Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,429,020
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
met malam, saya mau nanya tentang aplikasi SAPPAW DK-TP 2011 apa sudah ada ?

Sudah ada. Unduh dari website www.perbendaharaan.go.id

met malam, saya mau nanya tentang aplikasi SAPPAW DK-TP 2011 apa sudah ada ?

Sudah ada. Unduh dari website www.perbendaharaan.go.id

dalam spm update spm_11 4.0 dan spm _11.4.11 pada data kontrak resumenya tempak penadatangan ppknya kok  berubah darai Palembang menjadi Jakarta

Coba gunakan update SPM yang terakhir.

gimana cara revisi kode akun 521213 menjadi 521115 di aplikasi dipa-rkakl thn 2011,. trmksh....

Akun 521213 (akun honor output kegiatan) tidak dapat direvisi ke akun 521115 (akun honor operasional satker).




Bisakah pemeriksaan kas di bku dlakukan selain KPA, kalau bisa siapa yang bisa mewakili terimakasih

Pemeriksaan kas di BKU tidak bisa diwakilkan, harus dilakukan oleh KPA. Hal tersebut sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara  Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja pasal 7 ayat (2) huruf b. ( Apabila KPA berhalangan karena pensiun atau pindah harus segera ditunjuk penggantinya )

APakah uang harian yang dibebankan pada akun 521219 untuk bantuan transport peserta kegiatan dikenakan pajak?

Agar dibedakan antara uang harian dan transpor untuk kegiatan. Uang harian termasuk dalam obyek pajak yang dikenakan pajak final sesuai dengan golongan masing-masing, sementara bantuan transpor peserta tidak dipotong pajak

Satker saya mempunyai pendapatan yang disetorkan ke kas bendahara penerimaan di pusat, apakah saya harus mencatat pendapatan tersebut sebagai pendapatan satker di Laporan Keuangan? mengingat pendapatan tersebut tidak masuk dalam rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN.

Kewenangan untuk mencatat pendapatan PNBP ditetapkan dalam PP tentang PNBP dan Peraturan Teknis di masing-masing Kementerian/Lembaga sehingga sebaiknya Saudara mencari aturan tersebut agar jelas kewenangannya. Apabila ditetapkan bahwa pencatatan di kantor pusat maka satker saudara tidak perlu mencatat dan melakukan rekonsiliasi.

Assalamu\'alaikum wr wb Untuk menyetor PNBP haruskah menggunakan formulir yg tercetak dari DJPBN? Bolehkan instansi lainnya mencetak sendiri formulir SSBPnya? Kemudian pengisian wajib setor apakah harus bendahara (pengeluaran/penerimaan)? perorangan atau instansi atau perusahaan boleh mengisinya sebagai wajib setor?? Apa dasar hukumnya?? Terima kasih.

Untuk menyetor PNBP telah disediakan format formulir berupa SSBP. Terhadap formulir SSBP belum ada aturan yang membatasi pencetakan formulir tersebut, sehingga wajib setor maupun bendahara diperbolehkan mencetak sendiri sesuai dengan format yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No.PER-78/PB/2006. Pengisian wajib setor/ bendahara tidak harus bendahara penerimaan / pengeluaran. Bisa diisi wajib setor (perorangan atau instansi atau perusahaan) yang memang diwajibkan melakukan penyetoran karena kewajiban kepada negara atas sewa, jual beli, pelelangan dll sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pengisian wajib setor/bendahara pada SSBP berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-76/PB/2006

Apakah Format RTH bisa berubah ke Excell atau word..agar memudahkan dalam inventarisasi BAST??  terima kasih..

    Untuk tahun  2011 monitoring data file GL harian gabungan dari Kanwil DJPBN memang belum tersedia, walaupun masih diperlukan untuk monitoring data KPPN  dan Kanwil itu sendiri mengingat LKPP yang dihasilkan Kanwil hanya per triwulan, untuk sementara  maka yang diambil adalah file GL harian langsung dari KPPN.  .

Yth. Helpdesk Satker kami, mengembalikan belanja honor tahun anggaran yang lalu (2010) tapi salah menggunakan form SSPB dengan MAP 524111, pdahal seharusnya SSBP dgn MAP 423999. bagaimana prosedur koreksinya secara benar dan pada aplikasi sakpa 2011? terima kasih

Koreksi dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan koreksi kepada KPPN dengan dilampiri SKTJM sehingga data SAU juga dapat dikoreksi. Setelah persetujuan dari KPPN terbit satker melakukan penginputan pada menu realisasi pendapatan dengan kode akun 423999. Secara teknis dapat menghubungi KPPN setempat.

Apakah CPNS yang sudah lewat 3 thn masih berhak menerima gaji?adakah aturan mengenai hal tersebuyt? terima kasih

masih berhak atas gaji CPNS sesuai Surat Kepala BKN No.: K 26-6/V.235-7/06 tanggal 2 Agustus 2010

mohon penjelasan terkait rekonsiliasi Kami dibawah KL lingkungan hidup beberapa bulan lalu menyusun RKAKL untuk merevisi dipa 2011. Yang saya tanyakan, ADK rekon ke KPPN ataupun DJA apakah masih menggunakan DIPA awal atau DIPA revisi? DIPA revisi sampai saat ini belum keluar Saat ini, saya menggunakan ADK DIPA revisi. mohon penjelasan jika harus menggunakan DIPA awal, bagaimana solusinya terima kasih.

ADK rekon ke KPPN sebaiknya menggunakan data yang terakhir yaitu ADK DIPA setelah revisi POK dan DIPA  (apabila telah melakukan revisi POK dan DIPA) krn rekon di KPPN tetap menggunakan akun 6 digit, ADK DIPA Revisi POK disampaikan ke Kantor Pusat/Kanwil Ditjen PBN, selanjutnya dilakukan validasi di Kantor Pusat/Kanwil Ditjen PBN dan di upload ke ftp1.perbendaharaan (untuk di unggah oleh KPPN) dan ke server bersama yang digunakan oleh DJA sbg data awal dalam melakukan revisi selanjutnya.



Bagaimana urut-urutan Tata cara pengedaan Pket Meeting ? Tolong di jawab ya makasih atas bantuannya  

Pengadaan paket termasuk dalam pengadaan barang/jasa lainnya yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Prosesnya bisa melalui pelelangan umum, pelelangan sederhana, pengadaan langsung, ataupun penunjukan langsung, tergantung besarnya dana yang disediakan

Pengadaan teralis dan partisi yang nilainya di atas kapitalisasi dan sudah direalisasikan pada tahun anggaran lalu dan dalam DIPA dianggarkan belanja barang (biaya pemeliharaan gedung dan bangunan) Pertanyaan : 1. Pengadaan teralis apakah masuk belanja barang atau belanja modal mengingat pengadaan partisi yang tidak permanen masuk belanja barang sedangkan pengadaan partisi permanen masuk belanja modal 2. Apakah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (belanja modal) yang dikapitalisasi masih digunakan mengingat dalam semua DIPA lingkup kami tidak terdapat akun dimaksud 3. Pengertian yang dikapitalisasi apakah sebelum terjadi realisasi DIPA atau sebelum direalisasikan DIPA dengan cara revisi DIPA  (yang awalnya belanja barang disebabkan memenuhi nilai kapitalisasi dan telah direalisasikan di belanja barang dalam laporan keuangan dimaksud harus dikapitalisasi ke belanja modal)

1.Jika memang sifatnya tidak permanen maka partisi dan teralis tersebut dapat diklasifikasikan pada belanja barang. Namun jika memang dibuat untuk permanen sebaiknya dimasukkan ke dalam belanja modal


2. Jika yang dimaksudkan adalah belanja pemeiliharaan yang dikapitalisasi sudah tidak ada. Karena yang disebut dengan belanja pemeliharaan adalah masuk ke dalam klasifikasi belanja barang. Untuk renovasi/perbaikan yang menyebabkan kapitalisasi aset tidak dimasukkan dalam belanja pemeliharaan namun belanja modal.

3. Kapitalisasi pada basis Kas Menuju Akrual untuk belanja modal adalah pada saat terjadi realisasi. Sedangkan bila terjadi kesalahan klasifikasi belanja yang menyebabkan harus ada reklasifikasi ke belanja modal menurut standar harus tetap dilakukan dengan cara reklasifikasi aset tersebut ke dalam aset tetap melaui jurnal neraca.





Assalamu alaikum wr, wb. Dalam program kami ada anggaran yang bersumber dari loan (bank dunia) yang di Decon dan TP ke beberapa provinsi dan kabupaten, setiap tahun anggaran baru persepsi perhitungan selalu menjadi masalah karena KPPN setempat tidak mau menerima perhitungan brouto padahal pada saat pembahasan sesuai dengan permenkeu tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKAKL yang disebutkan kalau porsi loannya dibawah 90% maka untuk belanja barang menggunakan perhitungan brouto (porsi pada program kami 80% loan dan 20% APBN). permasalahannya ada beberapa KPPN yang tidak mau menerima dengan pola perhitungan brouto tapi menggunakan dengan perhitungan biasa sehubungan dengan hal tersbut apa langkah kami atau aturan apa yang bisa menyakinkan KPPN bahwa yang digunakan adalah perhitungan brouto karena dengan kejadian tersebut sangat menghambat dalam pelaksanaan kegiatan terima kasih.  

Satker  yang dalam programnya terdapat anggaran yang bersumber dari dana PHLN  harus mengikuti aturan sesuai PMK 104/PMK 02/2010 tentang  Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 lampiran II bagian 2.4.  Kepada KPPN tempat mencairkan dana dapat diberi penjelasan bahwa satker sudah menghitung besaran alokasi sesuai PMK tersebut di atas 

.

Dengan hormat, mohon penjelasan pada PMK No. 49/PMK.02/2011 pada pasal 44 ayat (1) huruf e disebutkan "pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada." pada satker kami berencana merevisi akun 521115 yang sebelumnya terdiri dari honor PPK, Bendahara, Staf pengelola 1 org, pejabat pengada 1 org. karena kekurangan staf pengelola kami akan menambah jumlah staf pengelola. mohon pencerahanya..

PMK No.49/PMK.02/2011 pasal 44 ayat (1) huruf e tersebut, KPA diperkenankan melakukan pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran, namun dilarang untuk menambah jenis honorarium baru dan besasran honorarium yang sudah ada. Namun untuk honorarium pejabat/pengelola perbendaharaan satker dikecualikan, mengingat ybs sebagai pelaksana/pengelola perbendaharaan yang harus dialokasikan honornya pada DIPA satker bersangkutan, yang besaran honornya sebagaimana diatur dalam SBU.

Apakah Pengadaan/Pembuatan Aplikasi data perkara online pada Pengadilan tinggi agama dapat dibebankan pada akun "522113 & 522119 (jasa konsultan/ jasa lainnya)? Mohon petunjuk Bapak/Ibu,  sebaiknya dibebankan pada kode akun berapa?

BMN yang berwujud Aplikasi dan diperoleh dengan pengadaan kontrak dengan pihak ketiga dalam Neraca Laporan Keuangan dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya sehingga pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut harus dari Belanja Modal dalam kelompok kode akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya).
Saya mohon informasi mengenai akun 523111, apakah bisa saya membayar CS atau pun jasa potong rumput (pemeliharaan halaman kantor) di bebankan pada akun ini, karena bila dibebankan pada akun 521111 dananya tidak mencukupi.  Lalu sebagai pertanggung jawaban jasa CS atau pun pekerja halaman, selain kwintansi, berkas apalagi yang mesti saya buat untuk kelengkapan administrasi. apakah surat perintah kerja perlu dibuat? kemudian apa boleh saya membuat kontrak dengan penyedia jasa, dimana pembayarannya dengan UP karena pembayarannya di lakukan secara bertahap, dan tiap tahapan pembayaran di bawah nominal 5 jt. mohon informasinya.

Sesuai dengan PMK Nomor 91/PMK.05/2007 dijelaskan bahwa kode akun 523111 dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi semula tanpa menambah nilai kapitalisasi.

Untuk honorarium tim pengelola sistem akuntansi pemerintah pusat seharusnya masuk ke dalam akun mana? akun 521213 atau 521115. Terima kasih..
Honor pengelola akuntansi dibebankan ke dalam kode akun 521115 (Honor terkait Operasional Satker) karena dibayarkan dalam rangka mendukung operasional satker dan dibayarkan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun.
bagaimana cara mendownlod aplikasi sakpa 25 januari 2011 apa harus masuk login dulu, apa usernamenya dan paswordnya??

Untuk mendownlod aplikasi sakpa 25 januari 2011 bisa langsung dilakukan pada web, www.perbendaharaan.go.id

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia