Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,418,643
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Assalamu 'alaikum wr. wb.   Begini pak, di satker kami ada 2 org pegawai yg diikutsertakan prajabatan, apakah sudah benar biaya prajabatan yg dibayarkan beserta biaya bantuan transportasinya dibayarkan dengan MAK 521219, mohon keterangannya Pak?

Untuk biaya bantuan prajabatan dapat dibebankan ke dalam akun 521119 atau 521219. Sedngkan untuk bantuan transpornya apabila dilaksanakan di dalam kota dapat menggunakan akun 521119 atau 521219. Sementara apabila ternyata dilaksanakan di luzar kota dan memenuhi kriteria 5 km di luar batas kota maka transpornya menggunakan akun 5241XX.

Bank Persepsi KPPN Ternate menerima setoran pengembalian belanja akun 572111, dengan kode BA 023 dan kode unit organisasi 11 dan kode satker 137608 (Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan) dan kode fungsi 10 kode subfungsi 02, kode program 01, kode kegiatan 2598 dan sub kegiatan 0154,kode lokasi 0151 dengan uraian Pengembalian Sisa Dana Ujian Nasional SMA/MA  Tahun 2010, yang menjadi pertanyaan saya apakah betul setoran tersebut masuk ke dalam kode-kode tersebut diatas?, karena kemungkinan si penyetor menerima dana tersebut dari jakarta dan kami di seksi vera tidak mempunyai fotocopy DIPA yang menjadi dasar pembayaran, jika kode-kode tersebut salah, tolong kami diberitahu kode-kode yang benar untuk setoran tersebut, sebagai dasar kami untuk melakukan perbaikan/koreksi, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Setoran ini harus disesuaikan dengan kode satker, kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan dan kode akun yang ada dalam DIPA sehingga seharusnya ditanyakan hal terbut kepada satker pusat yang mengeluarkan belanjanya. Agar berhubungan dengan si penyetor untuk melakukan konfirmasi dengan satker pusat di jakarta yang melakukan belanjanya terkait dengan kode2 yang terdapat pada DIPA untuk memastikan kebenaran SSPB dimaksud.

salah satu tugas sie verak adalah verifikasi LPJ bendahara.dalam verifikasi LPJ ditemukan saldo rek yang mengendap di bendahara dalam jumlah yang besarpada periode yang berakhir di LPJ (potensi idle cash). apakah ada aturan yang menyebutkan batas saldo yang boleh mengendap di rek bendahara tiap harinya?

sampai saat ini tidak ada peraturan yang secara khusus menyebutkan batas saldo maksimal yang mengendap di rekening Bendahara

Perubahan penggunaan kode BA-BUN khusus belanja subsidi dan belanja lainnya dari BA.999.06 menjadi 2 kode yaitu 999.07 dan 999.08 sehingga terdapat ketidaksesuaian BA.Es1 DIPA dengan referensi yang ada pada verak. bagaimana status validasi merah pada aplikasi vera.karena sampai saat ini update belum ada?

Sehubungan dengan belum keluarnya update aplikasi, status validasi merah dapat diabaikan .

Dimana saya bisa konsultasi mengenai aplikasi simak bmn. saya bekerja dis atker puslitbang jlaan dan jembatan bandung. mohon dijawab ke email saya. terima kasih. wasslam.  

Untuk konsultasi aplikasi SIMAK-BMN wilayah Bandung dapat berkonsultasi dengan bidang Aklap Kanwil Perbendaharaan Jawa Barat (Gedung Dwi Warna, Jl.Diponegoro No.59 Bandung) atau Kanwil DJKN (Jalan Asia Afrika No.114) atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara setempat

Mohon bantuannya dengan sangat, kirim petunjuk dan tata cara pengisian laporan keuangan pemerintah pusat / CaLK. Terima Kasih banyak.

Petunjuk dan tata cara pengisian CaLK laporan keuangan dapat diikuti sebagaimana telah diatur dalam Perdirjen Nomor 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam lampiran IV.

Dengan Hormat, mau tanya, di KPPN Selong pernah terjadi kelebihan pelimpahan oleh pos persepsi 2 kali sejak awal TA 2010. Kelebihan tersebut dimintakan pengembalian oleh PT pos Selong. berdasarkan Perdirjen 65 tahun 2007, Bendum membuat SPM dengan menggunakan akun 824119 (pengeluaran kiriman uang dari bak tunggal/BO I/BO III/ ke bak/pos persepsi selaku entitas). masalahnya ternyata pada server, akun tsb tidak ada dalam referensi, sehingga pada validasi aplikasi vera tercatat sbg transaksi tidak terposting dan saldo LKP bendum dengan laporan vera berbeda. apakah ada solusinya? terimakasih sebelumnya. -- Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Selong

Kode akun 824119 (pengeluaran kiriman uang dari bak tunggal/BO I/BO III/ ke bak/pos persepsi selaku entitas) sudah tidak digunakan lagi dan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6330/PB/2008 tanggal 17 September 2008 dan diganti dengan kode akun 826111 (Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan)

Untuk aplikasi AKLAP pengambilan data server pada waktu rekonsiliasi untuk pendapatan satker DK TP belum terpisah yang akan menghasilkan hasil rekon yang berbeda, agar update aplikasi AKLAP dapat memisahkan antara satker DK maupun satker TP   Terima kasih

Akan kami update dengan aplikasi Aklap versi 1.0.E (perbaikan permasalahan aplikasi sudah diujikan langsung pada Kanwil DJPBN Jateng dan sudah ok)

saya pernah dengar bahwa skrng rekon triwulan itu hrs menyertakan calk, apa benar pak? mohon bantuannya

Satker agar melakukan konfirmasi ke KPPN setempat untuk kejelasan informasi dimaksud. Sesuai dengan Lampiran III Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga mengatur jenis dan periode laporan, bahwa UAKPA/UAPPA-W hanya menyusun dan menyertakan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) didalam laporan Semesteran dan Tahunan yang disampaikan ke instansi vertikal diatasnya. Oleh karena itu pada saat melakukan rekonsiliasi ke KPPN/Kanwil DJPBN, UAKPA/UAPPA-W tidak perlu menyertakan CaLK.

Rekon Pagu dengan Satker berbeda karena adanya SKPA keluar. perbedaan sebesar SKPA yang dikeluarkan. Contoh Satker Ditjen Peternakan (238776) dan Pusdiklat PU (622250). untuk sementara dikasih catatan di rekon, sambil terus ditanyakan ke DSP. Bagaimana untuk selanjutnya?  

Karena menyangkut aplikasi, maka terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan. Untuk sementara cukup dijelaskan didalam Berita Acara Rekonsiliasi dan CaLK LKPP.

Sesuai dgn srt Dir. APK no.S-4280 tgl.28-7-09 hal pengungkapan Saldo Kas di Bend. Peng., bahwa Bend. Peng. harus melakukan jurnal di necara satker bila ternyata mengelola  juga kas selain yg berasal dari UP. Pertanyaan (1) Bgmn dengan Kas di Bend Penerimaan apabila pada tgl. neraca masih terdapat saldo uang kas, baik uang yg blm disetor ke KN maupun uang titipan phk ke-3, Apakah dijurnal juga ? (2) Satker BLU mengajukan SPM Pengesahan setiap triwulan ke KPPN sehingga tercatat Saldo Kas di BLU dlm LAK dan Neraca SAKUN. Pada saat menyampaikan LPJ blnan saldo akhir kas di BLU biasanya sdh berubah (membesar), terhadap selisih tsb apakah di jurnal juga di neraca satker dan jika ia bgmn jurnalnya ?    

1. Penyajian kas pada neraca:

1). Kas di Bendahara Pengeluaran, yaitu berupa saldo UP yang belum disetorkan ke kas negara

2). Kas di Bendahara Penerimaan, yaitu berupa saldo PNBP yang belum disetorkan ke kas negara dan harus dijurnal

3). Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu berupa:

a. Pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara

b. Gaji/honor yang belum diberikan kepada pegawai yang berhak.

 c. Pajak, bunga jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara

4). Kas titipan dari pihak ketiga atau uang jaminan cukup diungkapkan secara memadai dalam CaLK. 

 

2. - LPJ bulanan atas saldo akhir Kas di BLU yang disampaikan kepada KPPN bukan dalam rangka pelaporan keuangan. Satker BLU diwajibkan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kepada KPPN dan Eselon I setiap triwulanan. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara saldo Kas di BLU menurut Neraca SAKUN dengan LPJ bulanan (selain Maret, Juni, September, dan Desember) dari satker BLU, maka tidak perlu penyesuaian atas perbedaan tersebut

    - Apabila pada akhir triwulan/tahun terdapat perbedaan saldo Kas pada BLU menurut catatan satker BLU dengan KPPN, maka perbedaan tersebut harus dianalisis terkait dengan unsur kas-kas yang disajikan sebagai Kas di BLU. Perbedaaan dapat terjadi karena:

a. Terdapat pendapatan dan belanja yang belum diajukan pengesahannya kepada KPPN. Apabila terdapat hal demikian, maka satker tidak perlu melakukan koreksi, namun harus mengungkapkan perbedaan tersebut dalam CaLK mengenai jumlah kas yang telah disahkan dan kas yang belum disahkan KPPN

b. Terdapat kas titipan/pihak ketiga yang disajikan sebagai kas di BLU. Apabila terdapat hal demikian, maka satker melakukan koreksi atas saldo Kas di BLU, yaitu:

Dana Lancar BLU xxx

Kas pada BLU xxx

c. Terdapat kas dana kelolaan BLU yang belum digulirkan yang disajikan sebagai kas di BLU. Apabila terdapat hal demikian, maka satker melakukan koreksi atas saldo Kas di BLU, yaitu:

Dana Lancar BLU xxx

Kas pada BLU xxx

Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan xxx

Diinvestasikan pada Aset lainnya        xxx

Kami menadapat pertanyaan dari Satker sbb: Satker Akademi Perindustrian pada Thn Ajaran 2010-2011 menerima PNBP dari Mahasiswa, ada Mahasiswa yang langsung membayar untuk 1 Tahun Ajaran (2 semester) pertanyaannya : a. Bagaimana cara membukukannya dalam SAI, dan apakah penyetorannya cukup memakai 1 dokumen SSBP atau dipisah antara hak 2010 dan 2011. b. Apakah PNBP yang merupakan hak 2011 (januari-Juni 2011) bisa digunakan di TA 2010 dengan Revisi? Terima kasih

a. cara membukukan SSBP di aplikasi SAK pada menu transaksi -> pendapatan berdasarkan dokumen sumbernya dan hanya menggunakan 1 dokumen sumber, karena seluruh PNBP PT Non-BHMN wajib disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterima PNBP tersebut.
b. Konfirmasi ke DIT PELAKSANAAN ANGGARAN

Pada pasal terakhir Per-36/PB/2009 yaitu pasal 18 tertulis bahwa dengan dengan berlakunya perdirjen ini maka per-66/PB/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Mengapa per-66/PB/2006 masih dijadikan dasar penilaian LKPP 2009? apakah nanti penilaian LKPP 2010 juga masih menggunakan per tersebut sebagai dasar penilaian? terimakasih....

Peraturan pengganti PER-66/PB/2006 yang terdiri dari  2 (dua) modul yaitu Modul Rekonsiliasi dan Penyusunan LKPP dengan Modul Analisis LK direncanakan dipisah kedalam 2 (dua) Peraturan Dirjen yang berbeda. Dengan telah keluarnya PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan LKPP, maka untuk Pedoman Analisis Laporan Keuangan masih mengacu kepada PER-66/PB/2006 sampai dengan peraturan pengganti dikeluarkan.

Kapan pelaksanaan Diklat PPAKP untuk Pegawai KPU yang lokasi di Semarang? thank's

Diklat PPAKP akan dilaksanakan setelah lebaran, untuk jadwal pastinya silahkan ditunggu karena kami sedang menyusun jadwalnya.

kapan dimulai penggunaan aplikasi bendum versi 10.4

Aplikasi Bendum Versi 10.4 digunakan sejak di upload dan di update paling lambat tanggal 31 Agustus 2010

bagaimana Cara Backup SIMAK-BMN di Windows Vista, karena setiap BACK-UP tdk berhasil (file backup nya hanya 0kb)...       mohon bantuannya.....

Gunakan  menu back up alternatif

bagaimana Cara Backup SIMAK-BMN di Windows Vista, karena setiap BACK-UP tdk berhasil (file backup nya hanya 0kb)...       mohon bantuannya.....

Gunakan  menu back up alternatif

dengan hormat, kami mohon penjelesan mengenai penggunaan MAK 522119. apakah boleh digunakan untuk akomodasi dan konsumsi yang dipihak ketigakan ? apakah MAK tersebut boleh digunakan untuk belanja konsumsi yang diswakelola ? Terima kasih atas bantuannya.  

Pengeluaran belanja akomodasi dan konsumsi yang dikerjakan swakelola tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun 522119 (Belanja Jasa Lainnya) karena satuan kerja tidak mendapat manfaat dalam bentuk jasa dari rekanan . Sedangkan untuk akomodasi dan konsumsi yang dipihak ketigakan dapat menggunakan akun tersebut.

apakah ada ketentuan ketentuan pengisian uang dalam brangkas, berapa batasannya ...?

Secara tegas tidak ada aturan yang mengatur berapa maksimal uang yang bisa disimpan oleh Bendahara, hanya kebiasaan saja sebesar Rp 10 juta. Saat ini, kami sedang menyusun aturan terkait dengan hal itu.

Pada KPPN Ternate ada penerimaan akun 423917 (Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu), yang menjadi pertanyaan saya penerimaan akun tersebut masuk Bagian Anggaran berapa?, Unit eselon I berapa? dan Kode Satker berapa?, terimakasih.......

Menurut Lampiran II Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2009 tentang perubahan kode eselon I pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), bahwa Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah menggunakan kode BA 999.05, oleh karena itu transaksi-transaksi baik Belanja maupun Pendapatan menggunaan kode dimaksud. Sedangkan kode satker menggunakan kode masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.

««« | « Previous | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia