Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,426,666
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selamat Pagi Mas, saya Heri Silalahi, dari KPP Pratama Binjai. Mau minta tolong kirimi aturan yang berhubungan dengan revisi POK mas, kalau ada Petunjuk Teknis, dan ruang lingkup yang bisa dilakukan revisi POK. Atas bantuannya terimakasih ya mas...

Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.02/2009


1.Kami mohon di kirim peraturan tentang tata cara pembayaran CPNS yang meninggala dunia 2. Jika seorang CPNS meninggal pada bulan juni apa dia berhak atas gaji bulan juli? 3. Apa saja yang menjadi hak hak almarhum? 4. syarat pengajuan uang Duka wafat?

Update aplikasi dan referensinya, gunakan yang versi Juli 2010

Pagi, Saya mau bertanya, di dalam proses lelang jasa Konstruksi, dana untuk konsultan perencana dan pengawasan  mengambil dari akun yang sama dengan fisik, apakah dalam perekaman Perolehan KDP perencanaan dan pengawasan disatukan ke fisik atau terpisah?

Untuk perekaman dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan, perencanaan dan pengawasan masuk ke dalam KDP tersebut.

Mohon Pencerahan, siapakah yang berhak ikut program PPAKP, apakah bendahara Satker bisa ikut serta?

PPAKP terbuka bagi seluruh PNS pemerintah pusat khususnya bagi PNS yang bertugas berkaitam dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan negara-negara termasuk didalamnya bendahara satuan kerja

saya mempunyai Permasalahan pada saat mengirimkan aset ke UAKPA dimana SP2D dan Nilainya tidak terkirim, sehingga sewaktu Uakpa diposting terjadi penambahan di nilai KDP namun tidak menghilangkan Aset yang belum disesuaikan.. mohon bantuan admin untuk permasalhan ini catatan : Aplikasi simak Update Bulan Maret 2010               Aplikasi Sakpa Update terbaru....

Update referensinya, dapat diunduh di web www.perbendeharaan.go.id (bukan update aplikasi, tetapi update referensi).


bapak yang terhormat, setiap uang yang masuk ke kas negara otomatis menjadi uang negara, bisa dikatakan uang dari sumber manapun entah itu hasil korupsi, judi, atau uang yng tidak jelas asal usulnya menjadi uang negara. apakah ada dasar hukum untuk memperkuat pendapat diatas. mohon bantuan jawabannya. terimaksih.

Memperhatikan pertanyaan di atas, menurut hemat kami, terdapat dua pernyataan berbeda yang memerlukan konfirmasi. Pernyataan pertama adalah “setiap uang yang masuk ke kas negara otomatis menjadi uang negara” dan pernyataan kedua berkenaan dengan sumber uang yang menjadi uang negara yang diwakili dengan anak kalimat “bisa dikatakan uang dari sumber manapun entah itu hasil korupsi, judi, atau uang yang tidak jelas asal-usulnya menjadi uang negara”.

Bila kita cermati, pernyataan pertama di atas sebenarnya bukanlah definisi. Oleh karena itu keliru jika dikatakan bahwa setiap uang yang masuk ke kas negara adalah uang negara. Secara definisi, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 1) terdapat definisi mengenai “Keuangan Negara”, “Pendapatan Negara”, dan “Penerimaan Negara”. Adapun pernyataan pertama menunjuk ke pengertian tentang “Penerimaan Negara” yang didefinisikan sebagai “uang yang masuk ke kas negara”. Adalah tidak benar jika mempersamakan antara Penerimaan Negara dengan Uang Negara (baca: uang milik negara). Penerimaan negara dapat berupa titipan seperti setoran ke kas negara yang berasal dari potongan atas belanja negara. Pemotongan atas belanja negara tersebut dilakukan oleh Pemerintah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang lazim dilakukan atas pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai pembayaran iuran wajib pegawai (IWP) kepada PT Taspen (Persero) dan PT Askes (Persero).

Bila diperhatikan secara lebih cermat, bahkan antara “Penerimaan Negara” dengan “Pendapatan Negara” pun terdapat perbedaan yang sangat nyata. Jika “Penerimaan Negara” adalah setiap uang yang masuk ke kas negara, maka “Pendapatan Negara” harus dimengerti sebagai “hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Oleh karena itu, pernyataan yang menyatakan “setiap uang yang masuk ke kas negara otomatis menjadi uang negara” adalah pernyataan yang keliru.

Sementara itu, atas pernyataan yang kedua, dapat kami sampaikan penjelasan bahwa kepemilikan negara atas uang dapat berasal dari berbagai sumber. Terkait definisi di atas, pernyataan kedua ini lebih dekat dengan pengertian “Keuangan Negara”. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari definisi ini, sumber-sumber seperti uang hasil korupsi, uang hasil judi, atau uang yang tidak jelas asal-usulnya dapat menjadi uang negara apabila uang tersebut karena alasan tertentu menjadi hak negara. Jelasnya, jika seseorang melakukan tindak korupsi atau melakukan suatu perjudian, kemudian karena alasan hukum, uang hasil korupsi atau judi dimaksud harus dirampas atau disita oleh negara, maka uang hasil korupsi atau hasil judi dimaksud dapat menjadi uang negara.

Dengan demikian, jika kita fokus pada pertanyaan tentang dasar hukum atas pernyataan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pernyataan pertama tidak memiliki dasar hukum. Sementara pernyataan kedua memiliki relevansi dengan pengertian “Keuangan Negara” sepanjang negara memiliki hak atas uang hasil korupsi atau hasil judi atau uang-uang yang tidak jelas asal-usulnya dimaksud. Hak negara atas uang-uang tersebut dapat muncul karena alasan-alasan hukum yang dibenarkan oleh undang-undang.


Siapa sich yang berhak menandatangani Revisi POK Tugas Pembantuan ?

POK disusun oleh KPA, maka ditanda tangan dan direvisi oleh KPA.

Bagaimana cara Revisi DIPA BLU TA.2010 dimana pagu tidak berubah,yang berubah antar Kegiatan dan Sub Kegiatan? Belanja Transport Dinas Pegawai Mengantar Surat Ke Kementerian Diknas, Masuk Belanja Barang apa Perjalanan (DIPA BLU)?  

Revisi DIPA Satker BLU yang didanai dari PNBP dilakukan tanpa perubahan SAPSK dalam hal:

a. perubahan pagu belanja dalam ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan sepanjang masih dalam program, kegiatan, dan jenis belanja yang sama;

b. penambahan pagu anggaran belanja akibat penggunaan saldo awal sepanjang masih dalam program, kegiatan, dan jenis belanja yang sama.

Dalam hal revisi DIPA BLU mengakibatkan pergeseran dana antar kegiatan terlebih dahulu melalui perubahan SAPSK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran

Apabila masih dalam satu wilayah kota maka masuk uang transport dalam kota sedang bila keluar wilayah kota maka menjadi perjalanan dinas dalam negeri

Saya mau tanyakan mengenai pemakaian akun. untuk pekerjaan penambahan daya listrik gedung kantor memakai akun apa?  apakah akun (533111) belanja modal gedung dan bangunan atau (534131) belanja modal jaringan. mohon di jawab secepatnya. Terima kasih.

Pada saat pengeluaran awal daya listrik secara umum dimasukan ke dalam akun Gedung dan Bangunan. Untuk pengeluaran selanjutnya perlu dilihat apakah atas pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp300.000,- Apabila memenuhi nilai kapitalisasi maka dibebankan ke dalam kode akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan), sedangkan apabila tidak memenuhi kriteria nilai minimal kapitalisasi maka cukup dibebankan ke dalam belanja barang ke dalam akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).

Selamat siang, mohon petunjuk, sesuai hasil sosialisasi KPPN Bandung I bulan Januari 2010, bahwa LPJ Bedahara akan di buatkan suatu Program Khusus dalam waktu 3 Bulan, namun sampai saat ini masih belum ada realisasinya, yang mengakibatkan terhambatnya proses Rekonsiliasi, karena LPJ Bendahara menjadi syarat kelengkapan Rekonsiliasi, mengingat pemahaman tentang LPJ sangat terbatas yang hanya disosialisakan beberapa jam saja, sehingga pemahaman kami kurang baik dalam membuat LPJ Bendahara. tadinya kami mengharapkan ada program/aplikasi khusus seperti yang di janjikan untuk mempermudah pembuatannya, namun sampai saat ini belum ada juga , mohon petunjuk. terima kasih.

Aplikasi LPJ Bendahara masih dalam proses ujicoba dan menunggu payung hukum/peraturannya

Aslm. Langsung saja saya mau tanya...pada tahun 2009 kami telah melakukan pengiriman persediaan ke SIMAK dan SIMAK ke SAK. Pada APlikasi SAK 2010 terdapat rekon BMN. Nah pada waktu itu ketika direkon (saldo awal) ada 2 macam jenis barang yang tidak sama antara SIMAK dan SAK. kemudian ada update, dan hilang satu yang tidak sama, tapi sampai saat ini masih ada satu yang tetap tidak sama yaitu barang Pita Cukai, Materai dan Leges. Di SIMAKnya akun 115121 tapi di SAKnya 115124. Padahal datanya sama-sama dari aplikasi SIMAK. Mohon penjelasan. Terima Kasih.

untuk akun 11512 (Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat) ada ketidaksesuaian antara kode barang dan BAS sehingga pada waktu mapping ke BAS hanya diberikan kode 5 digit akun. Padahal akun lengkap 6 digit, agar bisa dimapping ke BAS 6 digit maka dari aplikasi dibelokkan ke akun 115124 (Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat) agar bisa diposting. Apabila akun tersebut ternyata kurang tepat untuk satker tersebut maka disesuaikan dengan jurnal neraca. Untuk rekon saldo awal terkait akun Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat apabila tidak sama per akun nya tetapi tetapi total persediaannya sama sementara dijelaskan saja di dalam catatan.

Dalam DIPA Khusus Pemasyarakatan tidak tertdapat akun belanja Tunjangan Umum, sementara pegawai yang masih berstatus CPNS dan yang terkena Hukdis belum/tidak mendapatatkan tunjangan pemasyarakatan dan tunjangan resiko, bagaimana pengungkapan hal ini didalam laporan keuangan? terima kasih.

Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS, Anggota Kepolisian Negara RI di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota TNI, yang tidak menerima Tunjangan Jabatan, Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-6053/PB/2006  hal Penjelasan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum bagi PNS,  Anggota Kepolisian Negara RI, dan Anggota TNI, dapat disampaikan sebagai berikut:
·         Pembayaran tunjangan umum dapat disediakan pagu dananya pada DIPA satker yang bersangkutan yaitu Belanja Pegawai dan Tunjangan PNS dalam BKPK 5111 MAK/Akun dimaksud dengan menggeser sebagian pagu dana Gaji Pokok.  
·         CPNS berhak menerima tunjangan umum karena CPNS adalah PNS. Dalam hal PNS/CPNS telah menerima tunjangan fungsional misalkan tunjangan pemasyarakatan dan tunjangan resiko, maka tidak dapat dibayarkan tunjangan umum.
·         Bagi yang terkena hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), pemberian tunjangan umum tetap dihentikan. Tunjangan Umum dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan BAPEK yang meringankan hukuman menjadi hukuman selain pemberhentian, dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
Pengungkapan hal ini dalam Laporan Keuangan adalah pada Catatan atas Laporan Keuangan Sub Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Sub Catatan Penting/ Pengungkapan Lainnya.

Ass.wr.wb. Bapak/Ibu Yth. kami mohon bantuan dan penjelasan ttg : 1.  Pembuatan / peremajaan aplikasi database berbasis web lokal (intranet), Akun berapa yang tepat dipakai dan masuk kegiatan serta sub kegiatan mana ? 2. Kami akan melakukan proses kegiatan akreditasi sbg laboratorium penguji mutu dan sertifikasi setingkat ASEAN, yg mana tim audit / asessor berasal dari negara ASEAN sperti singapore, Apakah biaya akreditasi tsb bisa dimasukkan kedalam akun 521219 yg meliputi : biaya tiket PP auditee/asessor, biaya penginapan, transpot lokal, konsumsi dan juga honorarium mereka serta biaya pembelian bahan kimia, atk (habis pakai), fotokopi, penjilidan, konsumsi rapat dsb. Mohon dengan hormat bantuannya segera. Terima kasih sebelumnya. 3. Kami akan memperbaiki sebuah alat yg merupakan bagian/unit yang tdk dapat dipsahkan dengan induknya (sumur pompa : watertank,2 bh pompa, pipa saluran dan sparepat lainnya) yg akan kami perbaiki adalah satu bh pompa rusak dan pipa saluran airnya dan aparepart lainnya, serta ongkos pemasangannya. Apakh bisa dibiayai dgm menggunakan akun belanja 523121 ?. Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Terkait dengan pembuatan/peremajaan aplikasi database berbasis weblokal (internet) maka dapat dibebankan ke dalam kode kegiatan 0001 (Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran) Sub kegiatan dengan kode akun 5361111 (Belanja Modal Fisik Lainnya).
Terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan akreditasi laboratorium penguji mutu dan sertifikasi setingkat ASEAN maka setiap pengeluaran harus dipilah sesuai dengan karakteristik masing-masing yang mengacu pada PMK 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Tidak Tetap yaitu:
1).    Bagi Narasumber yang berasal dari luar negeri maka biaya yang dibayarkan adalah biaya tiket, uang harian (lundsum) dan honor sebagai nara sumber. Biaya tiket dan lundsum dapat dibebankan ke dalam kode akun 524211 atau 524219 sedangkan honor sebagai narasumber dibebankan ke dalam kode akun 522115 (Belanja Jasa Profesi). Sedangkan untuk peserta yang berasal dari luar negeri maka dapat dibayarkan pengeluaran berupa uang tiket dan uang harian (penginapan, uang makan, uang saku, transpor lokal) yang dibebankan ke dalam kode akun 524211 atau 524219.
2).  Pengeluaran untuk tiket dan uang harian bagi peserta yang berasal dari dalam negeri menggunakan kode akun 524111
3).    Biaya untuk pembelian bahan kimia, ATK, fotokopi, penjilidan, konsumsi rapat dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya);
Atas seluruh pengeluaran untuk penggantian spare part tersebut dapat dibebankan ke dalam kode akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).

Dinas Kami mendapatkan dana APBN (TP) yaitu pembuatan cubang dan Kebun Hijauan Makanan Ternak, yang mana pengelolaan keuangan seluruhnya masuk ke Rekening Kelompok Penerima Bantuan Sosial. yang menjadi pertanyaan : 1. Dalam simak BMN apakah perlu dilaporkan?

Surat kami Nomor S-4280/PB/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Pengungkapan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran hanya digunakan untuk pengungkapan pada saat periode pelaporan keuangan sehingga penginputan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran melalui Jurnal Neraca hanya dilakukan pada saat pembuatan laporan semesteran dan laporan tahunan.


Perlu diketahui bahwa Penyajian Neraca menggunakan basis akrual. Untuk Surat Direktur APK perihal penyajian informasi akrual hal tersebut hanya digunakan untuk satuan kerja yang belum menggunakan basis akrual  dalam penyusunan laporan keuangannya. Satuan kerja BLU telah menggunakan basis akrual sehingga tidak perlu menyajikan informasi akrual dalam neracanya.


Terima kasih atas usulannya, semoga bisa menjadi perbaikan di masa yang akan datang

Dalam surat no.S-2819/PB.6/2009, disana diatur mengenai bagaimana cara penyelesaian sisa UP Tahun Berjalan yang disetor tidak melalui Bank Persepsi KPPN dimana satker berada, kalo penyelesaian sisa UP tahun anggaran yang lalu (misalnya TA.2007) yang disetor tidak melalui Bank Pesepsi KPPN dimana Satker berada, bagaimana penyelesaianannya (jurnal Koreksi) pada aplikasi vera 2010?

Penyelesaian (koreksi) saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, agar berpedoman kepada S-33/PB/2008 untuk Penyelesaian UP TAYL dan S-2819/PB/2009 untuk Penyelesaian UP Tahun Berjalan.
Koreksi dilakukan karena kesalahan berikut, yaitu :
a.     setoran pengembalian belanja menggunakan akun penerimaan transito (akun 815XXX);
b.    setoran sisa UP menggunakan akun pengembalian belanja (akun 5XXXXX);
c.     setoran sisa UP pada bank persepsi mitra KPPN lain.
Kesalahan yang terjadi pada TAYL hanya perlu mengkoreksi perkiraan Neraca (Kas di Bendahara Pengeluaran, Uang Muka dari KPPN dan SAL) sedangkan kesalahan yang terjadi pada TAB perlu meng-koreksi perkiraan Neraca (Kas di Bendahara Pengeluaran, Uang Muka dari KPPN dan SiLPA) dan akun realisasi (Non-Anggaran).
Khusus untuk kesalahan penyetoran bank persepsi, koreski dilakukan baik oleh KPPN Penerima maupun KPPN yang seharusnya menerima.
Koreksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.     Identifikasi satker-satker dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tidak sesuai dengan seharusnya melalui Laporan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 20XX dan periode berjalan.
b.    Telusuri transaksi-transaksi yang menyebabkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing satker tidak sesuai.
c.     Tentukan apakah koreksi menggunakan Penyelesaian UP TAYL atau Penyelesaian UP TAB berdasarkan tahun penyetoran dilakukan.
d.    Buatkan dokumen Memo Penyesuaian untuk masing-masing koreksi SAU dan SAKUN sebagai dasar perekaman koreksi pembukuan.
e.     Pemberian tanggal dokumen disesuaikan dengan periode pelaporan pada saat meng-input jurnal koreksi.
f.     Gunakan menu koreksi yang sesuai pada aplikasi vera dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
-       Pilihan jenis koreksi : Non Kas
-       Kolom yang diisi : Kd Baes1, Kd Satker, Kode Trn, Kd Perk, D/K dan Jumlah           
-       Pilihan Kode Trn : 0 (Neraca)     : untuk perkiraan Kas di BP/SAL/SiLPA
                                    3 (Realisasi) : untuk perkiraan Non Anggaran (815)
-       Pengisian Jumlah Rupiah tidak diberi tanda minus (-)


Untuk penambahan daya listrik gedung kantor memakai akun apa?.  apakah memakai akun 533111 (belanja modal gedung dan bangunan) atau 534131 (belanja modal jaringan)

Pada saat pengeluaran awal daya listrik secara umum dimasukkan ke dalam akun gedung dan bangunan. Untuk pengeluaran selanjutnya perlu dilihat apakah atas pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp.300.000.- Apabila memenuhi nilai kapitalisasi maka dibebankan ke dalam akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan), sedangkan apabila tidak memenuhi kriteria nilai minimal kapitalisasi maka cukup dibebankan ke dalam belanja ke dalam belanja barang ke dalam akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).

Siapa sich yang berhak menandatangani Revisi POK Tugas Pembantuan?

POK disusun oleh KPA, maka ditanda tangan dan direvisi oleh KPA

Ada nggak yah format baku Buku Kas Umum 2010?

Format Baku Buku kas umum adalah sebagaimana diatur dalam lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Perdirjen No. PER-47/PB/2009

KAPAN MULAI DILAKSAKANNYA DIKLAT PPAKP TAHUN 2010 ?

Diklat PPAKP Tahun 2010 akan dilakukan segera setelah lebaran.

saya ingin tanyakan sehubungan dengan telah dilaksanakannya UU keterbukaan Informasi publik. Apakah DIPA termasuk dirahasiakan untuk publik atau bisa di diberikan kepada Umum.   terima kasih tanggapan dan saran saudara

Penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran mengacu UU No 1 tahun 2004 dan dikategorikan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

««« | « Previous | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia