Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,417,359
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 pasal 5 ayat 8 antara lain menyebutkan bahwa "perbaikan SPM hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut : 1. Kesalahan pembebanan MAK 2. kesalahan pencantuman kode fungsi, subfungsi, kegiatan dan sub kegiatan 3. uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM Pertanyaannya adalah apakah KPPN dapat menyetujui permohonan ralat SPM dari satker untuk : 1. ralat kode unit/eselon 1 yang mengakibatkan pergeseran realisasi antar dipa dalam satu satker yang memiliki lebih dari satu DIPA 2. ralat kode sumber dana, misalnya dari RM ke PNBP, dari RM ke RMP 3. ralat nomor dipa 4. ralat kode program 5. ralat kode output demikian pertanyaan dari saya atas jawabannya diucapkan terima kasih.

Ralat SPM tetap harus berpedoman kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, untuk ralat SPM terhadap permasalahan yang disampaikan KPPN Palu tidak diperkenankan, karena akan berdampak terhadap laporan-laporan yang sudah dibuat.

DIPA kami dr BA : 018 E1 : 08, kami tidak dapat melakukan pencairan UP karena DIPA kami masih diblokir oleh karena masih dalam proses Revisi beberapa item kegiatan. sementara ada satker yang dapat DIPA sama dengan satker kami dan masih dalam proses revisi DIPA bisa melakukan pencairan UP. mohon kejelasan tentang pembukaan blokir DIPA. terima kasih

Pencairan blokir/tanda bintang yang dicantumkan oleh Ditjen Anggaran dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi secara lengkap dan benar.


KPA mengajukan usulan pencairan blokir/tanda bintang ke Ditjen Anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 2011, apabila sampai dengan akhir bulan Juni 2011 KPA tidak melengkapi yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir/tanda bintang tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011.

apakah dapat dilakukan revisi anggaran misalkan belanja perjalanan dinas ditambah dengan mengurangi belanja barang dan jasa lainnya dalam satu kegiatan pada DIPA? Terimakasih sebelumnya atas informasinya.  

Dapat dilakukan revisi dengan berpedoman kepada Pasal 4 Perdirjen Perbendaharaan Nomor  PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.




Untuk revisi antar komponen dalam output yang sama menjadi kewenangan KPA, tetapi untuk revisi yang dilaksanakan antar komponen antar output harus mendapatkan pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Assalamu alaikum wr.wb Bagaimana cara merevisi akun 521115 menjadi 521213, karena menurut KKPN dana tidak dapat cairkan sebelum akun tersebut di revisi. Terima kasih.

Sesuai pasal 18 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume keluaran kegiatan dan/atau penambahan volume keluaran satuan kerja.

Berkenaan dengan penjelasan diatas, untuk merevisi akun 521115 menjadi 521213 tidak dapat dilaksanakan, karena telah menambah jenis honorarium baru.

Yth. Admin Mohon penjelasan, di Per-26/PB/2011 jelas diatur bahwa revisi tidak mengurangi alokasi biaya untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Pada Per-22/PB/2011 tidak diatur hal seperti itu, yang diatur adalah revisi tidak boleh mengurangi komponen 001 (diantaranya gaji,dsb), artinya hanya dibatasi sampai dengan komponen 001. Apakah berarti Per-22 membolehkan untuk  mengurangi pagu gaji poko untuk  menambah pagu akun lain, misalnya uang makan, lembur, dsb.  

Revisi komponen 001 yang akan mengurangi akun gaji dan tunjangan lainnya, dapat dilakukan oleh PA/KPA dengan syarat  akun yang dikurangi tersebut tidak akan mengakibatkan kekurangan biaya operasional sampai dengan akhir tahun anggaran, dan tidak akan merobah Hal.IV DIPA.

Apabila revisi tersebut mengakibatkan perubahan pada Hal.IV DIPA, PA/KPA harus mengusulkan pengesahan terlebih dahulu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.



1. Apakah ada aturan mengenai besaran uang tunai yang dapat dipagang oleh Bendahara Pengeluaran ???2. Apakah boleh Bendahara Pengeluaran memegang uang tunai lebih dari Rp. 10 juta rupiah sesuai dengan besaran UP/GUP (yang telah dipertanggungjawabkan) yang telah diminta pada KPPN ???MOHON JAWABANNYA. TERIMA KASIH

Dengan diterbitkannya Keppres nomor 17 tahun 2000 dan Keppres nomor 42 tahun 2002, maka Keppres nomor 16 tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan penyimpanan kas tunai di Brankas Bendahara maksimal 10 juta tidak diatur lagi. Sesuai PMK 134/PMK.05/2005 diatur bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh melebihi Rp 10 juta rupiah kepada satu rekanan, sehingga dianalogikan uang yang tersimpan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10 juta rupiah.

Apa benar akan diadakan bintek dan uji sertifikasi dan uji sertifikasi pengadaan barang dan jasa tahun 2011 pada tanggal 4-5 Mei 2011?

Untuk mendapat informasai yang akurat silahkan Saudara kunjungi website LKPP ke www.lkpp.go.id

satker kami sudah melakukan revisi dipa yanng pertama untuk pejabat perbendaharaannya tidak  merubah jumlah anggaran, apakah bisa melakukan revisi lagi karena bendahara pengeluaran sudah pindah d propinsi, kl bisa bgmn caranya... apa solusi yang terbaik... apakah perubahan pok yaitu merubah waktu pencairan yang ditata bulan nov k bulan agustus diperbolehkan? kl bisa apa yg hrs disiapkan...

- Revisi dapat dilakukan sesuai kebutuhan oleh PA/KPA berdasarkan kewenangannya.

- Yang melakukan revisi adalah PA/KPA, bukan bendahara, jadi kalau bendahara pindah, revisi tetap dapat dilaksanakan oleh PA/KPA.


- Revisi POK sepanjang akan berakibat perubahan pada DIPA Hal.3 (Rencana Penarikan dan Perkiraan Penerimaan), maka revisi tersebut harus diusulkan pengesahannya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

Seperti yg bapak jelaskan dipertanyaan sebelumnya bahwa revisi penambahan pagu sesuai SBU di akun 521115 di kecualikan untuk pengelola keuangan, tp bagaimana memberi penjelasan di ditjen anggaaran prov.aceh yg meminta aturan tentang revisi akun ini, apakah ada perdirjen yg menjelaskannya?

Akun 521115 (Honor Operasional Satker) masuk dalam komponen 002 Biaya Operasional , Pergeseran antar komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dapat dilakukan oleh KPA tanpa perubahan DIPA. Dasar hukum adalah pasal 17 ayat (1 ) dan (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011.

Berkenaan dengan penyusunan LKPP yang didalamnya termasuk Suplemen LK terkait ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya, dengan ini kami mohon agar kami dapat diberikan file pdf mengenai suplemen LK dalam LKPP Audited 2009. Hal ini dibutuhkan guna kepentingan di bidang kemajuan pendidikan, khususnya pemahaman mengenai pendidikan akuntansi pemerintahan. Thanks Andi Darmawan (Mahasiswa Universitas Trisakti)

Ikhtisar Laporan keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya merupakan lampiran dari LKPP. File LKPP secara lengkap dapat di-download di www.perbendaharaan.go.id

ini udh  pertengahan april, malah udh mau habis.., kok pengumuman hasil PPAKP th 2010 di Jakarta belom diumumkan..? kapan dong....

Untuk Peserta Pelatihan PPAKP 2010 diinformasikan bahwa SK Kelulusan Pelatihan PPAKP Tahun 2010 sudah di dipublikasikan melalui website www.perbendaharaan.go.id  tanggal 9 Mei 2011.

Saya mengikuti Pelatihan PPAKP pd bulan November 2010 namun hingga kini belum ada hasil pengumumanya,, jadi mohon infonya,, kira2 kpan ya? thanks  

Untuk Peserta Pelatihan PPAKP 2010 diinformasikan bahwa SK Kelulusan Pelatihan PPAKP Tahun 2010 sudah di dipublikasikan melalui website www.perbendaharaan.go.id  tanggal 9 Mei 2011.




honor operator SAI sesuai pengalaman TA 2009 dan 2010 berbeda akun. Pd TA 2009 pakai akun 521115 sedangkan TA 2010 menggunakan akun 521213, menurut peraturan menggunakan apa. terimakasih penjelasannya

Penggunaan kode akun untuk pembayaran honorarium petugas SAI menggunakan kode akun 521115 (Belanja Terkait Operasional Satker) karena dibayarkan dalam rangka mendukung operasional satker dan dibayarkan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun.


BOLEHKAH PANITIA UJIAN SEKOLAH DILUAR PEMBUAT SOAL, PENGAWAS DAN PEMERIKSA HASIL UJIAN DIBERIKAN HONOR DARI VAKASI AKUN 512311. MOHON JAWABAN SEGERA.

Honor pembayaran panitia ujian dapat dibebankan ke dalam kode akun 512311 seperti pembayaran honor pembuat soal ujian, pengawas dan pemeriksa jawaban.

PMK No.49/PMK.02/2011 pasal 44 ayat (1) huruf e tersebut, KPA diperkenankan melakukan pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran, namun dilarang untuk menambah jenis honorarium baru dan besasran honorarium yang sudah ada, apa yang dg menambah besaran honorarium? menambah besaran pagu dalam DIPA atau menambah besaran SBU? 

Yang dimaksud menambah besaran honorarium  adalah menambah besaran pagu dan/atau besaran SBU. Dilarang menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada untuk akun honor output kegiatan (akun 521213). Sedangkan honor yang terkait dengan pengelola operasional satker (akun 521115) boleh direvisi




Selamat Malam Bapak/Ibu. Berkaitan dengan PMK 49 tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2011 pasal 44 ayat 1 poin e yang berbunyi " Pergeseran antar komponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang telah ada" Mohon bantuannnya mengenai definisi honorarium serta akun pengeluaran yang termasuk di dalam pengertian/definisi honorarium. Terima Kasih banyak sebelumnya.    

Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu
Akun-akun yang terkait dengan honorarium antara lain :
(1). 521115 Honor Operasional Satuan Kerja, adalah honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satker, pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran, seperti honor pejabat KPA, PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran/PUM, Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola PNBP petugas SAI dan SIMAK BMN.
(2). 521213 Honor Output Kegiatan, adalah honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output, honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun, seperti honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat.

ASS.. WR..WB... Terima Kasih kami mohon jawabannya... 1. Bolehkah belanja barang bukan belanja modal berupa pembelian meja dan kursi untuk siswa dengan harga RP.90.000/buah. 521219 atau 521119 ? 2. guru honor yang sudah mendapatkan bantuan langsung block grand Rp. 250.000 apakah boleh diberi lagi honor dari dana BOS sebesar Rp. 5.000/jam pelajaran, karena kalau hanya bantuan langsung block grand dinilai tidak wajar. 3. berapa hari maksimal uang makan PNS untuk guru, apakah 22 hari atau 26 hari, karena guru pada hari sabtu tetap hadir kesekolah tidak libur seperti kantor. 4. belanja barang jenis apa saja yang walaupun melebihi nilai kriteria kapitalisasi tetap menggunakan belanja barang bukan belanja modal, apakah alat-alat olah raga untuk siswa termasuk jenis belanja barang yang diperbolehkan melebihi nilai kriteria kapitalisasi ? Mohon jawabannya, karena dilingkungan kementerian kami sangat mengharapkan jawabannya agar tidak ada perbedaan persepsi, tolong jawabannya juga dikirim ke email kami minbaruhjaya@gmail.com. terima kasih sebesar-besarnya.


Untuk kegiatan di dalam kota 521219, dan bila keg. Dilakukan di luar kota sesuai dengan definisi PMK 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dialokasikan dari 524119

Sesuai dengan bukti-bukti perjalanan dinas (transpor) yang menggunakan tarif at cost dan SPPD. SPPD ditandatangani oleh Pejabat penyelenggaran kegiatan. Penandatangan berangkat dan tiba dari pengelola kegiatan.

Sesuai dengan PMK 45/PMK.02/200X tentang Perjalanan dinas dalam negeri non PNS dapat dibayarkan melalui kode akun 5241119 tersebut.

Menurut PMK 49 tentang revisi DIPA, tidak diizinkan penambahan jenis akun dan besaran dana honor dalam revisi oleh KPA. Tapi tidak dijelaskan revisi apa yang harus dijalankan apabila memang dibutuhkan penambahan akun dan besaran dana untuk honorarium sementara beberapa pekerjaan kami tidak dapat ilaksanakan bila belumm ada revisi untuk penambahan dana honorarium. mohon penjelasan prosedur/revisi apa yang harus dlakukan untuk menambah besaran dana honorarium?

Yang dimaksud dgn "tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada" dalam PMK Nomor : 49/PMK.02/2011 adalah untuk honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213).
Untuk menambah besaran dana honorarium pada akun 521115 dapat diambilkan dari akun lain dalam jenis belanja yang sama dalam satu output dan revisi ini merupakan kewenangan PA/KPA



Salam, DIPA TA 2011 BA: 023; Eselon 1 : 01; Keg:1986; dan terdapat blokir pada DIPA (kecuali output Layanan Perkantoran), pada saat revisi DIPA utk buka blokir terdapat juga perubahan nomenklatur satker menjadi : BA:023; Eselon 1:13; Keg:2020. 1. Pada revisi DIPA 1 yg keluar merupakan DIPA baru apa yg harus dilakukan dgn DIPA yang lama 2. Pada DIPA lama terdapat realisasi pada output 12 (layanan perkantoran) sedangkan pada DIPA Revisi yg Baru output layanan perkantoran di No.01, apa yg harus dilakukan utk realisasi anggaran yg sudah cair? 3. Proses revisi masih berlangsung hingga saat ini utk VALIDASI trim\'

Silahkan pedomani surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4033/PB/2011 tanggal 20 April 2011 hal Petunjuk Revisi DIPA Daerah lingkup Kemdiknas (dapat diunduh pada situs pa.perbendaharaan.go.id )

Apa syarat menjadi bendahara penerimaan/ pengeluaran? apakah CPNS dapat menjadi bendahara?

Syarat menjadi Bendahara adalah memahami peraturan terkait pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban Bendahara dan ditunjuk dengan SK dari KPA. Bendahara haruslah seorang Pegawai negeri sehingga CPNS belum diperkenankan menjadi Bendahara.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia