Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,405,127
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1. Mengapa aplikasi SAK, SIMAK-BMN & SPM tidak bisa jalan di WinXP SP3? 2. Mengapa aplikasi tersebut tidak bisa dibaca datanya saat dipakai di laptop 7" (tulisan datanya terlalu kecil)? 3. Kapan aplikasi tersebut dapat dijalankan di Linux?

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan mengenai aplikasi dapat disampaikan ke Helpdesk Aplikasi melalui telepon : (021) 3813024

1. Dalam format BA Rekon terdapat poin Neraca, apa yang dimaksud dengan rekon neraca? dalam aplikasi vera tidak ada fasilitas rekon untuk neraca, yang ada hanya pagu, realisasi pengeluaran dan penerimaan, serta mutasi UP. 2. Bagaimana memastikan kebenaran nilai aset tetap di dalam Neraca satker (saldo awal transaksi berjalan), mengingat KPPN tidak pernah mendapat laporan BMN dari satker. 3.  Dalam PMK 171, terdapat mekanisme rekon aset antara KPPN dan KPKNL, bagaimana mekanismenya? siapa yang menjadi leadernya? 4. Apakah masih boleh KPPN memberikan pelatihan SIMAK-BMN kepada satker.

1.Pada saat ini aplikasi vera belum memiliki fasilitas rekon data yang termuat dalam neraca, sehingga yang bisa dilakukan hanya memeriksa hardcopy neraca. DJPB dan DJKN sedang mempersiapkan peraturan terkait rekonsiliasi Nilai BMN.
2.Terkait jawaban no. 1
3.Terkait jawaban no. 1
4.Kecuali ada aturan yang melarang, maka dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan kepada instansi. Namun sebaiknya melakukan koordinasi dengan DJKN/Kanwil DJKN/KPKNL untuk kegiatan dimaksud.

Apakah masih diperkenankan membayar honor melalui akun 521119 dan 521219.

Sudah tidak diperkenankan. Harus ke MA 521115 untuk Honor Operasional Satuan Kerja dan MA 521213 untuk Honor Output kegiatan.

updater aplikasi gpp untuk pegawai yang mempunyai NIP 18 digit apakah sudah ada? terima kasih

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan mengenai aplikasi dapat disampaikan ke Helpdesk Aplikasi melalui telepon : (021) 3813024

terkait simak-bmn, kami punya belanja modal akun 5331 senilai 48.900.000 rehabilitasi rumah dinas. rehab dilakukan untuk 4 rumah dinas dengan nilai masing2: 22.492.989, 11.317.486, 8.320.539 dan 6.768.986. Di Neraca muncul bangnan gedung sebelum disesuaikan senilai 48.900.000 namun saat dinput di simak bmn yang masuk hanya untuk 2 rumah dinas yang diatas 10 juta. menurut kmk 01/2001 tentang kapitalisasi memang yang bisa dikapitalisasi diatas 10 juta...namun yang pertanyaan bagaimana dengan penjelasan di Neraca karena yang bisa  disesuaikan hanya 33.810.475,-? berarti di neraca masih ada yang belum disesuaikan senilai 15.089.525 (untuk 2 rumah dinas....mohon penjelasan

Belanja yang digunakan untuk rehabilitasi rumah dinas tersebut seharusnya dibiayai dari belanja barang. Dalam aplikasi SIMAK-BMN tidak dapat dilakukan input atas 2 transaksi yang bernilai di bawah Rp10 juta. Untuk menghapuskan nilai asset tetap sebelum disesuaikan dalam Neraca dengan cara membuat jurnal asset dan selanjutnya diinput pada aplikasi SAKPA. Hal ini dimaksudkan agar nilai dalam neraca sama dengan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN.  

Terima kasih.

terkait simak-bmn, kami punya belanja modal akun 5331 senilai 48.900.000 rehabilitasi rumah dinas. rehab dilakukan untuk 4 rumah dinas dengan nilai masing2: 22.492.989, 11.317.486, 8.320.539 dan 6.768.986. Di Neraca muncul bangnan gedung sebelum disesuaikan senilai 48.900.000 namun saat dinput di simak bmn yang masuk hanya untuk 2 rumah dinas yang diatas 10 juta. menurut kmk 01/2001 tentang kapitalisasi memang yang bisa dikapitalisasi diatas 10 juta...namun yang pertanyaan bagaimana dengan penjelasan di Neraca karena yang bisa  disesuaikan hanya 33.810.475,-? berarti di neraca masih ada yang belum disesuaikan senilai 15.089.525 (untuk 2 rumah dinas....mohon penjelasan

Belanja yang digunakan untuk rehabilitasi rumah dinas tersebut seharusnya dibiayai dari belanja barang. Dalam aplikasi SIMAK-BMN tidak dapat dilakukan input atas 2 transaksi yang bernilai di bawah Rp10 juta. Untuk menghapuskan nilai asset tetap sebelum disesuaikan dalam Neraca dengan cara membuat jurnal asset dan selanjutnya diinput pada aplikasi SAKPA. Hal ini dimaksudkan agar nilai dalam neraca sama dengan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN.  

Apa benar ada penilaian/pemeringkatan yang dilakukan atas LKPP yang disampaikan oleh Kanwil/KPPN? Bagaimana kriteria penilaiannya, per semester/tahunan, apakah ada surat/pengumuman resmi dari hasil penialiannya, dan bisa dilihat dimana? matur nuwun

Benar bahwa LKPP yang disusun dan disampaikan oleh KPPN dan Kanwil DJPBN kepada Diirektorat APK dilakukan penilaian dan pemeringkatan. Kegiatan penilaian dan pemeringkatan ini dilakukan setiap tahun sejak LKPP Tahun 2006. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Kualitas (60%)

2. Ketepatan Waktu (10%)

3. Beban Kerja (10%) dan

4. Tingkat Partisipasi (20%)

Khusus untuk penilaian LKPP Kanwil pada masing-masing kriteria memasukkan unsur nilai rata-rata KPPN Wilayah kerja dengan proporsi yang berbeda-beda, selain dari penilaian Kanwil sendiri. LKPP yang dinilai diumumkan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil dan Kepala KPPN. Surat tersebut juga dimuat di dalam website perbendaharaan.

Saya gak bisa Login di Aplikasi Epay Poin sejak tanggal 8 April 2009, password yg biasa saya pake login seperti gak bisa membuka aplikasi tersebut. User name : kppn023, keluhan ini juga pernah disampaikan oleh beberapa kppn yg lain. Tolong pemecahan masalahnya.

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara ajukan, untuk pertanyaan terkait aplikasi dapat disampaikan melalui helpdesk aplikasi/no telefon (021) 3813024.

 

Saya gak bisa Login di Aplikasi Epay Poin sejak tanggal 8 April 2009, password yg biasa saya pake login seperti gak bisa membuka aplikasi tersebut. User name : kppn023, keluhan ini juga pernah disampaikan oleh beberapa kppn yg lain. Tolong pemecahan masalahnya.

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan mengenai aplikasi dapat disampaikan ke Helpdesk Aplikasi melalui telepon : (021) 3813024

1. Mengapa pada Aplikasi SAK, nama Kas di Bendahara Pengeluaran pada SAK versi 2008 diubah menjadi rekening kas di KPPN pada SAK versi 2009? Mana yang benar? 2. Mengapa pada Neraca SAU, aset sebelum disesuaikan masih ada? 3. Apabila terdapat kelebihan setoran UP  tahun yang lalu, menurut PER-08/2009 dibebankan pada akun 825114 . Bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah merujuk pada PER-65 tahun 2007 tentang pengembalian pendapatan?

1.Untuk aplikasi SAKPA baik dalam versi 2008 maupun 2009, yang menjadi bagian dari akun neraca di satuan kerja adalah akun 111611 (Kas di Bendahara Pengeluaran
2.Sampai dengan saat ini asset sebelum disesuaikan masih disajikan dalam neraca SAU KPPN, hal ini disebabkan belum adanya mekanisme tutup tahun yang bersifat menghilangkan akun tersebut. Selain itu juga karena belum ada mekanisme untuk menerima data asset dari SAKPA.
3.Sedang disusun Perdirjen mengenai mekanisme pengembalian kelebihan UP, yang pada saat ini dikoordinasikan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Dengan adanya penghapusan mak 535121 yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi, diganti menjadi MAK apa??? Karena pada Perdirjen Perbendaharaan No. 08/PB/2009 tgl 27-02-2009 lampiran IV tidak mencantumkan pengganti MAK 535121. Mohon Penjelasan segera karena asa Satker yg mengajukan REVISI MAK tersebut...

Ada pengganti 535121 di perdirjen 08, yaitu 532121 (Lampiran III, perubahan uraian dalam penjelasan.

DIPA TH 2009 KPPN terdapat alokasi dana Perbaikan Prasarana Lingkungan yaitu pemeliharaan Sanitasi Rumah Dinas akun 536111 apakah nantinya nambah Neraca di aset trima kasih

Akun 536111 dapat digunakan, dengan ketentuan:
1.Pengeluaran tersebut digunakan untuk memperoleh asset tetap selain yang ada pada akun 531, 532, 533, 534.
2.Bukan termasuk belanja pemeliharaan, sebagaimana tertuang dalam akun 523xxx.
3.Definisi sebagaimana termuat dalam PSAP 07, yang menyatakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu asset tetap yang memperpanjang masa manfaat ekonomik atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomik di masa yang akan dating dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat asset yang bersangkutan.

Apabila belanja dengan akun 536111 tersebut menghasilkan asset, maka asset tersebut harus dicantumkan dalam neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Apabila belanja tersebut ternyata menambah nilai asset tetap yang sudah dimiliki sebelumnya (misal: peralatan & mesin), maka harus dialokasikan pada akun Belanja Penambahan Nilai Aset yang bersangkutan (misal : Belanja Penambahan Nilai Peralatan & Mesin 532121)dan tidak boleh dibebankan pada akun 536111.

Perbaikan prasarana lingkungan sejauh menghasilkan asset, lebih cocok di 534131 (Belanja Modal Jaringan). Sedangkan apabila tidak menghasilkan asset maka dibebankan pada akun 523133 (Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan)

Apakah boleh apabila ada satker yang menggunakan akun belanja barang untuk realisasi belanja modal, padahal nilainya diatas kapitalisasi dan memenuhi kriteria sebagai belanja modal, sementara di DIPA hanya ada pagu untuk belanja barang?


Apabila belanja tersebut memang memenuhi nilai kapitalisasi dan ditujukan untuk pengadaan asset atau menambah nilai asset setelah perolehan awal, maka harus dikelompokkan ke dalam belanja modal. Apabila di DIPA hanya ada belanja barang, sedangkan tujuan belanja tersebut untuk pengadaan asset, disarankan di revisi ke dalam belanja modal.

penggunaan akun 423415 (pendapatan ongkos perkara) apakah hanya di gunakan untuk dilingkungan kejaksaan agung (06) saja seperti dalam BAS. mengingat pada pengadilan negeri dan agama pada (Mahkamah Agung / BA 005) juga terdapat penerimaan dari ongkos perkara. Mohon petunjuk

Sampai dengan tanggal 20 April 2009, belum ada surat resmi dari MA untuk mengajukan pendapatan ongkos perkara yang terjadi di lingkungannya. Sehingga akun 423415 belum dapat diterapkan dalam lingkungan MA.

Namun apabila secara substansi PNBP tersebut memang ada di MA, maka akun tersebut dapat digunakan sejauh ada dasar hukum yang jelas. Hal tersebut menjadi dasar untuk penggunaan akun tersebut sekaligus membuka database aplikasi sakpa di lingkungan MA, agar dapat membukukan pendapatan dimaksud.

Belanja pengadaan software komputer, apakah termasuk belanja barang atau belanja modal?sebaiknya di bebankan pada akun apa?

Berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tentang penggolongan dan kodefikasi BMN, software komputer masuk ke dalam kategori aset tak berwujud. Sehingga untuk pengadaan software tersebut dapat dibebankan pada kode akun 536111 Belanja Modal Fisik Lainnya sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Dengan pihak-pihak manakah Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan melakukan koordinasi?

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait antara lain:

  • Badan Pusat Statistik;
  • Direktorat Penyusunan Asumsi Makro dan Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran;
  • Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal;
  • Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen PBN.

 

Apakah output / produk dari Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan?

Beberapa output/ produk dari Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan antara lain, Laporan GFS tahunan yang dapat memfasilitasi suatu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan penilaian akibat kondisi ekonomi pemerintah dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga kesinambungan kebijakan dan aktivitas pemerintah untuk mendukung analisis kebijakan fiskal; Laporan Manajerial Perbendaharaan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; Laporan Analisis LKPP Semesteran dan Tahunan; serta publikasi atas produk-produk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di website/ media massa. Sebagai catatan, beberapa produk belum dapat dihasilkan oleh Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan seperti Laporan GFS pemerintah pusat.

Apakah tujuan dari Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan?

Tujuan dari Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan adalah:

  • Memberikan informasi mengenai kegiatan pemerintah serta gambaran dari pengaruh transaksi pemerintah terhadap kondisi makroekonomi seperti pendapatan nasional, neraca pembayaran, dan kondisi moneter.
  • Menyediakan data statistik keuangan pemerintah yang berdasarkan best practice atau standar yang berlaku internasional seperti Government Finance Statistics (GFS) untuk mendukung proses analisis dan kajian keuangan pemerintah.

Dengan demikian Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan dapat memberikan masukan tentang kebijakan pemerintah di bidang keuangan (Fiskal) yang tepat sasaran berdasarkan analisis keuangan yang andal serta masukan untuk perbaikan kondisi perekonomian secara agregat.

Apakah Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan itu?

Sub Direktorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan adalah salah satu unit Eselon III pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan yang bertugas:

  • Menyusun statistik keuangan pemerintah, mengumpulkan dan mengolah data statistik untuk mendukung analisa Laporan keuangan.
  • Menyusun laporan manajerial perbendaharaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • Melakukan analisis statis dan dinamis atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas) dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia.
  • Menyusun / menyajikan serta menyebarluaskan informasi statistik keuangan pemerintah dan menyiapkan penerbitan buletin secara periodik serta  melakukan diseminasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di media masa.

Secara struktural, Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan  terdiri dari 4 seksi yaitu, Seksi Metodologi dan Pengolahan Data Statistik, Seksi Pelaporan Manajerial Perbendaharaan, Seksi Analisis Laporan Keuangan, dan Seksi Informasi dan Publikasi.

Sebagai unit terakhir yang dibentuk di lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan diharapkan dapat menjadi think-thank untuk menghasilkan informasi statistik dan analisis keuangan pemerintah.  

Apakah yang dimaksud dengan “suspen” pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)?

Suspen merupakan perkiraan (account) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara.

««« | « Previous | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia