Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,428,843
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
mau nanya, kira2 PPAKP ada lagi kapan ya?? terima kasih

Diklat PPAKP akan dilaksanakan setelah lebaran, untuk jadwal pastinya silahkan ditunggu karena kami sedang menyusun jadwalnya.

pada tahun 2009 untuk BLU ada PMK 44 yang di dalamnya diatur mengenai RBA BLU dan revisi. Apakah di tahun 2010 sudah ada peraturan mengenai hal tersebut (khususnya revisi),

ada, perdirjen 43 thn 2010, ttg tata cara revisi DIPA BLU 2010, silahkan bisa diunduh di www.pkblu.perbendaharaan.go.id

akun belanja apakah yang cocok untuk pembelian memory dan hardisk komputer, makasih!

Pembelian harddisk dan memory apabila lebih dari 300.000 menggunakan kode akun belanja modal penambahan nilai peralatan dan mesin (532121)

apabila terdapat UP/TUP yg sd akhir tahun belum disetor 1. apakah dapat diselesaikan melalui penerbitan SPN? 2. seksi mana yg berwenang menerbitkan SPN (untuk penyelesaian UP/TUP tayl yg belum juga disetorkan)? 3. bagaimana mekanismenya?  

Menurut petunjuk langkah-langkah akhir tahun, perlakukan atas UP/TUP yang belum disetor pada akhir tahun adalah dengan memperhitungkan UP pada tahun berikutnya atau dapat ditunda pemberian UP tahun berikutnya sampai UP/TUP yang masih ada selesai disetor

dalam DIPA kami ada dukungan anggaran untuk kegiatan Paminal/P3D dalam mata anggaran Belanja Barang operasional lainnya (521119) disitu ada 2 Jenis 1. Kegiatan Dukungan Biaya Pembinaan dan Pengamanan Polri (Biaya Riksa dan Berkas Pelanggaran Kode Etik Polri, Biaya Sidang Kode Etik, dan Biaya Penyelidikan Paminal) 2. Biaya Sidang Disiplin (Biaya Pimpinan Sidang, Pendamping Pimpinan, Sekretaris, Penuntut, Pendamping terperiksa, dan petugas). hingga saat ini kami belum pernah melaksanakan sidang kode etik, mengingat kegiatan pelanggaran disiplin juga memerlukan riksa dan berkas serta lidik hingga penyidangan, apakah dapat dibenarkan digunakan biaya sidang, riksa dan berkas, apakah dana dari poin 1 (sidang KKE) dapat dibenarkan penggunaannya untuk riksa, berkas, lidik dan sidang disiplin

Mungkin pertanyaan yang saudara dimaksud adalah apakah anggaran dalam subkegiatan poin 2 dapat digunakan untuk subkegiatan poin 1. Perubahan antar subkegiatan dalam kegiatan yang sama merupakan kewenangan KPA untuk melakukan perubahan sehingga saudara tinggal melakukan revisi POK. Namun revisi POK harus disampaikan kepada KPPN dan petugas akuntansi agar pada saat menyusun laporan keuangan dan rekonsiliasi dengan KPPN dapat sinkron.

saya pelaksana pada bidang AKLAP, diaplikasi AKLAP pada LAK masih ada pada akun 423281,423282,423283,423284 dalam laporan ARUS KAS tidak ada uraian pendapatan.

Silahkan update dengan update_ref_aklap10_versi_1.0.D.1 tertanggal 23 Juli 2010 (bisa di download pada www.perbendaharaan.go.id) dan bacalah file02.perkbg_ref_apl_aklap2010_1.0.D.rtf

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> Berdasarkan Hasil Validasi II - Pengecekan BA ES.1 Belanja Lainnya Satker KPP Pratama Bojonegoro  ( 993266 ) dan KPP Pratama Lamongan ( 998316 ), BA ES1 tersebut tidak sesuai dengan referensi pada Aplikasi Vera BA ES1 999.06 sesuai dengan SE-50/PB/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Perubahan kode Eselon 1 pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ( BAPP) dan Perhitungan Pihak ke Tiga ( PFK) , sementara  KPP Pratama Bojonegoro dan KPP Pratama Lamongan mengunakan Kode BA Es 1 999.08 mengikuti dokumen sumber DIPA No. 0224/999-08.1/2010 tanggal 20 Mei 2010 Bagaimana cara pemecahannya?

Sehubungan dengan keluarnya DIPA BA.999.08 (Belanja Lainnya) sehingga hasil validasi  - Pengecekan BA ES.1  terhadap data transaksi terkait penggunaan BA Es dimaksud, menyebabkan munculnya data yang terindikasi bermasalah yaitu tidak sesuai dengan referensi (BA 999.06).  Menunggu keluarnya update aplikasi untuk menyesuaikan referensi yang baru, maka hasil validasi tersebut agar diabaikan untuk sementara waktu.

KPPN Bojonegoro menggunakan kode 129 untuk Bank Jatim Cab. Bojonegoro sebagai BO II pada tahun 2009. Kemudian berdasarkan surat Dirjen PBN nomor S-8616/PB/2009 tanggal 31 Des 2009 tentang Pengkodean BO dan Bank Persepsi mitra kerja KPPN dalam rangka tertib administrasi pembukuan, pada TA 2010, kode 129 berubah menjadi 120. Masalahnya pada aplikasi Vera, pada Laporan Perubahan dan Posisi Kas Detail tingkat KPPN, nampak BO II 129 Bank belum ada di referensi terisi saldo tahun 2009. Sedangkan BO II 120 (Bank Jatim Cab. Bojonegoro) terdapat saldo minus sebesar saldo tahun 2009. Bagaimana cara pemecahannya?

Memakai jurnal koreksi umum aplikasi vera untuk membuat jurnal balik

Untuk pengadaan software masuk AKUN apa? terima kasih atas jawabnya

Pembelian software pada umumnya dimaksudkan untuk dimiliki dan digunakan dalam operasional kegiatan selama beberapa tahun sehingga memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Lainnya.  Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari Aset Lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengeluaran untuk pengadaan software yang hendaknya menggunakan kode akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya). Sedangkan belanja untuk memperpanjang lisensi software dimaksud diperlakukan sebagai pengeluaran yang tidak dikapitalisasi sehingga dapat dibebankan ke kode akun 523119 (Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya). Untuk Aset Tak Berwujud sampai saat ini belum ada  batasan nilai kapitalisasinya.

1. Untuk belanja modal seperti pembangunan pagar rumah dinas, apakah menambah nilai aset rumah dinas? 2. Untuk belanja modal seperti pembuatan taman halaman kantor, pembangunan pagar gedung kantor, apakah menambah nilai aset gedung kantor?

Dalam PSAP 07 paragraf 16 menyebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
(a)    mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(b)    biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
(c)    tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(d)    diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pembangunan pagar rumah dinas yang dimiliki suatu entitas dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Sehingga perolehan atas aset tersebut dianggarkan pada belanja modal dan apabila aset tetap tersebut telah definitif diperoleh maka sepanjang barang tersebut mempunyai kodefikasi dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara yang di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 seharusnyalah dicatat dengan kode barang yang telah ada. Kodefikasi pagar adalah 4.04.01.04.001 dalam kelompok aset gedung dan bangunan.

Sedangkan pembuatan taman merupakan pengembangan atas aset tanah.

1. Untuk belanja modal seperti pembangunan pagar rumah dinas, apakah menambah nilai aset rumah dinas? 2. Untuk belanja modal seperti pembuatan taman halaman kantor, pembangunan pagar gedung kantor, apakah menambah nilai aset gedung kantor?

Dalam PSAP 07 paragraf 16 menyebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
(a)    mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(b)    biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
(c)    tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(d)    diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pembangunan pagar rumah dinas yang dimiliki suatu entitas dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Sehingga perolehan atas aset tersebut dianggarkan pada belanja modal dan apabila aset tetap tersebut telah definitif diperoleh maka sepanjang barang tersebut mempunyai kodefikasi dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara yang di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 seharusnyalah dicatat dengan kode barang yang telah ada. Kodefikasi pagar adalah 4.04.01.04.001 dalam kelompok aset gedung dan bangunan.

Sedangkan pembuatan taman merupakan pengembangan atas aset tanah.

Salah satu penyebab terlambatnya penyampaian LKPP adalah terlambatnya rekonsiliasi laporan keuangan Satker dengan KPPN Pertanyannya, apakah penyusunan LKPP dapat dilakukan tanpa menunggu proses rekon selesai 100 persen. Sebab hasil rekon selalu tidak begitu berpengaruh terhadap data yang ada pada Aplikasi Vera. Dan biasanya data SAU lebih valid dan benar

KPPN agar melakukan pendekatan kepada satker agar secepatnya melakukan rekonsiliasi data dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi yang masih berbeda, sehingga proses rekonsiliasi tidak menggangu jadwal penyusunan Laporan Keuangan dan penyampaian LKPP tidak melewati batas akhir.

pada waktu restore alternatif database aplikasi persediaan muncul pesan : file vfpcompression.fll tidak ditemukan. mohon bantuannya....

Silahkan update aplikasi persediaan dengan versi Juli 2010 (ada di www.perbendaharaan.go.id) atau silakan di copy kan file tersebut dari folder sakpa10/bmnkpb ke folder psedia

apakah terdapat perbedaan antara belanja barang operasional dengan belanja barang non operasional? bagaiman peruntukan untuk kedua jenis belanja tersebut? terima kasih

Belanja barang operasional adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional satuan kerja secara langsung dalam rangka melaksanakan tupoksinya sedangkan belanja barang non operasional adalah belanja yang digunakan untuk menunjang kegiatan tambahan dan tidak secara langsung mendukung kegiatan operasional satuan kerja. Belanja barang operasional meliputi: Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (521111), Belanja Pengadaan Bahan Makanan (521112), Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (521113), Belanja Honor Terkait Operasional Satker (521115). Belanja barang non operasional meliputi: Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Transito (521212), Belanja Honor Terkait Output Kegiatan (521213), dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)

Kenapa GU-Nihil tidak mengurangi kas pada neraca, dan saat rekonsiliasi di laporan rekonsiliasi mutasi UP tidak ada... saya menggunakan MAP 815111 , kode Dept 015, kode Unit 04... mohon petunjuk solusinya karena saya belum selesai rekon karena hal ini

Untuk mengetahui penyebabnya dapat melakukan penelusuran sebagai berikut :
1. Lakukan pengecekan data buku besar pada menu bar Laporan-> Buku Besar yang merupakan hasil proses posting atas data transaksi. Apabila data tidak ada, maka lakukan posting ulang dengan terlebih dahulu memastikan bahwa data transaksi dimaksud ada.

2. Untuk mengetahui data transaksi ada, maka lakukan pengecekan melalui menu bar Realisasi-> Daftar SPM menggunakan fasilitas pencarian (browse) nomor SPM/SP2D. Apabila data tidak ada, maka lakukan perekaman ulang dokumen sumber.
3. Apabila data transaksi ada, maka lakukan verifikasi data dengan dokumen sumber untuk memastikan bahwa kode akun dan tanggal dokumen sudah sesuai.
4. Apabila data transaksi ada dan kode sudah sesuai, maka lakukan pengecekan terakhir, melalui menu bar Tabel Referensi-> Jurnal Standar dan Daftar MAKMAP untuk memastikan bahwa kode akun 81511X tersedia didalam daftar referensi. Apabila belum ada laporkan ke KPPN untuk mendapatkan update Referensi.

Terimakasih saya ucapkan untuk jawaban pertanyaan yang saya ajukan, mohon maaf yang saya maksud dalam pertanyaan saya adalah, kalo kita hendak menerbitkan SPM-PP untuk Pengembalian akun 423912 (Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL) dibebankan ke dalam akun berapa?

Apabila pengembalian pendapatan untuk akun 423912 dimintakan pada tahun yang sama dengan pengakuan pendapatan tersebut maka menggunakan kode akun yang sama sehingga akan mengurangi realisasi pendapatannya, sedangkan apabila diminta pada tahun anggaran berikutnya maka menggunakan kode akun 311212 (Koreksi atas Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu) yang dilakukan di Dit. PKN.

Bagaimana penyelesaian dana minus di Kas bendahara yang terjadi pada tahun 2006 sd. 2008 , sedangkan dokumen sumber tidak ditemukan dan satkernya sudah tidak ada lagi. Tksh

Saldo minus Kas di Bendahara Pengeluaran terjadi antara lain karena kelebihan pengembalian UP atau salah pembukuan. Ketentuan mengenai penyelesaian atas kelebihan pengembalian UP telah diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 61/PB/2009. Penyelesaian minus Kas di Bendahara yang terjadi pada tahun 2006-2008 (LKPP Tahun 2009 telah disahkan menjadi UU) dilakukan dengan melakukan koreksi pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca.

jelaskan isi dan penjabaran PSAP no.10?

PSAP 10 mengatur mengenai perlakuan terhadap :
o   koreksi kesalahan
o   perubahan kebijakan akuntansi
o   peristiwa luar biasa

Persyaratan melakukan koreksi :
o   Harus memahami sistem akuntansi pemerintahan
o   Harus memahami sistem penganggaran pemerintah
o   Harus memahami sistem akuntansi anggaran, sistem akuntansi pendapatan, belanja, transfer, transaksi pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas
o   Harus memahami ketentuan perundangan tentang  SILPA
Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya:
o   Kesalahan yang berulang dan sistemik
o   Kesalahan yang tidak berulang  
Kesalahan bisa terjadi dan ditemukan pada:
1.      Periode waktu sebelum laporan keuangan diterbitkan atau periode tahun berjalan
2.      Periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK
3.      Periode waktu setelah laporan diaudit BPK dan telah disahkan DPR/DPRD dengan UU atau Perda.
Perubahan kebijakan akuntansi :
o   Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
o   Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan/ SAP yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
Peristiwa Luar Biasa :
Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
Persyaratan pos luar biasa :
o   Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
o   Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
o   Berada di luar kendali atau pengaruh entitas
Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/keajiban

Yth. Tim Helpdesk Perbendaharaan   Begini, pada kantor Kami ada Bank Perspsi yang malakukan kelebihan limpah, Sesuai dengan Per-65/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2009, jika kelebihan limpah itu dimintakan pegembalian pendapatan maka harus diterbitkan SPM-PP dengan menggunakan AKUN 824119 (Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Tunggal/BO I/BO III ke Bank/Pos Persepsi selaku entitas), namun pada Aplikasi 2010 AKUN tersebut sudah tidak ada. Apakah tetap menggunakan AKUN tersebut dalam penerbitan SPM-PP atau pakai AKUN yang lain. Mohon pencerahnnya. Atas bantuannya Kami ucapkan terimakasih

Akun 824119 sudah tidak digunakan lagi sehingga di referensi sudah tidak ada. Sebagai penggantinya untuk pengembalian pendapatan karena kelebihan pelimpahan menggunakan akun 826111 : Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan

kami ingin menambah memory komputer dan membeli hard disk internal, kira2 akun apa yang cocok, apakah bisa memakai akun 532112 (belanja modal bahan baku peralatan dan mesin)? Terima kasih sebelumnya

Belanja atas pembelian hard disk internal dan memory komputer yang dipasang pada yang sudah ada sebelumnya dibebankan ke dalam kode akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin) dengan catatan kedua barang nilai per unitnya harus memenuhi nilai minimal kapitalisasi sebesar 300rb. Apabila tidak memenuhi nilai kapitalisasi dibebankan ke dalam kode akun 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)

««« | « Previous | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia