beliau menjelaskan.

KPPN SURAKARTA“Kurangnya pemahaman Kementerian dan Lembaga, membutukan warning dan pemberitahuan melalui mekanisme monitoring. Staf dan pejabat buat buku monitoring masing-masing untuk satker yang ada di kewenangannya. Saya sangat mengharapkan adanya partisipasi untuk melakukan monitor belanja modal, dansos dan sebagainya agar penyerapannya menjadi lebih tinggi,” tambah Dirjen yang pada kunjungan ke daerah ini didampingi oleh Kabag Umum, Syaefuddin; Kabag Kepegawaian, Ludiro dan Kabag OTL, Didyk Choirul.

Sebelum menutup pengarahannya Agus Suprijanto juga mengingatkan mengenai pentingnya Standard Operating Procedure (SOP). “Hal tersebut sangat penting,” ujar beliau. “Tuliskan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tuliskan!” tambah beliau menekankan pentingnya menjalankan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang ada.

“Kadang kita merasa bahwa SOP yang disusun sudah pas dan baik. Teman-teman yang merasa SOP belum meberikan kecepatan pelayanan, tolong dikaji. Kalau sudah memberikan layanan terbaik tepat jalankan, SOP merupakan petunjuk kerja sekaligus menjadi dokumen untuk perlindungan hukum bagi kita semua,” tegas beliau seakan mengingatkan para peserta pengarahan pada resiko yang mungkin didapatkan selama menjalankan tugas.

KPPN PURWODADIPerjalanan dinas melalui darat  atau roadshow ini sudah diterapkan secara rutin oleh Dirjen Perbendaharaan terdahulu, Herry Purnomo. Sebuah kegiatan yang terbilang efektif untuk melihat secara langsung kondisi unit vertikal yang ada di daerah sekaligus dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi para pegawai yang dikunjungi. Dalam roadshow kali ini, Agus Suprijanto menyempatkan diri untuk menengok KPPN Purwodadi, KPPN Surakarta, KPPN Klaten, KPPN dan Kanwil DJPBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada setiap kunjungannya, beliau melihat secara langsung kondisi front office, middle office dan back office setiap kantor. Beberapa inovasi yang ada juga tidak lepas dari perhatian beliau.

Tepat pukul 20.00 hari Jum’at (8/4) beliau menutup perjalanan darat beliau dengan melakukan perjalanan lanjutan ke Denpasar, Bali untuk kembali menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan se-ASEAN (@TWP/Media Center)


 


Oleh : Tonny W. Poernomo – Media Center Ditjen Perbendaharaan

Berita Berita Terkini Lainnya

Prof. Mudrajad Sarankan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang Digabungkan
Dirjen Perbendaharaan: “KPPN Jakarta V Pantas Menjadi Percontohan”
Dirjen Perbendaharaan: Telah terjadi Revolusi di Perbendaharaan!
Study Visit ke Shared Service Centre Perth Department of Treasury and Finance Western Australia
Ahli Hukum: Kelalaian Pelaksanaan SOP Tidak Dapat Dipidanakan

Komentar Pengunjung

Indonesia Timur.......
2011-04-14 14:40:08, - oleh : Andre Parindrianto,SKom,Nabire
iya pak betul sekali......kunjungilah kami yang di indonesia timur khususnya yang di wilayah papua pak.....kami ini khan anak-anak bapak juga yang selalu kangen akan kehadiran orangtuanya.....


SOP menjadi dokumen perlindungan hukum
2011-04-13 08:57:48, - oleh : Rochmad Arif Tri Setyawan
...SOP merupakan petunjuk kerja sekaligus menjadi dokumen untuk perlindungan hukum bagi kita semua...
Sejauhmana SOP dapat memberikan perlindungan hukum kepada pegawai ketika pegawai yg bersangkutan 'sudah' bermasalah dengan hukum?
Sudah cukupkahkah SOP memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai untuk menjalankannya sehingga pegawai bekerja tanpa rasa was-was karena sudah ada perlindungan?


kapan roadshow ke indonesia timur??
2011-04-13 08:04:56, - oleh : yudhistira
Kalau roadshow ke wilayah Jawa dan Sumatera kan sudah biasa, kapan Pak Dirjen mau roadshow ke Indonesia Timur (Maluku, Papua)??
Kami disini juga (sangat) butuh perhatian dan dukungan moril dari Bapak..


Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia