Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,426,314
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Dirjen Perbendaharaan: “KPPN Jakarta V Pantas Menjadi Percontohan”
Rabu, 4 Mei 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 4520 x dibaca

Liputan kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Jakarta V
Jakarta, perbendaharaan.go.id – “KPPN Jakarta V sudah pantas menjadi KPPN Percontohan,” Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto saat mengunjungi KPPN Jakarta V tadi pagi. “Lay out front office sudah cukup bagus, sudah memenuhi syarat untuk menjadi percontohan,” tambahnya.

Didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar; Kepala Bagian Umum, Ahmad Syaifudin; Kepala Bagian Kepegawaian, Ludiro; Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choeroel; Agus Suprijanto mengunjungi pelaksanaan pelayanan pada KPPN Jakarta V, Rabu (4/5).

Kunjungan ke KPPN yang terletak di jalan T. B. Simatupang itu merupakan pemenuhan janji beliau. “Saya sudah janji untuk datang ke sini,” kata orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan itu sambil meninjau aktivitas para pegawai KPPN Jakarta V.

Disamping sebagai sarana silaturahmi kepada para pegawai di KPPN Jakarta V, kesempatan tersebut digunakan untuk memberikan beberapa arahan kepada Kepala dan para pejabat eselon IV KPPN Jakarta V. Tidak ingin mengganggu pelaksanaan pelayanan kepada para bendahara satuan kerja yang terlihat sangat ramai memadati ruangan front office, acara diskusi dilaksanakan di ruangan Adil Aziz, Kepala KPPN V.

Mendengar materi diskusi tersebut, dapat dipahami bahwa Agus Suprijanto sangat peduli pada keselamatan dan kenyamanan kerja para pegawainya terutama yang bertugas di front office. Hal ini dapat diperhatikan ketika beliau menanyakan dengan sangat rinci mengenai proses penerimaan SPM dan beban kerja yang harus ditanggung pegawai di front office KPPN Jakarta V. Beliau menekankan bahwa KPPN harus menekankan usaha pengamanan agar tidak terjadi lagi pemalsuan SPM oleh orang yang tidak berwenang seperti yang pernah terjadi di KPPN Jakarta pada tahun 2008. Melihat apa yang dilakukan oleh KPPN Jakarta V dalam membuat sistem pengamanan front office yang cukup ketat untuk KPPN dengan tipe Non Percontohan, beliau memberikan apresiasi positif KPPN Jakarta V. KPPN yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan menggunakan pengamanan layaknya KPPN Percontohan seperti Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan penggunaan sidik jari kuasa pengguna anggaran (KPA) pada SPM yang diajukan ke KPPN.

Kunjungan Kerja ke KPPN Jakarta V“Ini kami lakukan agar tidak ada SPM palsu yang masuk ke KPPN kami,” ujar Adil Aziz, Kepala KPPN Jakarta V saat ditanya mengenai hal ini oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Agus Suprijanto juga memperhatikan beban kerja para pegawai KPPN, terutama di front office dan middle office setelah adanya perubahan sistem penganggaran yang mulai diberlakukan tahun 2011. Kepala KPPN Jakarta V melaporkan kepada beliau bahwa dengan diberlakukannya penganggaran berbasis kinerja tahun ini, telah terjadi peningkatan jumlah rata-rata SPM yang diajukan kepada KPPN hingga mencapai tiga sampai empat kali lipat dibanding tahun lalu. Hal ini ditengarai karena adanya perubahan format aplikasi SP2D berdasarkan sistem penganggaran berbasis kinerja menilai output/outcome dari banyaknya SPM yang diajukan Satker.

“Aplikasi jangan dibuat per output lah,” ujar Agus Suprijanto di hadapan para pejabat yang ada di ruangan Kepala KPPN Jakarta V. “Beban kerja (KPPN, red) akan menjadi lebih berat, akibatnya pelayanan publik (yang dilakukan melalui KPPN, red) menjadi menurun,” tambah beliau. “Tolong disiasati, jangan sampai satu output (hanya, red) satu SPM. Saya takut penundaan penyerapan APBN 2011 disumbang oleh (aplikasi yang seperti, red) ini,” paparnya.

“Harusnya sistem baru lebih mudah dan simple. Kalau lebih rumit bukan maju namanya, tetapi malah mundur kan?” tegas beliau lagi.

“Pak DIdyk (Didyk Choeroel, Kebag OTL, Setditjen Perbendaharaan – red), tolong diundang DSP, Setditjen, PA dan perwakilan dari KPPN-KPPN. Kita perlu ngumpul bareng, melakukan evaluasi pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada triwulan pertama. Perwkilan KPPN-KPPN diundang biar kita tahu ‘rasa’ di front office,” kata beliau setelah mendengarkan beberapa permasalahan yang terjadi di front office KPPN. “Ini perlu segera kita bicarakan, agar permasalahan tidak berlarut-larut, sebab bisa menjadi besar,” tambahnya. “Bayangkan kalau itu (volume kerja yang 3 atau 4 kali lipat, red) terjadi di akhir tahun. Sebelum malapetaka itu datang, perbaiki aplikasinya,” kata Dirjen Perbendaharaan lagi.

Kunjungan Kerja ke KPPN Jakarta VDirektur Jenderal Perbendaharaan sangat bersyukur dapat datang ke KPPN Jakarta V, salah satu KPPN dengan volume kerja terbesar di seluruh nusantara tersebut.

“Bagus juga saya datang ke sini hari-hari ini begini, jadi tahu masalah seperti ini,” kata beliau lagi menutup diskusi singkatnya saat mengunjungi KPPN Jakarta V itu.

Sekedar informasi, saat Agus Suprijanto datang ke KPPN Jakarta V, front office penuh sesak dengan para petugas satker yang menunggu giliran dipanggil untuk mengajukan SPM. Menurut salah seorang pegawai di middle office KPPN Jakarta V, rata-rata setiap hari mereka menerbitkan 400-an SP2D.


 


 


Oleh : Bambang Kismanto dan Tino Adi Prabowo – Media Center Perbendaharaan

Berita Berita Terkini Lainnya

Prof. Mudrajad Sarankan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang Digabungkan
Dirjen Perbendaharaan: Telah terjadi Revolusi di Perbendaharaan!
Study Visit ke Shared Service Centre Perth Department of Treasury and Finance Western Australia
Dirjen Perbendaharaan: Ciptakan atmosfir yang humanis, akrab dan egaliter
Ahli Hukum: Kelalaian Pelaksanaan SOP Tidak Dapat Dipidanakan

Komentar Pengunjung

Penggunaan "sidik jari" dlm SPM
2011-05-06 11:51:34, - oleh : teddy-kwl papua
Pemanfaatan sidik jari KPA pd SPM yg diterapkan di KPPN Jakarta V, jika memang bermanfaat ada baiknya diterapkan di seluruh KPPN sbg standarisasi dlm penerbitan SP2D. Koreksi pemanfaatan sidik jari tsbb seharusnya utk pejabat penandatangan spm yg tertera di SPM


Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia