Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,428,766
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
As. wr . wb. karena kami belum pernah mendapat akun 521119 belanja barang op. lainnya untuk penyelenggaraan jamuan tamu mengenai syarat / kelengkapan untuk di SPJ kan apa saja atau apa2 syarat untuk dapat dicairkan ? kami dapat info bahwa akun untuk honor honor tidak dapat diajukan melalui UP th 2011 apakah untuk semua honor (521111 belanja keperluan kantor (biaya uang lelah pengamanan kantor & / cleaning servis) apakah sama seperti halnya 521115 honor yang terkait dengan operasional satuan kerja tidak dapat di ajukan melalui Uang Persdiaan (UP) harus LS bendahara 522111 (internet dengan rekening tersendiri tanpa masuk rekeing daya jasa / harus dengan bunyi apa , mohon pencerahan) tidak dapat dicairkan 524119 belanja perjalanan lainnya (DN), pengiriman laporan SAI - Uang saku ke Kejaksaan Tinggi syart SPJnya apa saja /apakh bisa krn jarak dibawah 5km 521213 honor yang terkait dengan output kegiatan (lelang barang rampasan / sitaan ), apakah dapat dimintakan UP & syarat SPJ nya apa . dimohon dengan sangat dibalas ya Bapak / Ibu / Mba / Abang karena sya masih baru jadi bend pengeluaran ... thanks ya kalo bisa lewat email aja...

1. Penggunaan dana atas beban 521119 dapat melalui mekanisme UP, jadi pengeluaran dapat dibayarkan baru kemudian dipertanggungjawabkan ke KPPN melalui SPM GU dengan melampirkan SPTB
2. Sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur bahwa honor tidak dapat dibayarkan melalui UP, jadi masih diperbolehkan, termasuk biaya pengamanan kantor masih dapat dibayarkan melalui UP sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. Per-11/PB/2011
3. Pembayaran internet dapat dibebankan ke dalam kode akun langganan daya dan jasa sepanjang terdapat tagihan secara rutin dan kebutuhan internet digunakan untuk menunjang pelaksanaan di kantor.
4. Belanja perjalanan dinas hanya dapat dibayarkan untuk perjalanan keperluan dinas dengan jarak tempuh lebih dari 5 KM dari batas kota sesuai dengan definisi perjalanan dinas menurut PMK No.47/PMK.05/2007, apabila kurang dari jarak tempuh itu dapat dibayarkan melalui transpor lokal dengan kode akun 521219 (Belanja barang non operasional lainnya)

pada neraca terdapat akrul dimana kl akrual dimasukkan aplikasi sakpa, mk akan timbul kewajiban jangka pendek dan dana yg hrs disediakan u/ membayar utang jk pendek. Nah dlm cALK itu dituang kan dimana dan aapakah perlu di ungkapkan serta bagaimana cara pengungkapannya. mohon tolong bantuannya

 Untuk Daftar Informasi akrual disajikan pada “Catatan Penting dalam CALK” sedangkan pengungkapan akun-akun akrual seperti  Pendapatan yang diterima dimuka, Pendapatan yang dibayar dimuka, Belanja yang Masih harus dibayar, Belanja yang masih harus diterima diberikan penjelasan yang memadai dan diungkapkan pada pos neraca dalam CALK.








521115 Honor pengelola Keuangan Satker Honor Sistem Akuntansi Pemerintah 521111 Belanja Keperluan perkantoran (Biaya uang lelang pengamanan kantor)(Celaning Servis) 521213 Honor yang terkait dengan Op. kegiatan (Terkait lelang barang rampasan/sitaan)   

Honor Pengelola Keuangan Satker Honor Sistem Akuntansi Pemerintah di bebankan ke kode akun 521115 (Belanja Honor Operasional Satker), biaya uang lelang pengamanan kantor dan cleaning service dapat dibebankan ke kode akun 521111 atau 521119, biaya pelelangan barang rampasan/sitaan dibebankan ke kegiatan operasional satker, sedangkan Honor pelelangannya dibebankan ke Honor yang Terkait dengan Output  Kegiatan (521213)

Met malam bsa minta contoh laporan keuangan akrual kementerian agama yg terbaru (2009)

Terlampir dalam format Excel.

Salam hormat, mohon petunjuk admin,.. dalam penyusunan laporan keuangan yang dipakai adalah realisasi belanja bruto ataukan realisasi blanja setelah dikurangi dengan pengembalian blanja (Belanja Netto). Terima kasih.

Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA-face) digunakan angka netto dan untuk laporan pendukungnya seperti LRA Belanja dan LRA Pendapatan digunakan angka brutto. Hal ini sudah diakomodir oleh apikasi SAK dimana hasil cetakan sudah otomatis sesuai ketentuan tersebut. Untuk penjelasan di CaLK mengacu kepada Perdirjen 65/2010, dimana seksi RINGKASAN digunakan angka netto dan seksi PENJELASAN PER POS LRA digunakan angka brutto.

Apakah Aplikasi SAKPA 2011 sudah ada ataukah masih memakai aplikasi SAKPA 2010?

Aplikasi SAKPA 2011 versi 01.000 sudah keluar minggu keempat bulan januari 2011 sampai dengan saat ini update aplikasi terakhir versi 03.002  terbit bulan maret sedangkan update referensi versi  03.02 juga bulan maret.

1. Tata Cara yg dicantum di S-2819/PB.6/2009 tanggal 19 Mei 2009 membingungkan, karena ada perbedaan antara Jurnal koreksi dengan Contoh formulirnya, yang dipake yg mana????? 2. Jurnal koreksi/penyesuaian terhadap SAU dan KUN hanya mempengaruhi Arus Kas Aktivitas Non Anggaran pada LAK dan Neraca SAU KUN saja, sedangkan pada LRA dan Arus Kas Operasi dan Investasi Non Keuangan pada LAK tidak. Hal ini akan mempengaruhi hasil analisa laporan keuangan keuangan antar laporan dimana silpa/sikpa dari Neraca akan berbeda dengan silpa/sikpa (LRA/LAK). sehubungan hal tersebut sebaiknya perekaman jurnal koreksi dilakukan kapan???? akhir periode pelaporan berjalan atau periode pelaporan berikutnya????? demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Jurnal Koreksi telah sesuai dengan contoh formulirnya, mohon dilihat dengan seksama, karena  jurnal pertama adalah jurnal yang dibuat secara otomatis aplikasi, sehingga koreksi yang dilakukan sebagaimana yang terdapat pada jurnal kedua dan contoh formulirnya diisi dengan koreksi sesuai jurnal no.2 tersebut.

Koreksi dapat dilakukan pada tahun berjalan ataupun pada periode pelaporan berikutnya. Koreksi kesalahan yang terjadi pada TAYL hanya perlu mengkoreksi perkiraan Neraca (Kas di Bendahara Pengeluaran, Uang Muka dari KPPN dan SAL) sedangkan kesalahan yang terjadi pada TAB perlu mengkoreksi perkiraan Neraca (Kas di Bendahara Pengeluaran, Uang Muka dari KPPN dan SiLPA) dan akun realisasi (Non Anggaran).

Pak mohon dikirim PMK No 262/PMK.03/2011 tnggal 31 Des 2010, terima kasih nizwan_c@yahoo.co.id

PMK No.262/PMK.03/2010 tanggal 31 Desember 2010 dapat di akses pada website Ditjen Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205

Bila Satker mengalami kekurangan atau kelebihan kas pada bulan berjalan. misalnya januari di perkirakan total penarikan 1milyar tapi kebutuhan satker bulan tersebut hanya 1/2 milyar, pertanyaannya apakah dana tersebut akan hangus, apakah ada peraturan tentang hal tersebut ? atau sebaliknya total penarikan melebihi pagu, apakah dana tersebut dapat dicairkan dengan merevisi penerikan kasnya, terima kasih sebelumnya

Sisa kelebihan perkiraan tidak hangus, cukup direvisi perkiraan penarikan dananya sehingga dana tersebut dapat ditarik di bulan berikutnya

1. Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran untuk honor Satpam jumlah 4 org, pertanggungjawabannya apakah dikontrakkan/dikerjasamakan dengan pihak ke-3 atau hanya cukup kontrak dengan KPA? 2. Apakah dikenakan PPh 21 dengan nilai honor 1 orang Rp. 1.300.000? 3. Revisi penambahan akun dan perubahan/pergeseran antar kegiatan/sub kegiatan, mana yang menjadi kewenangan KPA dan mana yang menjadi kewenangan Kanwil?

1. Apabila pengadaan satpam melalui pihak ketiga maka seharusnya honor satpam dibayarkan sekaligus/seluruhnya melalui Pihak Ketiga tersebut, namun apabila pengadaan satpam langsung diadakan oleh kantor maka cukup berdasarkan kontrak dengan KPA saja.
2. Honor merupakan obyek pajak final jadi satpam juga dikenakan pemotongan pajak secara final dan tidak melihat besaran honornya
3. Revisi yang menjadi kewenangan KPA adalah pergeseran kode akun di luar digit kode akun yang ada dalam DIPA, sedangkan perubahan kode akun yang ada dalam DIPA menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

mohon petunjuk install siska 2010, semua anti virus sudah di dissablekan tapi ketika dicoba : yang tertulis Cannot locate the Microsoft Visual Foxpro support library terima kasih atas bantuannya

Copy kan file yang ber-extension dll dari folder aplikasi SAKPA10 pada folder c::\sakpa10 atau aplikasi SPM pada folder c:\aplikasispm2010

bagaimana cara revisi mak 511155 untuk sertifikasi yang sifatnya menanbah nominal pagu bukan memindahnya

Dapat diambil dari dana Transito, sepanjang kebutuhan untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sudah terpenuhi.

Selamat siang bapak, yang ingin saya tanyakan adalah :ketika data Simak di kirim ke Sai, kemudian oleh Sai dilakukan posting..., apakah penyebab terjadinya perbedaan saldo awal pada rekonsiliasi saldo awal BMN. Meskipun baik di neraca Simak maupun neraca Sai sudah sama atau tidak terjadi selisih. langkah-langkah apa yang perlu kami lakukan..? Terima kasih

Kita memastikan terlebih dahulu update terbaru baik SIMAK maupun SAKPA pada update aplikasinya, referensinya, maupun database SIMAKnya. Kemudian pastikan pada SAKPA sudah terinput saldo awalnya baik dari aplikasi SAKPA yang lama (tahun 2008) ataupun dari dimasukkan secara manual.  

Mohon maaf, dalam akun 521115 (honor terkait operasional satker) dijelaskan ada honor untuk KPA, PPK, Pejabat Penguji SPP dan SPM, Bendahara pengeluaran, dll. tetapi di Satker kami hanya ada KPA, Bendaharawan, Pejabat Penguji SPP dan SPM, sedangkan PPK tidak disebutkan. Apakah PPK tidak berhak dimasukkan dalam daftar akun tersebut ? dan siapa yang menentukannya ?

Honor PPK dapat dimasukkan ke dalam kode akun 521115(Honor terkait operasional satker) karena PPK merupakan salah satu bagian dari pejabat pengelola keuangan/pejabat pengguna anggaran. Pemberian honor diberikan berdasarkan SK Pengangkatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

apakah dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan adanya earning management?

Dalam akuntansi pemerintahan khususnya di Indonesia belum dikenal earning management, karena:

- Pemerintah saat ini masih belum secara penuh menerapkan basis akuntansi akrual

- Dalam Pemerintah tidak mengenal laba/rugi yang ada hanya surplus/defisit. Dan tujuan Pemerintah bukan memaksimalkan laba/surplus tetapi tercapainya program-program pemerintah. tidak ada kepentingan untuk memaksimalkan atau meminimalkan laba/surplus

- Seluruh kebijakan akuntansi ditetapkan terpusat Dan melalui suatu peraturan jadi untuk tingkat Kementerian/Lembaga juga tidak bisa seenaknya merubah kebijakan akuntansinya



kami mau tanya tentang format Laporan Pertanggungjawaban UP mohon bantuannya,,,,

Sampai saat ini belum ada format Laporan Pertanggungjawaban UP karena selama ini pertanggungjawaban UP dengan SPM GU Nihil, yang didalamnya ada rincian penggunaan UP.  Satker dapat membuat sendiri laporan  tersebut  sesuai dengan kegunaan yang diharapkan atau dapat berpedoman pada LPJ Bendahara.
Dalam LPJ Bendahara terdapat juga saldo UP dan dapat dicocokan dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang terdapat di KPPN
Untuk Format LPJ Bendahara dapat berpedoman pada Lampiran VI Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor  PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Dengan Hormat, Mohon dijelaskan bagaimana melakukan prosedur revisi kuning (perubahan kode satker) pada DIPA kegiatan TA. 2011...Kondisinya, Kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi untuk tahun 2011 ini mendapatkan alokasi dana TP dari Dirjen P2HP-Kementrian KElautan dan Perikanan, masalahnya kode satker dan nomenklatur satker yang tercantum dalam DIPA tidak sama dengan kode satker dan nomenklatur yang seharusnya..dalam DIPA tercantum Kode satker 025318 (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sukabumi) padahal di Kota Sukabumi satker tersebut tidak ada dan urusan perikanan ditangani oleh kode satker 025319 (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KOta Sukabumi),,bagaimana cara kami untuk melakukan revisi DIPA jenis ini? untuk jawabannya diucapkan terima kasih..

Perubahan kode satker dan nomenklatur satker merupakan kewenangan Ditjen Anggaran.

Dengan demikian usulan revisi dapat disampaikan ke Ditjen Anggaran melalui Eselon I Kementerian/Lembaga yang memberi tugas pembantuan.

Dengan diberlakukanya per 62/PB/2009 tentang informasi pendapatan dan belanja akrual, apabila terdapat transaksi akrual satker diwajibkan melakukan jurnal untuk membukukan informasi akrual tersebut ke dalam aplikasi SAKPA, bagaimana untuk KPPN, apakah juga melakukan jurnal dan bagaimana teknis pelaksanaaannya? terima kasih

Sebagai KPPN tidak perlu karena jurnal penyesuaian pada aplikasi SAKPA hanya untuk neracanya saja. Sementara neraca satker tidak digabungkan di KPPN


Tetapi sebagai satker KPPN wajib membuat informasi akrual dan menjurnalnya pada aplikasi SAKPA KPPN


Apabila terjadi perbedaan antara penerimaan dengan pengeluaran KU dalam rangka TSA yang diakibatkan oleh kesalahan Bank Pos Persepsi melimpahkan lebih ke KPPN KBI Induk yang seharusnya kelebihan tersebut sebagai pendapatan yang belum disetorkan , bagaimana solusinya? terimakasih

1.Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang dikategorikan sebagai Kelebihan Pelimpahan penerimaan Negara, sehingga Bank/Pos Persepsi dapat meminta pengembalian kelebihan tersebut sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 65/PB/2007  tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan;
2.Dalam hal Bank/Pos Persepsi menyatakan tidak meminta pengembalian kelebihan pelimpahan tersebut atau sampai dengan akhir tahun anggaran Bank/Pos Persepsi tidak meminta pengembalian maka kelebihan pelimpahan tersebut dibukukan sebagai “Pendapatan  kelebihan pelimpahan pajak/PNBP dari bank/Pos Persepsi” (kode akun 423997)
Sesuai dengan surat Dir. PKN Nomor: S-6330/PB/2008 tanggal 17 September 2008

Utk revisi DIPA 2011 apakah sudah ada aturan yg baru? Apa saja revisi yang menjadi kewenangan KPA dan Kanwil? kalo pergeseran 4 digit pertama akun belanja dalam satu sub kegiatan, apakah masih kewenangan KPA?

PMK tetang Revisi DIPA TA 2011 masih dalam proses penyelesaian.

Pergeseran 4 digit pertama akuun belanja dalam 1 output yg masih kewenangan KPA.

««« | « Previous | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia