Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,406,650
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ass.Wr.Wb. ada beberapa hal yang akan saya tanyakan : 1. Biaya transport dan akomodasi untuk pengajar/pembicara yang kami undang dalam suatu kegiatan sebaiknya menggunakan Akun apa?524119 ato 521219. 2. Jika menggunakan akun 524119 bukti apa yang harus kita lampirkan utk perjalanan pembicara tsb?apakah termasuk visum dan SPPD?jika ia, SPPD ditandatangani oleh pejabat berwenang penyelenggara ato atasan pengajar?kemudian perlu tidak melampirkan visum (siapa yg menandatangani pada bagian \\\"Tiba di Tempat Kedudukan\\\")? 3. Apakah bisa Akun 524119 digunakan untuk perjalanan dinas pengajar non PNS?jika tidak, sebaiknya menggunakan akun apa? terimakasih...

Untuk kegiatan di dalam kota 521219, dan bila keg. Dilakukan di luar kota sesuai dengan definisi PMK 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dialokasikan dari 524119

Sesuai dengan bukti-bukti perjalanan dinas (transpor) yang menggunakan tarif at cost dan SPPD. SPPD ditandatangani oleh Pejabat penyelenggaran kegiatan. Penandatangan berangkat dan tiba dari pengelola kegiatan.

Sesuai dengan PMK 45/PMK.02/200X tentang Perjalanan dinas dalam negeri non PNS dapat dibayarkan melalui kode akun 5241119 tersebut.



yth. tim helpdesk, untuk penyelenggaraan workshop, bimtek, seminar yang sifatnya full day meeting (atau maksimal 2 hari) lebih tepat masuk ke akun 522119 (belanja barang non operasional lainnya) atau 521219 (belanja jasa lainnya)? mohon penjelasannya. tks.

Sebaiknya menggunakan kode akun 521219

Pada Tahun 2010 honor pengelola SAI pada kantor kami MAK 521213, pada awalnya dicairkan akan tetapi diminta untuk revisi ke revisi ke 521115. Pengusulan untuk TA 2011 kami mengusulkan MAK 521115 sesuai dengan realisasi tahun kemarin, akan tetapi pada saat penelaan di Ditjen Anggaran MAK yang disepakati 521213 akhirnya MAK tersebut dipakai lagi pd Thn ini (2011) kenyataannya kami diminta untuk merevisi kembali ke 521115. apa yang harus kami lakukan agar pada tahun-tahun mendatang tidak lg terjadi seperti ini    

Sesuai lampiran IVB Perdirjen Perbendaharaan Nomor-PER-22/PB/2011 tentang akun yang sering digunakan dalam revisi DIPA/POK, honor SAI seharusnya di akun 521115, untuk yang belum direalisasikan, agar dilakukan revisi dari 521213 ke 5211115. Untuk tahun-tahun mendatang agar berpedoman kepada PER-22/PB/2011.

Ass. WR. WB, perihal DIPA kami yang belum terbit sampai sekarang sedangkan PTN lain sudah mendapatkan DIPA masing-masing, Kendala apa pada Institusi kami sehingga DIPA kami belum terbit, terima kasih

ADK DIPA Revisi sudah diupload, disarankan agar UNG menghubungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

saya ditunjuk menjadi bendahara pengeluaran, dengan latar belakang  pendidikan saya sebagai tenaga kesehatan saya tidak memiliki ilmu sama sekali tentang perbendaharaan, mohon petunjuk

Menjadi seorang bendahara harus memahami tatacara perbendaharaan sesuai peraturan yang ada. Referensi yang bisa dipakai adalah Perdirjen 66/PB/2005 yang sedikit diubah dengan Perdirjen nomor PER-11/PB/2011 terkait dengan pelaksanaan anggaran dalam hubungannya dengan KPPN. Saudara juga bisa mempelajari Perdirjen nomor PER-47/PB/2009 terkait pentausahaan, pembukuan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.





Pak, apakah bagi pegawai pemda bagian akuntansi (baik berlatar belakang akuntansi dan bukan akuntansi) punya standar minimal pelatihan yang harus diikuti? lalu minimal pelatihan apa saja yang harus sudah diikuti jika bukan berlatar belakang akuntansi. Terimakasih.

Kami belum pernah membaca  adanya standar minimal pelatihan yang harus diikuti oleh pegawai Pemda bagian akuntansi ( baik yang berlatar belakang akuntansi maupun bukan akuntansi)

Pada dasarnya kami belum mengetahui apakah ada aturan mengenai standar minimal pelatihan yang harus diikuti pegawai Pemda namun idealnya untuk menjadi pegawai bagian akuntansi diperlukan pemahaman yang dapat difasilitasi melalui pelatihan mengenai Dasar-Dasar Akuntansi,   Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dll
kalau di pemerintah pusat ada Program Percepatan Akuntansi Keuangan Pemerintah  (PPAKP).

ass, saya petugas SAI, diwaktu mengajukan spm honor SAI & BMN jan-feb 2011 terkendala dengan kode MAK, di RKAKL kami MAK honor SAI & BMN 521213 tapi di KPPN padang tidak bisa masuk karena harus digolongkan ke MAK 521115, tolong berikan informasi SE yang menegaskan, atau kami harus menempuh revisi kode MAK???

Terkait penggunaan akun 521213 dan 521115 ditegaskan dalam surat dari Direktur APK Nomor S-1979/PB.6/2011 sehingga masih terdapat satker yang melakukan kesalahan dalam penggunaan kode akun 521213 dan 521115 selayaknya untuk direvisi

ass. wr. wb. mau tanya kalo untuk honor petugas laboratorium dan perpustakaan sebaiknya memakai akun 521111 atau 521115

Sebaiknya menggunakan kode akun 521115 karena petugas perpustakaan dan petugas laboratorium bertugas melaksanakan salah satu tupoksi dari satker yang bersangktuan.

Langsung saja, ada kontrak penayangan iklan yg didalamnya terdapat produksi dan penayangan. Lembaga diberi oleh rekanan master hasil produksi iklan berupa kaset betamax video dan DVD. Atas video master tersebut akan dicatat dalam kelompok akun apa? kemudian untuk pengakuan nilainya, apakah komponen biaya produksinya dapat digunakan sebagai nilai atas aset tersebut?

 Definisi aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Video master iklan termasuk ke dalam kategori aset tak berwujud dengan nilai sebesar komponen biaya produksinya

kami selaku satker yang berdomisili 1,5 jam dari kppn dimana BO II satker kami satu kabupaten dng kppn, tahun kemarin pemenang kontes adalah bank mandiri sbg BO I yg berada di wil kppn. permasalahan yg km alami di daerah adanya birokrasi yang panjang sehingga penggajian dan pembayaran tiap bulannya tidak tepat waktu. penjelasannya dana dari BOI bank mandiri ke BO II bri wil kppn dan dari BO II ke bri wil satker kami dan dari satker kami di droping dana ke lima cab bri di lima kabupaten yg berbeda termaksud bri BO II. kami selaku bendaharawan pengguna layanan kppn meminta pemindahan BO II ke bri wil satker bendaharawan agar lebih rasional efektif dlm bekerja shg dana dr BO I ke BOII bri wil satker benwan lgsng didrop ke msg2 kab. mhn ditindaklanjuti

Tatacara pemindahan BO II harus mendpaat persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan. Setelah melalui proses evaluasi kelayakan sistem pada bank bersangkutan. Untuk kelancaran pembayaran gaji selanjutnya agar saudara berkoordinasi dengan KPPN dan Bank mitra kerja. Karena sesuai prosedur, pemindahbukuan SP2D dari BO II ke rekening yang dituju pada Sp2D seharusnya diterima pada hari itu juga (awal bulan tanggal pembayaran gaji).

Helpdesk, di satker kami tahun 2011 ini bendahara pengeluaran menerima jasa giro dan selama ini telah disetor dengan akun 423221 dan kode BA Badan POM. Bagaimana aturan mengenai pendapatan jasa giro tersebut? Bagaimana prosedurnya agar jasa giro tersebut tidak muncul lagi di rekening karena tahun lalu tidak muncul jasa giro padahal menggunakan rekening yang sama?? mohon penjelasannya. Terima kasih banyak

Perlakuan untuk bunga jasa giro untuk rekening bendahara pengeluaran ada 2 yaitu:

a. Apabila rekening kas di bendahara pengeluaran belum ikut program Treasury Notional Pooling maka bunga jas giro tersebut harus disetorkan ke rekening kas negara menggunakan kode satker yang bersangkutan.


b. Apabila rekening kas bendahara pengeluaran telah mengikuti program Treasury Notional Pooling maka saldo bunga jasa giro secara otomatis akan disetorkan ke kas negara oleh bank dengan menggunakan kode akun KPPN selaku satker BUN, jadi tidak perlu dicatat sebagai pnbp Satker

Kami mempunyai hiba dari Japan tetapi belum masuk dalam DIPA apa perlu disahkan juga ke KPPN6 Jakarta. Untuk Dana kerjasama dengan perusahaan dan disbun dalam negeri yang tidak masuk DIPA apa disahkan juga ke KPPN setempat Kami mohon jawaban secepatnya sehubungan dengan batas waktu pengesahan PMK tersebut

Sesuai PMK No.255/PMK.05/2010 untuk hibah luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung oleh K/L dalam bentuk uang, sebelum pengesahan atas penggunaan dananya, terlebih dahulu harus dilakukan revisi DIPA untuk menampung dana hibah dimaksud.

Maap pak mau tanya,..ada pengembalian Belanja tetapi itu berupa denda atas program beasiswa mahasiswa, dmn mahasiswa itu tidak meneruskan kuliahnya sehingga kompensasinya bantuan yang diberikan itu harus dikembalikan semua.atas pengembalian denda tersebut dimasukan ke kode akun apa ya pak?sebabitu sudah melewati tahun anggaran dan sesungguhnya dana tersebut sebelumnya sudah terserap. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Sesuai dengan SAP dijelaskan bahwa pengembalian belanja yang terjadi setelah tahun anggaran berakhir maka diperlakukan sebagai pendapatan penerimaan kembali  belanja tahun anggaran yang lalu), sehingga apabila tahun lalu dibebankan dari 52XXXX maka dikembalikan dengan kode akun 423919 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu).

Sebentar lagi kami akan menyusun/membuat laporan keuangan semester I , untuk ini mohon kiranya kami diberi dasarhukum pembuatan/penyusunan laporan keuangan, kami mendapat informasi bahwa yg dijadikan dasar hukumnya adalah PERDIRJEN No 65 Tahun 2010 apa benar? Trims. atas infonya

Benar bahwa salah satu dasar hukum dalam penyusunan laporan keuangan adalah Perdirjen Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang mulai berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2010. Untuk penyusunan laporan keuangan semester I th 2011, Saudara harus sudah mempedomani Perdirjen tersebut.

saya mau tanya peraturan tentang penggantian bendahar pengeluaran sementara

Apabila terjadi penggantian Bendahara baik sementara atau seterusnya, harus disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh KPA dan Berita Acara Serah Terima Bendahara

Pada DIPA Satker kami pada mak 521111 terdapat Pakaian Seragam Satpam, Penjaga malam dan Cleaning Service, oleh KPPN diminta untuk diubah mak nya. Baiknya diubah ke mak berapa? apakah 521219? Atau? Mohon petunjuknya terima kasih.

Pembebanan yang Saudara lakukan telah tepat, apabila terdapat permasalahan dengan KPPN mitra kerja Saudara agar dapat dilayangkan surat kepada kami.

apakah akun 512311( vakasi ) dapat di revisi ke 53211 blj modal peralatan dan mesin? trus langkah2 revisi untuk dipa 2011 gmn?

Rev

isi antar jenis belanja memang dimungkinkan, namun harus diperhatikan bahwa revisi seperti diatur dalam pasal 37 ayat (1) PMK No.49/PMK.02/2011 dan pasal 4 ayat (1) PER-22/PB/2011 bahwa : "Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap :
a. kebutuhan biaya operasional satuan kerja kecuali   …..dst.

Akun 512311 (vakasi) termasuk biaya operasional, sedangkan 532111 tidak masuk dalam biaya operasional satker, sehingga tidak dapat dilakukan revisi.

Yth. Admin apakah komponen biaya pengelola kegiatan (honor panitia, biaya ppenggandaan, evaluasi, perjalanan supervisi dll) pada mak 5331 (pembangunan gedung) bisa di bayar dengan uang persediaan (non ls). trima kasih

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 11/2011 hal tersebut diperolehkan menggunakan UP dengan MAK 5331.

seperti yg bapak jelaskan sebelumnya bahwa pergeseran tersebut dimungkin apabila tidak berakibat  mengubah sasaran kerja, & tidak mengurangi volume & satuan output yang digeser.dan harus melalui persetujuan Ditjen Anggaran.. jadi yg ingin kami tanyakan dasar hukumnya yang bisa kami argumentasikan ketika berkonsultasi dengan ditjen anggaraan apa?

Saat ini telah terbit Perdirjen Perbendaharaan Nomor : 22/PB/2011 tanggal 18-04-2011. Dalam lampiran IVB Perdirjen tsb.dilampirkan akun yang sering digunakan dalam revisi DIPA/POK, antara lain akun 521115. Akun ini digunakan utk transaksi keuangan berupa honorarium operasional satker yang merupakan honor penunjang kegiatan operasional, dibayarkan secara terus menerus dari awal s.d. akhir tahun anggaran. Honor ini masuk dalam komponen 002 sebagai biaya operasional. Sesuai pasal 2 ayat (4) PER-22/PB/2011, pergeseran antar komponen untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, merupakan revisi POK yang dapat dilakukan KPA, jadi tdk perlu ke DJA.

Jawaban terdahulu yang menyarankan agar dilakukan revisi ke DJA, dikarenakan saat jawaban ditulis belum terbit PER-22/PB/2011  tanggal 18-04-2011

Mohon penjelasan mengenai akun berikut peraturannyamengenai pembayaran pengembalian pajak akibat double input  tahun anggaran yang lalu

Prosedur pengembalian pendapatan dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perdirjen perbendaharaan Nomor 65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan


« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia