Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,426,353
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
apakah aplikasi sakpa 2011 sudah diluncurkan, atau sudah diganti? kok tidak ada ya

Aplikasi SAKPA 2011 versi 01.000 sudah keluar minggu keempat bulan januari 2011 sampai dengan saat ini update aplikasi terakhir versi 03.002  terbit bulan maret sedangkan update referensi versi  03.02 juga bulan maret.

setoran atas retur SP2D menggunakan akun 817111 dilaksanakan hanya pada akhir tahun anggaran, atau setiap terjadi retur SP2D?

Penyetoran atas SP2D retur menggunakan kode akun 817111 ( Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening) dilakukan pada akhir tahun saja

saya mau menanyakan tentang penggunaan akun pengembalian belanja. apakah yang dimaksud dengan pengembalian belanja?karena di KPPN sendiri masih terdapat perbedaan persepsi tentang penggunaan akun pengembalian belanja.terdapat permintaan rapel beras/kek. gaji bulan desember 2010, dimintakan kekurangannya bulan januari 2011(SP2D 2011).pada perhitungan pembayaran terdapat kekurangan pembulatan Rp. -60,- sehingga berpindah ke kolom potongan.pembulatan minus tersebut masuk sebagai akun pengembalian belanja (511119) atau masuk ke akun penerimaan (423911). yang berpendapat menggunakan 423911 dengan alasan bahwa rapel tersebut kekurangan TAYL tanpa memperhatikan belanja SP2Dnya.sedangkan yang berpendapat masuk 511119 dengan alasan pengembalian belanja dilaksanakan berdasarkan belanjanya(SP2Dnya) bukan berdasarkan uraian pembayarannya. mana yang benar?

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa belanja diakui pada saat keluar dari Rekening Kas Negara (pada saat penerbitan SP2D). Pengembalian belanja merupakan koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja tahun yang bersangkutan yang mengakibatkan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang bersangkutan. Waalaupun SP2D dikeluarkan untuk membayar kekurangan belanja gaji tahun anggaran 2010 namun karena SP2D dikeluarkan pada tahun 2011 maka apabila terdapat pengembalian maka menggunakan kode akun 511119, karena pengakuan belanjanya seiring dengan terbitnya SP2D yaitu tahun berjalan (2011)

bagaimana penggunaan dana yang termasuk kode mak  521219 (belanja barang non operasional lainnya) ?  di rka tertulis untuk kantor operasional, apakah diperbolehkan untuk pembelian peralatan/inventaris kantor 

Pembebanan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) digunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun belanja barang operasional dan belanja barang non operasional secara umum. Kegiatan sifatnya hanya mendukung kegiatan utama dan dilaksanakan secara paket dapat dibebankan juga ke dalam kode akun tersebut.
Pembelian peralatan/inventaris kantor yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dibebankan ke dalam kode akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran). Sedangkan pembelian peralatan/inventaris kantor yang memenuhi kriteria kapitaslisasi AT dan di atas nilai minimum kapitalisasi dibebankana pada akun 5321111

1. saya ingin bertanya, apakah honorer dapat menjadi staf pada satker yang ada, dan apakah "wajib" harus PNS sebagai staf satker? 2. apakah perjalanan dinas boleh dilaksanakan oleh tenaga honorer? ataukah harus PNS? mohon bantuan untuk dasar hukum dari 2 pertanyaan itu, sehingga saya dapat turut mempelajarinya. terima kasih banyak

1.  Penunjukan staf pengelola keuangan, merupakan kewenangan dari PA yang didelegasikan kepada KPA. Pengangkatan tenaga honorer/pegawai tidak tetap sesuai dengan UU No.8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999 adalah guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Sehingga penunjukan tenaga honorer sebagai staf pengelola keuangan hendaknya memperhatikan hal tersebut.
 2. Pegawai tidak tetap/pegawai honorer dapat melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.05/2007 terakhir diubah dengan PMK No.07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-21/PB/2008.  "


Apakah dikenakan PPh 21 pada biaya bantuan transport untuk akun 521219? contoh bantuan transportasi peserta pelatihan/sosialisasi/seminar, dll.

Transpor lokal bukan merupakan komponen yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana perjalanan dinas luar kota yang juga tidak dipotong PPh pasal 21. Namun uang harian seperti halnya uang makan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

kpn diadakan e learnign ppakp?apakah yang sudah menikuti ppakp reguler dapat mengikuti e learning ppakp,yang jumlahnya terbatas?

silakan menghubungi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau bisa mengecek di website BPPK pada alamat http://www.depkeu.bppk.go.id





Asslamu'alaikum wr,wb.berapa tahun batas seorang bendaharawan menjabat,adakah undang-undang ,peraturan,keppres,pmk yang mengatur tentang masa jabatan bendaharawan rutin tersebut. - bagaimana petunjuk pengamprahan dana dipa untuk MAK.521111  ( belanja keperluan perkantoran ) dan jenis2 barang yang dapat diamprah dengan MAK tersebut - dan bagaimana petunjuk pengamprahan dana dipa untuk MAK.521119 ( belanja barang operasional lainnya ) dan jenis2 barang yang dapat diamparah dengan MAK tersebut. adakah peraturan yang mengatur berkenaan dengan pengamparahan tersebut,demikianlah terimakasih atas penjelasannya

1.Terkait masa jabatan bendahara, saat ini  belum ada ketentuan yang mengatur tentang berapa lama atau batas seorang pegawai menjabat bendahara. Setiap awal tahun bendahara diangkat oleh PA/KPA melalui Surat Keputusan yang berlaku untuk satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya.
2.Akun 521111 dan 521119 termasuk kelompok akun Belanja Barang Operasional, sehingga merupakan dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian negara/lembaga.
Adapun jenis-jenis barang yang dapat diamprah dengan akun 521111 terdiri dari :
•Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.
•Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengamanan kantor, cleaning service, telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB.
•Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.
Sedangkan akun 521119 digunakan untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam akun 521111(keperluan kantor), 521112 (bahan makanan), 521113 (penambah daya tahan tubuh), 521114 (pengiriman surat dinas) dalam rangka kegiatan operasional.

apakah CPNS bisa menjadi pejabat penanda tanganan SPM.. apa saja persyaratan menjadi pejabat penandatangan SPM

Penunjukan Pejabat Penandatangan SPM sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan kewenangan dari PA yang didelegasikan kepada KPA. Di sisi lain, CPNS sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU No.8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 1999 pelamar PNS yang diterima sehingga harus melalui masa percobaan. Dengan demikian, penunjukan CPNS menjadi Pejabat Penandatangan SPM harus benar-benar selektif.

Assalamu'alaikum Saya peserta PPAKP Angk XII tahun 2009 Kelas B yang dilaksanakan di Hotel Batavia Jakarta, Alhamdulillah saya telah memperoleh sertifikasi kelulusan dari kegiatan tersebut melalui Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten, namun ada yang ingin saya pertanyakan: sertifikasi kelulusan yang saya dapatkan ternyata tidak ada stempel dari Kementerian Keuangan Penyelenggara Kegiatan tersebut, berkaitan hal tersebut, kepada siapa, dan bagian apa jika saya ingin meminta stempel legalisasi sertifikasi tersebut???? mohon bantuan informasinya.... terima kasih .. Wassalamu'alaikum.

Terkait dengan permasalahan Saudara dimana Sertifikatnya belum terdapat stempel maka dapat menghubungi Sekretariat PPAKP, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III  Lantai III Jl Budi Utomo No 6,  Jakarta Pusat.

pada tahun 2010 kami menggunakan MAK 523111 untuk membayar jasa cleaning service,apa hal itu d benarkan? pabila kurang tepat, sebaiknya MAK berapa yng dapat kami gunakan untuk jasa cleaning service tsb. trims

Pembayaran cleaning service sebaiknya dibebankan ke dalam kode akun 521111 (Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-08/PB/2009.

dalam dipa 2011 stain ternate terdapat output penyediaan sarana dan prasarana dengan pagu Rp. 7 Milyar. yang didalamnya terdapat detail seperti : pembangunan gedung pendidikan, pengadaan meubelair dll. revisi yang ingin dilakukan adalah pada pembangunan gedung pendidikan dan pada pengadaan meubelair dengan catatan tidak merubah pagu pada output tersebut yaitu Rp. 7 Milyar. apakah revisi tersebut termasuk revisi pok saja karena terkait akun 533111 ke 532111. kami sudah konsultasi dengan kanwil djpn tetapi dihimbau menunggu pmk. mohon penjelasan

Akun 533111 bisa dirubah menjadi akun 532111 disebabkan adanya ralat karena kesalahan administrasi, namun untuk pembangunan gedung pendidikan yang dialihkan menjadi pengadaan meubelair tidak diperkenankan karena sudah merubah target kinerja.

Revisi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Ditjen ANggaran.

Dengan hormat, Saya peserta PPAKP Angkatan IX-A Tahun 2009 di Hotel Pandanaran Semarang.             Dimana keberadaan Sertifikatnya? Saya dan teman-teman lainnya banyak yang belum menerimanya, padahal sudah kami tanyakan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng. Sebenarnya Sertifikat tersebut untuk apa ya? Dulu waktu acara pembukaan PPAKP, dijanjikan ada tunjangan/honor tersendiri bagi pemegang Sertifikat tersebut. Benarkah???   Mohon bantuan dan terimakasih…

Sertifikat atas Nama Sucipto NIP:040077192 Nomor Sertifikat : PPA.DIKLAT.IX.2008.302 peserta diklat PPAKP angkatan IX TA 2008 dari Satker Rutan Rembang, sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jl. Rasuna Said. Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan.

Pada akhir bulan (pagi hari ) Bendahara Penerimaan telah menyetorkan penerimaan PNBP ke Bank.Sorenya Bendahara Penerimaan menerima setoran lagi atas pelayanan (PNBP) misal Rp.10jt dan dibukukan sebagaimana mestinya.Pada sorenya juga Bendahara Penerimaan melakukan penutupan pembukuan dgn saldo Rp.10jt tadi dikas.menunjuk lampiran per-47/PB/2009 pada modul pembukuan bendahara kementerian/lembaga bahwa perbedaan antara laporan SAKPA dan Laporan Bendahara Penerimaan adalah dilaporan SAKPA Kas bendahara penerimaan tidak tercatat sdgkan dilaporan bendahara penerimaan tercatat sebesar SBS yg blm disetor.Pertanyaan saya :Apakah keadaan kas sebesar Rp.10jt tsb harus dientry di SAKPA..???

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada akhir periode laporan atau tanggal neraca (30 Juni dan 31 Desember) harus direkam di aplikasi SAKPA untuk ditampilkan di neraca. Tetapi keesokannya (1 juli dan 1 januari) dijurnal balik kembali.

salam untuk semua tim helpdesk, saya ada problem dengan bend. pengeluaran yakni tentang pelaksanaan tugas dinas dalam kota yang dilaksanakan di luar hari kerja yakni pada hari libur sabtu dan minggu, bendahara tersebut kebingungan mau di bebankan ke Akun mana untuk pembayaran uang harian dan transport harian dan dasar hukum SE atau surat no berapa. demikian disampaikan ditunggu jawabannya dan terima kasih

Pemberian transpor lokal dan uang harian diberikan kepada setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas  dalam kota yang ditunjukkan melalui surat tugas dari atasan dan sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Mo tanya pak, apakah kendaraan dinas (plat merah) wajib membayar pajak kendaraan bermotor? kalau iya, pembayaran pajak dan perpanjangan plat nomor (yg 5 tahun sekali itu) tersebut dibebankan ke akun 523121 atau 521111?. Seringkali kendaraan dinas juga memiliki plat hitam (dgn kode ZZ), apakah pengurusan plat hitam tersebut bisa dibebankan ke anggaran satker, dan masuk akun mana? (523121 atau 521111? terima kasih

Pembayaran pajak tidak terbatas pada kendaraan milik pribadi namun juga atas kendaraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Pembayaran atas pajak, perpanjangan STNK dan plat nomor kendaraan bermotor kendaraan kantor lebih tepat dibebankan ke dalam kode akun 521111

Assalamualaikum,, Pak mohon infonya tentang syarat kapitaklisasi suatu aset.   Demikian dan terima kasih.   Wassalam.

Yang dimaksud dengan kapitalisasi adalah penambahan nilai aset yang biasanya muncul karena adanya renovasi aset atau pemeliharaan setelah aset tetap diperoleh.  jika Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap tersebut menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi kedalam belanja modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak memenuhi ketentuan diatas tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan.
















Bisakah saya mendapatkan softcopy SE Dirjen PBN Nomor S-767/PB.7/2008? Bisakah di email ke alamat  saya: soellivan@gmail com atau soellivan@yahoo.co.id   Terima kasih

telah  kami kirimkan softcopy surat Dir. APK No.S-767/PB.7/2008 dan S-33/PB.6/2009

Kenapa Kalau menggunakan Aplikasi Persediaan pada Windows7, setiap melakukan back up dan restore selalu muncul tabel yang ada cancel, ignore, dan help? Apakah aplikasi tidak cocok dengan Windows7? Terima Kasih atas penjelasannya.

telah  kami kirimkan softcopy surat Dir. APK No.S-767/PB.7/2008 dan S-33/PB.6/2009

Terkait dengan paket penyediaan ruang video conference yang meliputi pengadaan kursi dan rak tv plasma serta mekanikal elektrikal apakah bisa dibebankan pada akun 532111 belanja modal peralatan dan mesin ? terima kasih atas jawabannya

Iya betul Pengadaan kursi dan rak TV Plasma dapat dibebankan ke dalam kode akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) selama nilainya di atas batasan minimum kapitalisasi

««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia