Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,413,281
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bpk/Ibu yg terhormat, mohon info tentang hasil diklat e-ppakp th 2010, apakah hasilnya sudah ada?jika sudah, mohon info nama2 yg lulus diklat & bagaimana proses & cara pengambilan sertifikatnya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Diberitahukan kepada Bapak/Ibu peserta E-learning PPAKP 2010, hasil ujian E-learning PPAKP 2010 masih dalam proses verifikasi hasil pengolahan data dan evaluasi kelulusan. Untuk mengetahui cara pengambilan sertifikat dapat menghubungi BPPK Kementerian Keuangan.

kami dari kppn bandar lampung ingin menanyakan perihal petunjuk pelaksanaan revisi DIPA 2011 yang belum ada sehingga satker belum bisa melakukan revisi. contoh satker madrasah dimana akun BOS hanya ada 521119, sementara satker tersebut butuh akun yg lain. Satker Disnaker provinsi Lampung dimana transpot dalam kota dibebankan di akun 524119. sementara dalam tanya jawab help desk ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Sakter Disnaker tersebut ingin segera membuat spj  tersebut melalui GU isi, tapi dengan resiko di tolak di fo. bagaimana solusinya dalam jangka waktu dekat ini. terima kasih

Petunjuk Revisi TA. 2011 telah diatur di dalam PMK No.49/PMK.02/2011. Memang Perdirjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pergeseran dan Revisi DIPA TA. 2011 sampai saat ini masih dalam proses penyusunan. Namun demikian untuk melakukan revisi DIPA dapat menggunakan PMK dimaksud sebagai dasar hukum

saya menggunakan aplikasi Simak_BMN versi tahun 2009, update terakhir juli 2010,  yang saya tanyakan bagaimana caranya untuk kirim saldo awal ke aplikasi Sakpa versi tahun 2011, karena pada menu simak hanya bisa digunakan untuk Tahun Anggaran 2009 saja atas jawaban dan bantuannya saya ucapkan terima kasih..

Pengiriman saldo awal SIMAK BMN digunakan untuk tujuan rekonsiliasi internal antara  SIMAK dan SAKPA. Pengiriman hanya dilakukan sekali yaitu pada tahun 2010, setelah itu tinggal menggunakan akumulasi penerimaan ADK simak BMN di SAKPA.

Dalam DIPA tahun 2011 ini satker kami dapat anggaran rehab KUA sebesar Rp. 700XXXXXX  untuk 7 KUA yang berbeda dan jarak yang jauh, Bisakah pelaksanaan kegiatan ini dipecah menjadi 7 kegiatan dan 7 kontrak yang berbeda demi memudahkan pelaporan pada Simak BMN dalam penambahan nilai aset ? dan apakah hal ini diperbolehkan berdasar pada PP 54 thn 2010 ?

Memecah anggaran rehab KUA menjadi 7 kontrak dengan maksud utk memberikan kesempatan kpd pengusaha kecil (ekonomi lemah) tdk bertentangan dgn Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tdk perlu memecah menjadi 7 kegiatan.

Saya mau tanya, bagaimana mekanisme pencairan dana rekonstruksi bencana Merapi yang terjadi akhir 2010 kemarin? Apakah lewat KPPN Yogyakarta? Instansi apakah yang berwenang mencairkan dana tersebut? Terima kasih banyak.

Dana Rehabilitasi & Rekonstruksi pasca bencana yg bersumber dari APBN dialokasikan pada DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dicairkan scr terpusat pd KPPN Jkt.I. Selanjutnya BNPB mendistribusikan dana tsb ke daerah2 yg terkena bencana, termasuk Merapi, sesuai proposal yg diajukan oleh masing2 Kepala Daerah.

pada bulan ini kami menyetor TGR ke kas Negara tapi setelah setor ternyata kode akunnya salah, apakah kita melakukan pembetulan terhadap ssbp yang telah kita setor tersebut. terimakasih

SSBP yang telah disetor dan mendapatkan NTPN tidak dapat dikoreksi hardcopinya, namun yang harus dilakukan koreksi adalah pembukuannnya. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan surat permohonan perbaikan transaksi SSBP kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan dilampiri:
a.  Copy SSBP yang telah diterbitkan;
b.  Daftar rincian perbaikan transaksi;dan
c.  Surat pernyataan tanggungjawab mutlak. Selanjutnya agar dapat menghubungi KPPN mitra kerja saudara untuk proses lebih lanjut

Saya mau menanyakan untuk pembelian bensin dan solar dalam penyusunan RKAKL masuk ke dalam akun belanja apa ? Apakah dimasukkan ke dalam akun belanja bahan atau belanja apa ... ? Terima kasih  

Pembelian bensin dan solar dalam penyusunan RAKL dapat dibebankan ke dalam kode akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) atau 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)

Bagaimana mekanisme revisi POK untuk tahun anggaran 2011 sehingga tidak terjadi selisih pagu pada saat melakukan rekon di KPPN. karena melihat dari dipa tahun anggaran 2011 pada halaman II hanya menampilkan kelompok jenis belanja saja. mohon penjelasannya. thanks.

Revisi POK dilakukan oleh KPA,  kemudian KPA mengirim POK beserta ADK Revisi ke Kanwil DJPB, Kanwil DJPB merestora ADK Revisi pada komputer local, dikomparasi dan dikirim melalui sarana intranet setiap hari kerja. Kantor Pusat DJPB akan mengambil data, mengkomparasi dan meng-upload ke ftp yang dilakukan oleh server, sehingga perubahan POK satker akan selalu diikuti perubahan/revisi pada data base bersama. KPPN wajib down-load data pada data base bersama, sehingga pada saat rekonsiliasi antara SAI satker dan SUA KPPN data telah sesuai.

Kami adalah satker lama namun mengalami perubahan BA eselon 1, yang ingin saya tanyakan pada tahun 2010 kami masih memiliki sisa TUP yang baru disetorkan pada awal TA 2011, pada TA 2010 Kode BA Es1 masih 02 namun untuk TA 2011 BA Es1 berubah menjadi 09, pada waktu menyetorkan sisa TUP pada SSBP masih menggunakan kode ES1 02,apa yang hrs saya lakukan agar transaksi tersebut dapat dicatatkan sebagai pengembalian negara pada TA 2010 sehingga bs diinput pada aplikasi SAKPA 2011 yang telah menggunakan kode ES1 09, sehingga transaksi tersebut melunasi "hutang" TA 2010 namun tidak mengganggu DIPA TA 2011, Terima kasih atas jawabannya.

Sisa TUP 2010 yang disetorkan tahun 2011 harus diperlakukan sebagai pendapatan, bukan pengembalian belanja. Oleh karena itu, dokumen yang digunakan untuk penyetoran sisa TUP ini adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan menggunakan BAEs1 yang baru (09), bukan kode lama (02). Transaksi pendapatan dari penyetoran sisa TUP 2010 ini diinput di Aplikasi SAKPA 2011. Kejadian ini (perubahan kode BAEs1 dari 02 ke 09 dan kesalahan pengisian kode BAEs1 pada SSBP) harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Apakah setiap honor MAK 521213 harus mengacu pada SBU, apabila honor pada MAK 521213 tsb merupakan kegiatan yg telah diatur pada SBK, bagaimana pengaturan honor tsb? dan apabila honor yg sudah di rincikan pada POK yg melebihi nilai honor pada SBU harus direvisi? Mis : biaya tim jaksa pada POK @ Rp. 1.000.000,- sedangkan pada SBU untuk SK KPA Maks Rp. 500.000,- acuan untuk honornya bagaimana?

Apabila standar biaya telah ditetapkan melalui SBK sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) maka besaran yang menjadi acuan dalam pembayaran honor tersebut adalah SBK.

mohon petunjuk memasukkan data dari perubahan Esselon 1 menjadi Esselon 4 pada aplikasi SIMAKBMN. terimakasih

Dapat dilakukan dengan aplikasi konversi lokasi

Ass wr wb. Bahawa Satker kami adalah Satker BLU, sedangkan di dalam akun BLU diantaranya terdiri dari 525111, 525112, 525113, 525114, 525115, 525119, dan Belanja modal, dll..... yang kami tanyakan adalah 1. Untuk honor yang terkait dengan output kegiatan (sifatnya tidak rutin) yang bersumber dana PNBP-BLU dialokasikan ke AKUN apa...???  

Sesuai dengan PMK  No. 91/PMK.06/2007 tetang Bagan Akun Standar, honor yang terkait dengan output kegiatan  ( sifatnya tidak rutin ) yang bersumber dana PNBP-BLU dialokasikan ke AKUN 525112 ( Belanja Barang  BLU yang menampung pengeluaran untuk pembayaran  untuk kegiatan  operasional dan non operasional).

Yth. Panitia PPAKP saya ingin menanyakan keberadaan sertifikat PPAKP Angkatan VIII 2009 Lokasi Makassar, karena sampai saat ini belum saya terima. terima kasih.

Sertifikat PPAKP 2009 sudah semua diserahkan kepada Kementerian / Lembaga  melalui Sekretaris Jenderal masing-masing, khusus untuk peserta PPAKP dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sertfikat PPAKP sudah disampaikan ke Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Demikian Pemberitahuan ini.

ass. mohon bantuannya BPK/ Ibu saya telah mencoba meng unduh data LKPP tahun 2010/2009 selama dua hari ini tapi tidah bisa terbuka, kalau ada kesempatan dan waktunya, mohon dibantu untuk dikirimkan ke email saya atau berikan saya solusi untuk mendapatkan data tersebut , atas perhatiannya terima kasih

LKPP Tahun 2009 Audited dan LKPP Semester I Tahun 2010 Unaudited dapat diunduh di Website WWW.perbendaharaan.go.id pada menu "Pusat Bantuan " dan   sub menu "Unduh LKPP" Sofware file LKPP tersebut berformat "PDF", sehingga apabila terjadi kegagalan pada saat mengunduh file tersebut dimungkinkan disebabkan oleh sofware PDF Reader pada komputer tersebut tidak compatible. Hal tersebut bisa diatasi dengan mengupdate sofware PDF pada komputer tersebut atau bisa dicoba dengan mengunduh menggunakan komputer laiinya.

sehubungan dengan pelaksanaan pasal 8 dan pasal 9 serta 9a ayat 1 menyebabkan kebingungan mohon penegasan apakah setelah ralat sp2d retur tidak disampaikan setelah 7 hari apakah dana retur disetor ke kas negara?, apabila tidak kemudian pasal 9a ayat 1 kenapa menyebutkan pengembalian yang disetor tahun anggaran berjalan dikembalikan dengan mekanisme pasal 6 dan pasal 7, yang nota bene merupakan pengembalian sp2d retur dengan mekanisme ralat bukan yang telah disetor ke kas negara?
Setiap terjadi SP2D yang tidak bisa dibayarkan oleh Bank (retur) maka dana yang ada di rekening BO I akan disetorkan ke rekening rr. Seluruh pencairan dana dilakukan dari rekening rr. Pada saat akhir tahun seluruh dana yang ada di rekening RR dan rr disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi. Telah terbit surat Plt. Direktur APK Nomor S-1684/PB.6/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang tindak lanjut Perdirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2010
ass.. Mohon petunjuk mengenai tata cara pembayaran mak 521213 honor untuk kegiatan/perkara. untuk pembayarn honor kan sudah diatur pada SBU tetapi untuk kegiatan pada kejaksaan ada di SBK yg mengatur mengenai standar biaya per perkara. pada POK sudah dirincikan mengenai honor tim jaksa yaitu sbsar Rp. 1.250.000,- x 3 bulan = Rp.3.750.000 dan petugas adm Rp. 350.000,- x 3 bulan = Rp. 1.050.000,- sedangkan pada SBU maksimal biaya honor Rp. 500.000,- JADI bagaimana acuan untuk pembayarannya?  

Apabila standar biaya telah ditetapkan melalui SBK sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) maka besaran yang menjadi acuan dalam pembayaran honor tersebut adalah SBK.

Bolehkah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tugas Luar

Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen boleh tugas luar. Untuk efektivitas penyelenggaraan tugas KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran dan PPK pengganti  sementara.

Assalamualaikum, mohon dikirim file surat dit.apk No. S-315/PB.6/2009 tgl.4 mei 2009 Terima kasih..

Permintaan Saudara akan segera kami tindak lanjuti dan terima kasih atas perhatiannya

membutuhkan up date terakhir aplikasi Persediaan dan Aplikasi Simakbmn

Unduh saja dari website www.perbendaharaan.go.id

Saat ini Saya menjabat sebagai bendahara gaji dikantor tempat saya bekerja. Saya mendapat kendala pada instali aplikasi SPM 2011, Pada saat pengisian RUH SPM pada menu layar kode lokasi tertulis 01 55, namun setelah print out SPM yang keluar bukan 01 55 tetapi 01 51. dimana letak kesalahannya ya, Kalau ada mohon dikirimkan aplikasi SPM 2011 yang terbaru dan sudah di update. Trmksh

Seharusnya tampilan yang ada di RUH SPM sama dengan tampilan pada saat pencetakan SPM karena itu merupakan data yang sama.

««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia