Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,374,747
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ass. Langsung saja pak/bu...Kebetulan saya masih awan tentang Perpres ini. Untuk itu saya ingin mendapatkan gambaran syarat pembelian langsung dalam perpres ini. dalam perpres 80/2003 pembelian langsung di atas 5 juta-50 juta. Nah, yang menjadi pertanyaan, syarat pembelian langsung dalam perpres ini mulai nominal berapa sampai berapa?misalnya saya ada kegiatan dengan nilai Rp.7 juta,apakah itu sudah termasuk penunjukan langsung rekanan atau cukup dengan pembelian langsung tanpa surat pesanan? Tolong dibantu..Soalnya saya cari di Perpres tidak ada pernyataan itu,sehingga cukup membingungkan jika diterjemahkan sesuai versi saya.Trimakasih Trimakasih

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, pasal 1 ayat 31 dan 32 berbunyi :
Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang /Jasa Langsung kepada penyedia Barang/Jasa , tanpa melalui Pelelangan /Seleksi/Penunjukan Langsung.
Selanjutnya pasal 16 ayat 1,2 dan 3 ;
Paket Pengadaan Barang /Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
Paket Pengadaan Jasa Konsultasi  yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan oleh ULP atau 1 ( satu ) orang Pejabat Pengadaan.
Pengadaan Langsung dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat  Pengadaan.
Pasal 39 ayat 1 sdan 2 menyebutkan :
Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
a.merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
b.teknologi sederhana;
c.resiko kecil, dan atau;
d.dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perorangan dan/Badan Usaha kecil serta koperasi kecil , kecuali untuk paket oekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
2.Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku dipasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya.
Untuk proses pelaksanaannya silahkan Saudara baca Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

untuk MAK belanja modal fisik lainnya pada SIMAK dan SAK di neraca sama dan muncul namun ketika rekon spm pada SAKPA tidak muncul spm tersebut di SAKPA?

Hal tersebut disebabkan karena kode akun 536111 tidak menimbulkan jurnalkolorari sehingga pada saat rekonsiliasi SPM yang terkait dengan BMN tidak muncul. Hal tersebut agar dijelaskan saja dalam CALK atas selisihnya.

kenapa pagu sementara yang dikasih oleh KPPN 089 dicampur dengan satker lain..sedangkan dipagunya kagak ada nomor satker yang jelas.mohon dijelaskan 

Untuk pertanyaan tentang pagu sementara menurut hemat kami yang lebih berkompeten untuk menjawab adalah Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Yth. Bersama ini kami ingin bertanya tentang kodefikasi lokasi untuk transaksi transfer ke daerah khususnya pembagian PBB/BPHTB. apakah menggunakan kode lokasi  Kab. bersangkutan atau menggunakan kode lokasi Jakarta/Pusat? contoh: misalkan kabupaten flores timur mempunyai kode lokasi (24.07), DKI Jakarta kode lokasinya 01.00, dan Pusat 01.99. Saat  input di aplikasi bendum menggunakan kode lokasi 24.07 atau 01.00 atau 01.99?? Terima Kasih atas penjelasannya. 

Menggunakan kode lokasi Kab/Kota

sebelumnya, terima kasih atas adanya helpdesk ini... ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.. 1. ada pihak ketiga (peserta diklat) ingin memberikan barang, berarti masuk kategori hibah masuk kan? nah, format BA Hibah Masuk seperti apa? terus mengenai kelengkapan data kan tidak diikutsertakan (jadi cuma ngasih barangnya aja) jadi untuk menentukan harga, tahun perakitan,dll bagaimana?apa perlu tim penilai?atau cukup membandingkan dengan harga pasar? 2. mengenai pemeliharaan gedung, apa pengecatan, penggantian karpet (memang karpet ada kode barunya, terus untuk karpet2 sebelumnya bagaimana?), penggantian pintu,dll termasuk pemeliharaan yang menambah masa manfaat? dalam artian harus nambah nilai aset? terus kalo misalkan hanya dicatat di sakpa saja, terus bakal ada selisih dong? 3. ada lelang bulan desember untuk mebeulair dan pengolah data, sebelumnya ada iklan dulu pada bulan november. nah untuk penginputan bulan november harus masuk mana? apakah kdp untuk peralatan dan mesin? lalu kalo bast sudah ada maka besaran kdp tersebut diapakan? 4. sebenarnya yang diinput ke simak itu harus MAK yang depannya 53 saja? kalau depannya 52 hanya dicatat di sakpa? di simak tidak perlu...   Thanks in advance

Pemberian uang, barang, jasa yang berasal dari instansi di luar pemerintah pusat maka dikategorikan sebagai transaksi hibah. Format BAST hibah masuk sekurang-kurangnya memuat pihak pemberi, pihak penerima, jenis dan spesifikasi barang sesuai SIMAK_BMN, kuantitas dan nilai wajar barang ybs. Tim Penilai cukup internal Satker ybs.
Pemeliharaan tersebut tidak menambah masa manfaat dan hanya mengembalikan ke kondisi semula. Pemeliharaan yang sifatnya seperti ini dibebankan ke belanja barang  (pemeliharaan) dan bukan belanja modal sehingga tidak ada selisih.
Apabila iklannya dibebankan ke dalam kode akun 53 maka dapat diinput sebagai Perolehan KDP dalam SIMAK BMN kemudian pembeliannya dianggap sebagai pengembangan KDP.  Penginputan KDP atas biaya lelang dilakukan secara proporsional berdasarkan besaran harga masingg2 BMN
Setiap belanja yang menghasilkan aset maka aset tersebut diinput dalam SIMAK, termasuk belanja 52 untuk perohan aset tetap yang terjadi karena kesalahan penganggaran.

Bagaimana perlakuan terhadap belanja yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penelitian di kantor kami, sebagai bahan pertimbangan bahwa nilainya mencapai ratusan juta rupiah, serta material yang dibelanjakan berupa ATK, Alat peralatan teknik yang fungsinya sebagai alat untuk melakukan penelitian yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kajian atau resume dari penelitian tersebut, pertanyaannya adalah apakah belanja barang teknik tersebut di imput ke aset atau ke persediaan yang akan dikeluarkan kembali untuk digunakan dalam proses penelitian?

Untuk dapat mengkategorikan antara masuk aset tetap atau persediaan perlu melihat terlebih dahulu pengertian dari persediaan dan aset tetap.Berdasarkan PSAP 05 paragraf 6 Persediaan merupakan aset yang berwujud:
a.Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
b.Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
Jika barang yang dipergunakan tersebut masuk kategori di atas seperti merupakan barang habis pakai maka harus masuk ke persediaan. Tetapi jika nilainya signifikan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun maka barang tersebut dimasukkan ke dalam aset tetap.

Ass... saya mau nanyak, pada tahun 2010 kami membeli beberapa unit laptop dengan menggunakan akun 52 krn tdk tersedia akun 53...yg ingin saya tanyakan bagaimana cara melaporkan ke BMN pembelian laptop itu yg sudah terlanjur dibeli dengan menggunakan akun 52..tq atas jawabannya..

Pembelian aset tetap seharusnya menggunakan kode akun 53. Namun apabila terlanjur menggunakan kode akun 52 maka tetap diinput dalam SIMAK BMN dan dilakukan pengiriman ke SAKPA, serta diungkapkan secukupnya dalam CALK.

Asslamu'alaikum wr.wb...saya ingin menayakan apakah boleh sisa realisasi anggaran PNBP tahun 2010 dipergunakan untuk pembayaran kegiatan yang dibiayai PNBP Tahun 2011 (misalnya tahun 2010 Pagu PNBP Rp. 8.000.000.000,- sdgkan reaslisasi anggarannya 7.500.000.000,- terdapat sisa Rp. 500.000.000,-) apakah yang 500.000.000,- tersebut bisa digunakan di tahun 2011 ? kalo boleh bagaimana cara pembayarannya??

  Pagu Anggaran Pengeluaran dan Estimasi Pendapatan penggunaanya hanya untuk satu tahun anggaran. Sisa anggaran dapat digunakan di tahun anggaran berikutnya apabila anggaran terkait tercantum (dianggarkan) kembali dalam anggaran (DIPA) tahun berikutnya

Bolehkah saya melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan Penunjukkan langsung untuk pengadaan kendaraan Dinas Roda empat yang dananya 220 juta sumber dananya SKPA dengan sisa waktu kurang lebih 2 minggu. Kalau tidak bisa, mohon solusinya. Terimakasih. 

Pagu Anggaran Pengeluaran dan Estimasi Pendapatan penggunaanya hanya untuk satu tahun anggaran. Sisa anggaran dapat digunakan di tahun anggaran berikutnya apabila anggaran terkait tercantum (dianggarkan) kembali dalam anggaran (DIPA) tahun berikutnya

Sehubungan surat Dirjen Perben. tgl.15-11-2010 No.S-9646/PB/2010 ada yang kami tanyakan sbb: Sejak januari s/d 29 Nov 2010 KPPN Makassar 2 membukuan retur SP2D dengan akun 817111 dan dibayar kembali 827111 dan baru mulai tanggl 30 Nov.2010 dibuku dengan akun belanja dan dilakukan penyesuaian sisa pagu sehingga pembayaran kembali satker mengajukan spm . Bagaimana dengan retur SP2D dari Jan. s/d Nov 2010 apakah harus diperbaiki karena kalau diperbaiki berarti satker harus merekam spm retur sedangkan selama ini spm retur dibuat oleh seksi bendum kppn  krn satker juga tidak bisa merekam SPM retur . mohon jawaban secepatnya mengingat lkpp akhir tahun sebentar lagi

Sesuai dengan Perdirjen PB Nomor 62/2010 bahwa Satker tidak perlu membukukan SPM dan SP2D retur

Kapan Pagu Dipa Akan Diturunkan, dan Apakah dengan Waktu beberapa hari lagi target Pengesahan Dipa Akan Tercapai..??   Terimakasih...

Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011 dilakukan pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan serta diseluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Indonesia paling lambat tanggal 20 Desember 2010. Hal ini dimaksudkan agar Satuan kerja dapat mencairkan pagu DIPA-nya pada awal tahun anggaran

mohon informasi pelaksanaan diklat ppakp reguler untuk tahun 2011.

Tunggu pemberitauan resmi di web perbendaharaan, saat ini masih dalam proses pembicaraan.

apa tujuan dilakukan perubahan bagan akun standar dan apa dampaknya bagi penyusunan DIPA?

"Kode BAS dalam akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menyelaraskan antara proses penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga diperoleh:
1. konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan, akuntabel dan profesional;
2. menyederhanakan proses pencatatan sehingga proses penganggaran dan pelaporan menjadi lebih informatif;
BAS perlu dibakukan agar pada saat seluruh unit akuntansi dan unit pelaporan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan anggaran terjadi keseragaman sehingga tidak menyulitkan setiap unit-unit tersebut. Mengingat BAS digunakan dari mulai proses penganggaran dan pelaporan maka setiap ada update BAS maka proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran harus menyesuaikan.
"

Apakah TIPS untuk memeriksa kebenaran LKPP (Laporan Kuangan Pemerintah Pusat)

 tips nya adalah: 1. memastikan bahwa angka jumlah yang tercantum sudah benar, 2. rekonsiliasi internal dengan setiap seksi yang ada, 3. berpegang pada pedoman analisis yang telah ditetapkan dalam aturan

Apakah yang dimaksud laporan keuangan kesalahan atau kekeliruan yang bersifat material

Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan.

Apakah yang dimaksud laporan keuangan kesalahan atau kekeliruan yang bersifat material

Mohon maaf pertanyaannya kurang begitu jelas, apakah yang ditanyakan masalah laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material atau yang dimaksud dengan definisi materialitas.


Jika yang ditanyakan adalah batasan atau definisi materialitas dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) tidak diatur khusus. Namun pada teori akuntansi umum menyatakan bahwa kesalahan dapat dianggap material jika dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Terdapat pembelian induk ikan dan digunakan untuk operaional satker nilainya misal mencapai 10 jt(20 ekor). Apa dicatat di extrakontabel? atau di persediaan

Berdasarkan, PSAP 05 Paragraf 6 Persediaan merupakan aset yang berwujud:
•    Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
•    Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
•    Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
•    Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kediatan pemerintah.
Karena induk ikan bisa dikategorikan bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi. Jadi bisa dikategorikan sebagai persediaan.

Assalamualaikum wr. wb. saya mau menanyakan jika realisasi penyaluran DBH dr pusat tahun ini langsung dikompensasikan / dipotong dengan kelebihan salur tahun sebelumnya baik dari DBH sejenis atau beda jenis atas dasar kesepakatan antara pemda dan dirjen perimbangan keuangan, apakah menyalahi aturan azas bruto pendapatan? (sebagai informasi pada tahun sebelumnya semua penerimaan yang masuk ke kasda diakui sebagai realisasi DBH dan kelebihan salurnya tidak disajikan sebagai utang dalam neraca). Terima kasih.

Berdasarkan PSAP 02 paragraf 25 menyatakan akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Karena dalam SAP masih menganut asas bruto, maka DBH yang dicatat oleh pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan besaran DBH yang seharusnya. Oleh karena itu harus ada pengakuan utang kepada pemerintah pusat sebesar kelebihan bayar DBH tahun lalu, kemudian hutang tersebut lunas dengan potongan DBH tahun ini.

Honorarium Panitia setempat pada pelaksanaan sosialisasi di daerah masuk dalam akun 521213 atau 521219 ? mohon disertai dasar nya terima kasih..

Honorarium untuk panitia dibebankan ke dalam kode akun 521213, sedangkan uang harian peserta dapat menggunakan 521219.

Terkait laporan keuangan berbasis "cash toward accrual", apakah Jurnal Penyesuaian untuk akhir tahun K/L juga melakukan penyesuaian terhadap nilai aset persediaan? Jenis Akun neraca & LRA apa saja yg harus disesuaikan?

Sebelum pemerintah mampu melaksanakan basis akrual maka akan tetap menggunakan basis Cash Toward Accrual. Dengan basis ini maka Neraca akan menggunakan basis akrual sedangkan LRA menggunakan basis kas. Hal-hal yang perlu disesuaikan pada saat akhir tahun adalah persediaan, bagian lancar utang dan piutang, pos akrual (belanja dibayar di muka, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima), reklasfikasi piutang dari aset lancar ke aset lainnya, reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya.

««« | « Previous | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia