Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,410,960
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
disini Satker Kami (602129) mengalami masalah pada saat pengambilan saldo awal pada Aplikasi SAKPA 2011, file SIMAK BMN tidak muncul pada saat pengambilan saldo awal yang telak dikirim dari SIMAK BMN ke SAKPA, karena pada Aplikasi SAKPA 2011 sudah menggunakan Ditjen Pendidikan Islam dengan kode (04) sedangkan pada SIMAK BMN masih menggunakan Sekretariat Jenderal dengan kode (01) mohon pencerahannya karena sampai saat ini satker kami (602129) tidak bisa rekonsiliasi karena masalah tersebut diatas, demikian permasalahan dari satker kami atas solusinya kami sampaikan terima kasih

Secara aplikasi tidak masalah, Koordinasikan masalah ini dengan KANTOR PUSAT KEMENTERIAN AGAMA, DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN – DJPBN, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

disini Satker Kami (602129) mengalami masalah pada saat pengambilan saldo awal pada Aplikasi SAKPA 2011, file SIMAK BMN tidak muncul pada saat pengambilan saldo awal yang telak dikirim dari SIMAK BMN ke SAKPA, karena pada Aplikasi SAKPA 2011 sudah menggunakan Ditjen Pendidikan Islam dengan kode (04) sedangkan pada SIMAK BMN masih menggunakan Sekretariat Jenderal dengan kode (01) mohon pencerahannya karena sampai saat ini satker kami (602129) tidak bisa rekonsiliasi karena masalah tersebut diatas, demikian permasalahan dari satker kami atas solusinya kami sampaikan terima kasih

Secara aplikasi tidak masalah, Koordinasikan masalah ini dengan KANTOR PUSAT KEMENTERIAN AGAMA, DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN – DJPBN, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Untuk tahun 2011 pajak honor kegiatan untuk gol. I,II,III,&IV berapa %? terima kasih 
Sesuai dengan PP No.80 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2), maka tarif pajak honor kegiatan untuk gol I dan II sebesar 0%, gol III sebesar 5%, dan gol IV sebesar 15%.
Bagaimana sistem pembayaran LS jika penyedia barang/jasa berupa perusahaan yang jenisnya UD, karena perusahaan jenis UD ada yang menggunakan rekening perorangan (rekening pemilik)?

Dalam pengadaan barang/jasa, pihak yang dapat melakukan kontrak/perikatan dengan pemerintah adalah supplier/rekanan/pihak ketiga yang berbentuk badan hukum seperti PT, CV, UD, atau bentuk badan hukum lainnya yang sah. Dalam pembuatan kontrak/perikatan, dapat dilakukan dengan jenis badan hukum apa saja tergantung nilai kontrak dan kualifikasi badan hukum yang bersangkutan.
System pembayaran LS ats pengadaan barang/jasa, dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 diatur secbagai berikut:
1.    PPK mengajukan SPP kepada PP SPM dengan dilampiri:
a.    Kontrak/SPK yang mencamtumkan nomor rekening rekanan;
b.    Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan;
c.    Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
d.    Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
e.    Berita Acara Pembayaran;
f.    Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk;
g.    Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
h.    Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
i.    Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruh nya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;
j.    Ringkasan kontrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 5 untuk Rupiah Murni dan lampiran 6 untuk PHLN.
2.    Selanjutnya PP SPM , menrbitkan SPM dan disampaikan ke KPPN dengan dilampiri:
a.    Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas
b.    SPTB
c.    Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak)
Penggunaan rekening perorangan dalam pembayaran LS kepada pihak ketiga akan menimbulkan permasalahan karena yang termuat dalam resume kontrak dan SPM/SP2D hanya menyebutkan nama penerima, alamat penerima dan nomor rekening, sedangkan pada saat pencairan di bank data tersebut  tidak terima karena yang muncul di bank adalah nama perorangan tersebut sehingga akan terjadi retur SP2D. Seyogyanya rekening yang digunakan adaalh rekening perusahaan atau badan udaha yang bersangkutan.

Mengapa pada saat melakukan pengiriman Saldo Awal BMN 2011 menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN (Versi 1.1 Juni 2010) dengan Log In 2011 lewat menu Utility-->Pengiriman Ke UAKPA--->Saldo Awal BMN, tidak bisa ya..? Muncul pernyataan seperti ini di Aplikasi setelah dilakukan proses pengiriman tersebut, seperti ini bunyinya : "Sekilas Info : Maaf Menu ini hanya digunakan untuk Setup Tahun Anggaran 2010" Seperti itu bunyinya.. Mengapa ya?? Bagaimana solusinya atas permasalahan ini..?   Demikian pertanyaan ini, atas perhatian dan jawaban Bapak mengenai permasalahan ini, kami mengucapkan terima kasih.  

Pengiriman saldo awal SIMAK BMN digunakan untuk tujuan rekonsiliasi internal antara  SIMAK dan SAKPA. Pengiriman hanya dilakukan sekali yaitu pada tahun 2010, setelah itu tinggal menggunakan akumulasi penerimaan ADK simak BMN di SAKPA.

Mengapa pada saat melakukan pengiriman Saldo Awal BMN 2011 menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN (Versi 1.1 Juni 2010) dengan Log In 2011 lewat menu Utility-->Pengiriman Ke UAKPA--->Saldo Awal BMN, tidak bisa ya..? Muncul pernyataan seperti ini di Aplikasi setelah dilakukan proses pengiriman tersebut, seperti ini bunyinya : \\\\\\\"Sekilas Info : Maaf Menu ini hanya digunakan untuk Setup Tahun Anggaran 2010\\\\\\\" Seperti itu bunyinya.. Mengapa ya?? Bagaimana solusinya atas permasalahan ini..?   Demikian pertanyaan ini, atas perhatian dan jawaban Bapak mengenai permasalahan ini, kami mengucapkan terima kasih.  

Pengiriman saldo awal SIMAK BMN digunakan untuk tujuan rekonsiliasi internal antara  SIMAK dan SAKPA. Pengiriman hanya dilakukan sekali yaitu pada tahun 2010, setelah itu tinggal menggunakan akumulasi penerimaan ADK simak BMN di SAKPA.

Mengapa pada saat melakukan pengiriman Saldo Awal BMN 2011 menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN (Versi 1.1 Juni 2010) dengan Log In 2011 lewat menu Utility-->Pengiriman Ke UAKPA--->Saldo Awal BMN, tidak bisa ya..? Muncul pernyataan seperti ini di Aplikasi setelah dilakukan proses pengiriman tersebut, seperti ini bunyinya : "Sekilas Info : Maaf Menu ini hanya digunakan untuk Setup Tahun Anggaran 2010" Seperti itu bunyinya.. Mengapa ya?? Bagaimana solusinya atas permasalahan ini..?   Demikian pertanyaan ini, atas perhatian dan jawaban Bapak mengenai permasalahan ini, kami mengucapkan terima kasih.  

Pengiriman saldo awal SIMAK BMN digunakan untuk tujuan rekonsiliasi internal antara  SIMAK dan SAKPA. Pengiriman hanya dilakukan sekali yaitu pada tahun 2010, setelah itu tinggal menggunakan akumulasi penerimaan ADK simak BMN di SAKPA.

Bagaimana prosedur pemindahan tunggakan beban rekening listrik tahun lalu (2010) ke tahun 2011 ini? apakah butuh dispensasi atau revisi atau bisa dibebankan langsung?
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005, pembebanan rekening listrik tahun lalu ke tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan oleh satker/ SKS setelah mendapat dispensasi/ persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan. Apabila dana belum tersedia maka harus melakukan revisi terlebih dahulu terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA)
Selamat pagi pak/bu. mau tanya, kalo seorang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, misalnya 3 hari, lalu mengambil cuti setelah 3 hari tersebut. apakah biaya transport (berupa tiket pesawat bisa dibayarkan kantor? dasar dibayar/tidak dibayar-nya itu apa ada peraturannya? Tolong jawabannya segera, dan di-emailkan ke alamat email saya. Karena kalo mencari jawaban di helpdesk perbendaharaan agak merepotkan (kebanyakan pertanyaan) terima kasih

Dalam Perdirjen perbendahraan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dinyatakan bahwa:
Pasal 2: Biaya perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari:
a.    Uang harian (uang makan, uang saku, dan transport lokal)
b.    Biaya transport pegawai
c.    Biaya penginapan
d.    Uang representative (khusus pejabat Negara/ eselon I/ eselon II)
e.    Sewa kendaraan dalam kota (khusus pejabat Negara/ eselon I/ eselon II)
Pasal 18: “Biaya perjalanan dinas diprtanggungjawabkan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan”.
Berdasarkan ketentuan di atas, dalam mempertanggungjawabkan perjalanan dinas maka:
-    Untuk uang transport (tiket), dibayarkan biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali lagi ke tempat semula (dibayarkan tiiket pulang pergi (PP)) tanpa melihat tanggal tiket sepanjang masih dalam batas kewajaran (tidak berbeda terlalu jauh dengan tanggal perjalanan dinas sesuai surat tugas dan masih dalam batas waktu pertanggungjawaban perjalanan dinas). Kewajaran tersebut dapat diuji dari waktu riil pelaksanaan perjalanan dinas pegawai yang bersangkutan.
-    Sedangkan untuk pengeluaran lain, seperti uang penginapan, uang harian, dan lain-lain, dibayar sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas.
Dalam pelaksanaan cuti yang diambil sebelum/sesudah perjalanan dinas, menurut hemat kami tidak  terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai perjalanan dinas. Namun, dalam pemberian cuti pegawai yang berdekatan dengan tanggal perjalanan dinas, pejabat yang berwenang memberikan cuti perlu memperhatikan dan mempertimbangkan waktu penyelesaian laporan hasil perjalanan dinas, waktu pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan penyelesaian tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Di kantor kami terdapat tagihan pembayaran kembali uang pensiun yang telah disetor ke Kas Negara tahun 2010 dan ditarik lagi di tahun 2011. Yang kami tanyakan adalah apakah akun yang digunakan sma dengan akun waktu disetor yaitu 513122 atau menggunakan akun tahun yang lalu trim

Sementara ini menggunakan akun sesuai dengan penyetorannya yaitu kode akun 513122. Namun ke depannya apabila pembayaran silpa sudah dilakukan di KPPN akan menggunakan kode akun 311212 (Koreksi pendapatan TAYL)

Meneruskan pertanyaan dari Satker mitra kerja Apakah akun 521119 bisa untuk biaya transport perjalanan dalam kota Trim

Biaya transport dalam kota dapat dibebankan ke dalam kode akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) atau 521219 (Belanja Barang Non Operasional)

KENAPA COPY DIPA DARI SPM KE SAKPA TIDAK BISA NYAMBUNG,MOHON BANTUANNYA,TRIMSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Hal ini disebabkan oleh ODCB Connector yang dipakai oleh Aplikasi SAK 2011 versi launching berbeda dengan ODCB Connector yang dipakai oleh Aplikasi SPM 2011 (sebelumnya Aplikasi SPM berbasis fox pro yang tidak perlu connector). Hal ini sudah diselesaikan oleh update Aplikasi SAK 2011 sehingga bisa membaca Aplikasi SPM 2011 dan SIMAK BMN yang memakai database My SQL.

apakah pejabat yang memiliki jabatan ganda (beliau sebagai bendahara penerimaan sekaligus bendahara pengeluaran) kita kasih honorarium dua seseuai dengan jabatan tersebut,,? mohon jawabannya beserta peraturan yang mendukung jawaban tersebut,, terimakasih,,

Secara prinsip, Bendahara Pengeluaran tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan demikian pula sebaliknya kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan izin BUN?Menteri Keuangan. Mengenai honor Bendahara, hal itu sangat tergantung bunyi SK pengangkatannya dan alokasi yang terdapat dalam DIPA

Terdapat selisih antara LKP dan LAK. Hal ini disebabkan  penerimaan dari SIPEN-MPN tidak terbaca oleh aplikasi vera (GL tidak terbentu) karena aplikasi vera meminta semua isian kode di bendum harus terisi (F/SF/ Kegiatan/Output). Mohon pemecahan permasalahan tersebut.

Update aplikasi bendum versi minimal versi setelah BIMTEK Aplikasi Bendum dan lakukan perbaikan data sesuai petunjuk pada aplikasi Bendum mengenai hal tersebut. Jadi sama sekali tidak terkait bahwa semua isian kode di Bendum harus terisi

Selamat Sore.Saya baim dari satker DisperindagsuSaya mau tanya, Bagaimana cara menggabungkan 4 pagu sekaligus di dalam SAKPA2011, dan saya sudah mencoba 4 pagu dan 4 user tetapi tidak bisa, karna dalam menginput data spm nya no DIPA nya masih tetap dan tidak bisa berubah.Sebagai contoh:Saya menginput data spm di user 09003070023 dengan no DIPA 0119.03.3.01/02/2011 tetapi di dalam penginputan spm nya yg keluar no DIPA 0119.06.3.01/02/2011, dan asal menginput no DIPA yang lain tetap no DIPA0119.06.3.01/02/2011 yang keluar.Kalo boleh tau solusinya gimana ya..Mohon petunjuk dan arahannya.Terima Kasih.

Kondisi umumnya satu pagu adalah untuk satu satker, biasanya yang membedakan adalah kode eselon I nya. Jika kondisinya demikian silahkan buat  4 satker dengan 4 eselon I yang berbeda kemudian  buat user untuk masing-masing satker. Rekam DIPA dan SPM seperti biasa

Selamat Sore.Saya baim dari satker DisperindagsuSaya mau tanya, Bagaimana cara menggabungkan 4 pagu sekaligus di dalam SAKPA2011, dan saya sudah mencoba 4 pagu dan 4 user tetapi tidak bisa, karna dalam menginput data spm nya no DIPA nya masih tetap dan tidak bisa berubah.Sebagai contoh:Saya menginput data spm di user 09003070023 dengan no DIPA 0119.03.3.01/02/2011 tetapi di dalam penginputan spm nya yg keluar no DIPA 0119.06.3.01/02/2011, dan asal menginput no DIPA yang lain tetap no DIPA0119.06.3.01/02/2011 yang keluar.Kalo boleh tau solusinya gimana ya..Mohon petunjuk dan arahannya.Terima Kasih.

Kondisi umumnya satu pagu adalah untuk satu satker, biasanya yang membedakan adalah kode eselon I nya. Jika kondisinya demikian silahkan buat  4 satker dengan 4 eselon I yang berbeda kemudian  buat user untuk masing-masing satker. Rekam DIPA dan SPM seperti biasa

Pendapatan dan Pengembalian Belanja merupakan unsru penting dalam laporan keuangan Satuan Kerja. sehingga kelengkapan elemen terutama satker dan kewenangan menjadi unsru yang harus ada. Permasalah di Aplikasi 2011 khususnya SPM, elemen satker pada potongan SPM tersedia..namun sampe update terakhir elemen tersebut tidak tersisi, sehingga Aplikasi Vera pada saat posting tidak bisa mengambil kode satker. Hal ini berakibat validasi di Vera akan merah , Rekon dengan Satker akan menjadi selisih karena elemen satker tidak ada..Untuk itu mohon kiranya ada solusi demi terciptanya laporan yang akuntabel.. demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Di Update SPM versi 11.4.3 penginputan kode satker pada potongan SPM sudah bisa digunakan.

mohon kami dikirim aplikasi sakpa T.A. 2011 terima kasih

Bisa didownload di website perbendaharaan www.perbendaharaan. go.id

Kenapa koneksi ke ftp perbendaharaan wktu download aplikasi tu terasa brat bgt.. pa krn bnyak yg akses to gmn?

Kemungkinan karena banyak yang akses atau bandwidth jaringan kurang

Satker kami mendapat barang (transfer masuk) berupa jaringan kabel LAN dan website. Yang saya tanyakan jaringan kabel LAN tersebut masuk kelompok Peralatan dan Mesin di Neraca (Local Area Network (LAN), kode barang di SIMAK-BMN 2120101003) atau di kelompok Jaringan? Bagaimana pula perlakuan terhadap website? apakah termasuk aset tak berwujud (software komputer, kode barang di SIMAK-BMN 6010101001)? Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

Dalam mapping jenis barang yang ada di SIMAK BMN maka LAN dikelompokkan sebagai Peralatan dan Mesin, sedangkan website dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya

««« | « Previous | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia