Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,405,144
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Informasi akrual yg dihimpun dari satker pakah hanya sekedar menjadi lampiran di LKPP tahunan atokah dilakukan peenjurnalan pada aplikasi vera? terima kasih sebelumnya

Tidak perlu karena jurnal penyesuaian pada aplikasi SAKPA hanya untuk neracanya saja. Sementara neraca satker tidak digabungkan di KPPN



Dimana Mencari Kesalahan Pada aplikas GPP untuk gaji susulan. Didalam aplikasi tsb terdapat keterangan \\\"IsilahBulan awal,Tahun awal untuk menghitung perkalian gaji susulan\\\" Saya sudah cari2 tp tidak ketemu...trimakasih


Pengisian gaji susulan di menu proses perhitungan gaji adalah dengan memasukkan periode bulan susulan yang diajukan. Misalkan anda hendak membuat gaji susulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2011 maka isiannya adalah bulan awal : 1 tahun awal : 2011, bulan akhir : 2 tahun akhir : 2011 isian perkalian akan otomatis terisi 2 kali (2 bulan) di dalam tabel pegawai, kemudian diberikan tanda centang dan klik tombol proses.

kenapa file backup aplikasi simak-bmn pada windows 7 32 bit tidak dapat di restore ke aplikasi simak-bmn windows 7 64 bit ?, apakh bisa dilakukan ?

Pada aplikasi SIMAK BMN terdapat dua menu backup ( back up dan  back up alternatif ) backup biasa menggunakan winrar 32 sehingga tidak bisa di ekstrak menggunakan windows 7  64 bit. Untuk mengatasi hal itu silahkan dibuat file backup menggunakan menu backup alternatif kemudian restore ke komputer yang menggunakan windows 7  64 bit  menggunakan restore alternatif juga

disatker kami mendapatkan belanja modal rehabilitasi gedung, akun mana yang harus dipakai?, sedangkan kami memakai 533111 apakah seharusnya seharusnya 533121 ?, apabila memang benar 533121 berarti harus melakukan revisi akun?, bagaimana prosesnya sampai dengan pelaporan?. Terimakasih

Rehabilitasi sebaiknya menggunakan kode akun 533121 bukan 533111. Revisinya cukup dengan revisi POK, kemudian revisinya disampaikan ke KPPN

Salam Hormat, Saya mau menanyakan kapan serifikat pelatihan PPAKP tahun 2009 angkatan VI di Jakarta selesai? Sudah 1 Tahun lebih saya telah mengikuti pelatihan tersebut tapi saya belum menerima sertifikat PPAKP tersebut....    

Semua Sertifikat Peserta yang sudah lulus pada pelatihan tahun 2009 sudah di kirimkan ke Sekretaris Jenderal Kementerian/ Lembaga masing-masing.

 Pada tahun 2010, melalui kementerian Dalam Negeri dialokasikan dana BANSOS untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, setelah di konfirmasi, dana tersebut digunakan untuk kegiatan PNPM Pedesaan, boleh atau memang begitu menurut aturan penggunaan pengalokasiannya, mohon penjelasan

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.
Berdasarkan hal diatas , kegiatan PNPM Pedesaan  tidaklah tepat apabila dianggarkan pada belanja bantuan sosial














Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya Operator SAKPA dan SIMAK-BMN dari Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Namun belum pernah mengikuti DIklat PPAKP. Saya ingin mengikuti Diklat tersebut. Adakah Diklat PPAKP Tahun 2011 untuk Provinsi Sumatera Utara? Terima Kasih. Wassalam...

Sampai dengan saat ini, Program Diklat PPAKP Tahun 2011 belum dapat kami pastikan kapan akan bisa diselenggarakan. Apabila sudah dapat dipastikan, kami akan memberitahukan lebih lanjut tata cara dan persyaratan program ini secara resmi kepada setiap Kementerian Negara/Lembaga dan kami tayangkan pada website resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan www.perbendaharaan.go.id. dan jaringan minus itu karena adanya nilai SAKPA yang lebih besar dibandingkan nilai SIMAK. Oleh karena itu nilai yang ada di SIMAK disesuaikan. Kemungkinan ketika awal kontrak diinput sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) maka tinggal disesuaikan lagi nilai KDPnya.

selamat pagi, apakah sudah peraturan tentang tata cara revisi dipa/rkakl 2011? apakah bisa di revisi dari 524119 ke 521211? terima kasih.

PMK tentang Revisi DIPA TA 2011 masih dalam proses penyelesaian.

Revisi Akun 524119 menjadi akun 521211 dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengubah sasaran kinerja.

untuk aplikasi sakpa tahun 2011 kpn keluar update atau apikasi barunya


Aplikasi SAKPA 2011 versi 01.000 sudah keluar minggu keempat bulan januari 2011 sampai dengan saat ini update aplikasi terakhir versi 03.002  terbit bulan maret sedangkan update referensi versi  03.02 juga bulan maret.

Bapak/Ibu, adakah aturan yang membatasi waktu lembur PNS? di PMK hanya ada batasan 14 jam seminggu. jika batasan 14 jam seminggu tidak dilampaui, tetapi setiap minggu selalu ada lembur bukankah itu juga tidak efisien? bila ada aturan yang membatasi, saya minta soft copynya ke alamat email saya, terima kasih atas bantuannya

Ketentuan mengenai kerja lembur yang dibatasi 3 jam sehari atau 14 jam seminggu diatur dalam PMK No.21/PMK.05/2007. Sedangkan PMK tersebut telah dicabut dengan PMK No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS. Dalam ketentuan PMK No.125/PMK.05/2009 sudah tidak terdapat batasan waktu kerja lembur.

 

Yth Helpdesk, ditempat kami bekerja belum ada jaringan Telpon Kabel dan Air PDAM, selama ini untuk komunikasi menggunakan telp Flexy Classy, untuk air melakukan pembelian secara Tandon, untuk Facs dilakukan pembayaran secara lembaran pada pihak ke 3, untuk internet menggunakan Modem GSM, karena itu semua memang sangat diperlukan, apakah itu semua dapat kami bebankan pada MAK Daya dan Jasa (atau yang mana saja yg dapat, mengingat dana operasional tidak akan cukup)??? atas perhatiannya terima kasih

Untuk sementara seluruh pengeluaran belanja tersebut dapat dibebankan ke dalam belanja langganan daya dan jasa atau dibebankan ke dalam belanja barang operasional. Namun ke depannya apabila sudah ada jaringan maka perlu dipertimbangkan untuk instalasi sendiri dengan tujuan efisiensi pengeluaran kantor.

pada satker kami ada kontrak yg diputus dan uang muka belum lunas, pelunasan uang muka muka tsb kami setor dgn pencairan jaminan uang muka seb. uang muka yg blm lunas (Rp. 636.529.808) dgn SSPB (MAK 534111) dan telah kami bukukan di apl. SAKPA, ternyata pd neraca  SAKPA terjadi minus (-) Rp. 636.529.808 utk jalan, irigasi dan jaringan sbl disesuaikan. apakah SSPB tsb diinput di SIMAK BMN mll transaksi apa ?

Melihat kasus anda yang mana pada saat anda akan menjalankan Aplikasi Persediaan akan tetapi tidak dapat terkoneksi dengan database, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan tersebut diantaranya adalah:
1.    Belum terinstallnya installer Database Persediaan.
Pada saat akan menggunakan Aplikasi Persediaan, ada dua buah installer yang harus diinstall pada komputer anda, yaitu installer Database Persediaan dan installer Aplikasi Persediaan. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menginstall installer Database Persediaan, selanjutnya menginstall installer Aplikasi Persediaan itu sendiri.
Agar anda dapat menjalankan Aplikasi Persediaan, maka anda harus menginstall installer Database Persediaan tersebut terlebih dahulu.
Dan harap dipastikan agar pada saat menginstall Aplikasi Persediaan, proses instalasi tersebut berjalan dengan sempurna.
2.    Apabila anda sudah menginstall Aplikasi Persediaan dan database Persediaan akan tetapi tetap belum dapat terkoneksi dengan database, maka kemungkinan yang terjadi adalah proses intalasi yang berjalan kurang sempurna (corrupt) ataupun terdapat beberapa ekstensi file pada Aplikasi Persediaan yang hilang (tereksekusi oleh virus).
Langkah yang perlu dilakukan adalah menginstall kembali Aplikasi Persediaan. Dan harap dipastikan agar pada saat akan menginstal kembali, komputer anda sudah terbebas dari virus.
3.    Untuk login awal ke administrator, gunakan username “ADM” password “ADM”.
4.    Apabila anda sudah mengikuti prosedur-prosedur di atas akan tetapi tetap saja belum dapat terkoneksi dengan database, kemungkinan yang terjadi adalah tidak tersedianya koneksi antara database dan Aplikasi Persediaan.
Pada Aplikasi Persediaan ini, terdapat penghubung (connector) antara Aplikasi Persediaan dan Database Persediaan. Penghubung ini berfungsi untuk memindai data-data yang ada pada Database Persediaan dan menampilkan data mengikuti perintah yang diberikan oleh Aplikasi Persediaan. Penghubung dimaksud adalah program MySQL, yang mana program ini dapat di-on/off-kan. Apabila berada pada posisi ”on”, maka penghubung ini akan berfungsi, dan begitupun sebaliknya.
Untuk melihat apakah program MySQL ini berada pada posisi “on” atau “off”, bisa dicek pada:
<Start/Control Panel/Administrative Tools/Services/MySQL>
Pastikan program MySQL tersebut berada pada posisi “started”.

Melihat kasus yang anda sampaikan dimana terdapat nilai jalan, irigasi

Saya baru saja melakukan update referensi serta aplikasi SPM 2011 per 30-12-2010, namun saya menemukan sedikit kendala ketika hendak menyimpan data, aplikasi SPM memberi peringatan bahwa NIP dan NAMA Operator belum di rekam padahal sudah direkam....mohon solusi bantuannya !!!!

Lakukan perekaman user baru melalui Aplikasi Startup SPM dengan NIP Operator yang telah direkam di menu Referensi Pejabat sebagai Operator.

Yth. Bapak/Ibu Admin, Tahun 2011 baru memasuki beberapa hari, dari pihak bank tempat rekening kasda kami ditempatkan, tercatat ada pihak ketiga yang mencairkan SP2D tahun 2010 pada tahun 2011. 1. Apakah diperbolehkan? 2. Apa dasar hukumnya? terima kasih, selamat tahun baru

SP2D diterbitkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlaku hanya dalam satu Tahun Anggaran. SP2D yang diterbitkan harus membebani Anggaran ( DPA) dalam Tahun Anggaran yang sama. Kecuali ada aturan yang memperbolehkan lain, sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Kas Daerah.

Apa sajakah yang termasuk dalam BA BUN 999.99? Mengapa penerimaan dividen dari PMN di BUMN dicatat dalam BA BUN 999.99? Terima kasih.

Transaksi yang termasuk dalam BA BUN 999.99 antara lain Transaksi Kuasa BUN Pusat dan Daerah atas Pengelolaan Kas, PFK, Transaksi Aset yang berada dalam penguasaan BUN Pengelola Barang (Iddle Aset, Aset Eks Asing, Aset KKKS), Penyertaan di Lembaga Internasional. Penerimaan dividen dicatat sebagai PNBP dengan menggunakan kode akun 42XXXX dan karena metode pencatatan atas investasi pemerintah masih menggunakan konsep bruto jadi tidak dapat masuk ke BA 999.03 sehingga penerimaan dividen dimasukkan ke dalam transaksi khusus. BA 999.03 belum dapat melakukan pencatatan kode akun 4XXXXX dan baru sebatas kode akun 71XXXX dan 72XXXX, ke depannya dengan segera diberlakukannya Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP), maka penerimaan deviden dari PMN di BUMN dicatat dalam SAIP (BA 999,03)

Jika pejabat KPA serta pejabat lainnya tahun 2010 masih sama dengan tahun 2011, pakah pengajuan UP masih harus melampirkan SK Penunjukan pejabat KPA... mohon penjelasan, disertai atutan yang berlaku... karena kami jika menunggu SK, kemungkinan SK sampai ke kami pada pertengahan bulan Pebruari 2011, karena faktor trasnportasi....

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-57/PB/2010 tanggal 10 Desember 2010, maka dalam rangka penerbitan SPM pada awal tahun anggaran, penandatanganan SPM dapat dilakukan oleh Kuasa PA/PP-SPM yang telah ditunjuk pada tahun anggaran sebelumnya apabila belum ada penunjukan Kuasa PA dan pejabat perbendaharaan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Kuasa PA terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPPN.

1.updating aplikasi gpp 2011 dibuat menu utk memuat no reg guru dr kemen.diknas,data sumber adk noreg guru dr kemen diknas,pada waktu satker mengajukan spm ke kppn harus direkon noreg guru antara satker dan kppn,krn klo ini tdk dilakukan rawan bagi satker utk melakukukan penyelewengan tunjab.profesi guru. 2.untuk menghindari terjadinya retur,sebelum satker mengajukan spm ke kppn,maka terlebih dahulu satker melakukan konfirmasi ke bank/pos,apakah rek,alamat,nama bank/pos penerima tsb sdh benar,ini tujuannya agar tidak terjadi birokrasi yang panjang dan dibuatkan perdirjen ttg     mekanismenya.


Perekaman nomor rekening, nama rekening dan bank rekening gaji para pegawai khususnya di lingkungan guru adalah tanggung jawab satker, KPPN tidak wajib untuk melakukan verifikasi kebenaran nomor rekening disebabkan KPPN tidak mengetahui kebeneran pengisian nomor rekening yang direkam oleh satker, karena itu adalah wilayah satker untuk meneliti dan menginput data rekening secara benar. Hendaknya pengisian nomor rekening dicek terlebih dahulu olehs satker sebelum dicetak gaji dan dikirimkan ke KPPN sehingga tidak terjadi retur

Ass. Alaikum, Bagaimana caranya meng imput data pagu pada aplikasi SPM 2011, mohon bantuannya Trim's.

Penginputan data pagu di Aplikasi SPM 2011 harus menggunakan ADK yang dibuat dari Aplikasi DIPA 2011.

bagaimana penyelesaian sisa UP  tahun 2007/tahun lalu yg tidak disetor oleh satker,  di samping itu DIPA satker ybs untuk tahun berikutnya tidak ada lagi...bagaimana hubungannya dengan neraca satker....

Untuk satker yang sudah tidak ada lagi namun masih mempunyai UP yang belum diselesaikan tetap harus dimintakan  pertanggungjawabannya oleh KPPN baik melalui bendaharanya maupun instansi vertikal diatasnya. Karena sampai sekarang prosedur penghapusannya belum ditetapkan.

kalo pengeluaran untuk membuat pagar pembatasa tanah yang dimiliki satker (tanah kosong belum ada bangunan) dimasukkan dalam aset tetap Tanah atau Gedung dan Bangunan ya

Gedung dan Bangunan karena Pagar termasuk kategori Gedung dan Bangunan di dalamnya

««« | « Previous | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia