Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,413,169
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
di daerah kami sudah menngunakan aplikasi simda yang di buat oleh bpkp tingkat SUMUT, di aplikasi itu sudah termuat semua tentang keungan di setiap skpd jdi saya mhon kepada bapak apakah perlu lagi kami membuat BKU manual sementara di aplikasi tiu sudah ada secara otomatis...?

 

Pembuatan BKU secara manual atau komputerisasi adalah kebijakan dimasing-masing pemda tergantung kebutuhannya, SAP tidak mengatur hal tersebut.

Bolehkah revisi tunjangan umum dengan tunjangan profesi ?

Revisi tunjangan umum tidak dapat  dialokasikan ke tunjangan profesi dan sebaliknya tunjangan profesi tidak dapat dialokasikan ke tunjangan Umum sesuai dengan PMK nomor 49/PMK.02/2011 Tentang Revisi Anggaran 2011

Dalam DIPA kami terdapat anggaran untuk tunjangan sertifikasi non PNS namun menggunakan akun 521219, yang saya tanyakan sebenar tunjangan sertifikasi Non PNS itu menggunakan akun 572111 apa 521219, terima kasih atas penjelasannya

Perlu diperjelas kembali apakah Non PNS dapat diberikan tunjangan sertifikasi (tunjangan profesi guru) jika ya maka akun yang digunakan untuk tunjangan profesi ini adalah 511152 dapat dilihat pada PMK Nomor 91/PMK.06/2007






PER-66/PB/2005 : BAB III Pasal 4 ayat (3) huruf c. BAB IV Pasal 7 ayat (11) Lampiran SPM-GU hanya SPTB dan copy SSP yg telah dilegalisir. Tetapi dalam BAB V Pasal 9 ayat 2 huruf d.2) KPPN waktu memproses SP2D harus ada Faktur Pajak. Diantara BAB III dan IV tidak sinkron dengan BAB V. Mohon kejelasan yang harus dipakai harus ada Faktur pajak apa tidak, karena banyak keluhan dari Satker.

1.    Lampiran untuk pengajuan SPM-GU menurut hemat kami agar mengacu pada BAB IV pasal 7 ayat (11) Per-66/PB/2005 yang menyatakan Penggantian UP, diajukan ke KPPN menggunakan SPM-GUP dilampiri SPTB, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh.
2.    Faktur Pajak dilampirkan dalam hal pengajuan SPM LS, mengacu pada BAB V pasal 9 ayat (2) huruf b.
3.    SPM-GUP pada pasal 9 ayat (2) huruf d menurut hemat kami lebih cenderung pada kesalahan administratif dengan terpengaruh pada pengajuan SPM-LS non belanja pegawai
4.    Sedangkan pada BAB III membahas tentang pengajuan SPP pada tingkat KPA/Satker.
5.    Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-11 /PB/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan No: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, pada Pasal 7 ayat (11) ditegaskan kembali bahwa penggantian UP, diajukan ke KPPN dengan SPM-GUP dilampiri SPTB dan fotokopi SSP yang dilegalisir oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk.   

yang ingin kami tanyakan, di satker kami mendapat DIPA dari 2 ditjen, dan para pejabat pengelola keuangan untuk 2 DIPA tsb personilnya adalah sama.dan dimasing2 DIPA ada MAK -nya untuk honor. yang ingin kami tanyakan apakah honor untuk para pejabat pengelola keuangan tersebut boleh dicairkan dua-duanya? mohon penjelasannya dan aturan yang dijadikan pedomannya.. terima kasih

Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan tgl.10 Februari 2011 No.S-1176/PB/2011 hal persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran bagi Satker yang memiliki lebih dari satu DIPA, point 2 berbunyi : 'Dalam hal terdapat kendala keterbatasan SDM yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, maka seorang Bendahara Pengeluaran dapat ditunjuk mengelola lebih dari satu DIPA yang penunjukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan penunjukan dari KPA'. Berkenaan dengan hal tsb pembayaran honor kepada pejabat pengelola keuangan dapat dibayarkan dari masing2 DIPA yang dikelolanya.



assalamu alaikum. sy mau tanya bagaimana cara menkopi paste data spm yang lama ke spm instalasi baru. apakah dbsatker????. kalau itu?, bagaimana caranya. trims wassalam

Dapat dilakukan dengan membackup data lama kemudian di restore pada aplikasi baru

sehubungan dengan s-1979/pb.6/2011, apakah kppn harus menolak honor sai yg diajukan menggunakan akun 521213 untuk di revisi menjadi 521115 atau tetap membolehkan penggunaan akun 521213 untuk honor sai? hal ini dikarenakan pada rkakl satker(contoh satker kppn sendiri) menggunakan akun 521213. mohon penjelasannya.terima kasih.  

Pembayaran honor penyusunan anggaran dapat dibebankan ke dalam kode akun 521115 (Honor terkait Operasional Satker) yang masuk dalam kategori Pengelola Keuangan.

aplikasi sakpa & sappaw bulan maret susah di download. Mohon bantuannya agar dikirimkan lewat email saya saja. Karena sudah lebih dari 10 kali gagal terus. Trims

Silahkan dicoba lagi, karena bisa jadi saat itu sulit. Jika kesulitan mendownload namun mendesak untuk dipakai, maka bisa berhubungan dengan pertugas di KPPN setempat (seksi Vera) atau kanwil setempat (Bidang Aklap).

Mohon penjelasan mengenai Mekanisme Pencairan Remunerasi pada BLU dan dasar hukumnya, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut. Terima Kasih.

Bendahara bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya saja sehingga SPM Ls yang langsung dibayarkan kepada pihak ke-3 tidak menjadi tanggung jawab Bendahara melainkan merupakan tanggung jawab PPK. Bendahara hanya menatausahakan dokumen dan pencatatannya saja.

adakah dasar hukumnya bendahara tidak bertangung jawab atas pembayaran yg sifatnya LS ke pihak  ketiga ? jika ada tolong di kirim ke email saya atau di download dimana ?  

Bendahara bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya saja sehingga SPM Ls yang langsung dibayarkan kepada pihak ke-3 tidak menjadi tanggung jawab Bendahara melainkan merupakan tanggung jawab PPK. Bendahara hanya menatausahakan dokumen dan pencatatannya saja.







SAYA MENCOBA UNTUK MENGHITUNG KEMBALI TENTANG SELISIH PPh 21 KARENA KENAIKAN GAJI POKOK PEGAWAI YANG ADA DALAM LAMPIRAN SE TERSEBUT. TERTERA DIHITUNG OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN PADA JUMLAH POTONGAN IURAN PENSIUN MASIH MENGGUNAKAN GAJI BRUTO LAMA TANPA MEMPERHITUNGKAN ADANYA PROSENTASE KENAIKAN GAJI BRUTO BARU SEHINGGA BERIMPLIKASI PADA SELISIH JUMLAH AKHIR PPh 21 YANG SEHARUSNYA ADALAH TETAP MEMPERHITUNGKAN KENAIKAN ATAS GAJI POKOK TERSEBUT. HAL INI BERIMPLIKASI PADA KELEBIHAN HITUNG PPh 21 PADA DITJEN PERBENDAHARAAN SEBESAR RP.458/BULAN. DEMIKIAN MOHON PENJELASAN DAN DASAR PEMIKIRAN MENGAPA DALAM MENGHITUNG POTONGAN IURAN PENSIUN MASIH MENGGUNAKAN JUMLAH DARI GAJI BRUTO YANG LAMA ? TERIMA KASIH

Contoh perhitungan pajak dalam lampiran SE-8/PB/2011 tersebut merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan No.262/PMK.03/2010

Selain honor tim SAI, apakah honor tim penyusunan anggaran/rkakl & honor tim penyusunan laporan formA, B, C (laporan berdasar PP 39/2006) bisa dimasukkan ke akun 521115?

Pembayaran honor penyusunan anggaran dapat dibebankan ke dalam kode akun 521115 (Honor terkait Operasional Satker) yang masuk dalam kategori Pengelola Keuangan.

Pada Dipa TA 2011 ada kegiatan dalam rangka kaji tindak di lahan percontohan balai penyuluhan pada kegiatan tersebut untuk biaya kebutuhan dalam rangka mengimplementasikan kaji tindak yang sesuai dengan komoditas unggulan terdapat pada mak belanja non operasional lainnya 1 paket karena kami akan membuat petunjuk lapangan kegiatan tersebut, kami perlu informasi mengenai batasan-batasan yang diperbolehkan dalam penggunaan mak belanja non operasional lainnya sehingga manjadi acuan dalam pelaksanaannya

Berdasarkan PMK Nomor 91/PMK.005/2007 tentang BAS dijelaskan bahwa akun 521219 digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kode akun 521211 dan 521212.


Pengeluarannya hanya digunakan untuk kebutuhan non operasional satker dimaksud.

Pengeluaran yang sifatnya secara paket seperti penyelenggaraan rapat/konsinyering di hotel maka biaya akomodasi, transpor lokal, dan uang harian dapat dibebankan dalam akun ini (521219).

Kapan kami dapat mengakses pengumuman hasil Diklat PPAKP Ang IIIdi semarang Nov 2010?
Pertengahan April Kelulusan akan dipublikasikan setelah pencetakan sertifikat selesai dibuat, terima kasih
Selamat Siang. Saya bekerja di Perpustakaan Umum Pemkot Pangkalpinang. Selama ini pengadaan buku kami laksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, sehingga koleksi buku kami sudah tidak up date lagi. Adakah cara secara benar sesuai dengan peraturan untuk kami melaksanakan pembelian buku paling tidak per triwulan, sehingga koleksi buku kami tidak ketinggalan zaman (dari segi waktu penerbitan dan kebutuhan pembaca akan buku best seller terbaru). Terima kasih atas jawabannya.

Proses Pengadaan Barang Pemerintah telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, sedangkan mengenai mekanisme waktu pengadaan barang, baik triwulanan, semesteran, ataupun setahunan, diserahkan kepada masing-masing PA/KPA

Saya adalah bendahara pengeluaran di Satker Dinas Kesehatan Prov Nad dan akan mengajukan cuti selama 1 (satu) bulan. Bagaimana prosedur cuti bendahara pengeluaran yang benar? Apakah harus menunjuk bendahara pengganti sementara? Dan berkas apa saja yang harus saya lengkapi? Mohon jawabannya.

Bila Bendahara cuti untuk waktu lama maka harus ditunjuk pengganti, baik yang sementara maupun yang seterusnya, dan harus disampaikan kepada KPPN. Selain itu, harus disertai Berita Acara Penggantian/Serah Terima Bendahara dan Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh KPA sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009

Assalam... Kami mau tanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Bendahara Pengeluaran... 1) Apa saja syarat penunjukan Bendahara Pengeluaran? Ada pd Peraturan apa? Misalnya: Batas golongan minimal-maksimal, masa kerja minimal-maksimal, pendidikan minimal-maksimal (SMA, D3, S1) ???? 2) Berapa lama masa maksimal jabatan Bendahara Pengeluaran? Ada pd Peraturan apa? Misalnya: jika Bendahara Pengeluaran dipilih lebih dari 5 kali, boleh atau tidak??? 3) Untuk Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk Belanja Barang 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran/ATK), jika pembelanjaan dilakukan baru 1 kali (25% dari total UP), apakah langsung dibuatkan SPM? atau SPM baru dibuat setelah UP habis? ada pada peraturan apa? Misal : total UP tahun 2011 sebesar Rp. 29.000.000, baru dibelanjakan sebesaR Rp. 7.000.000 pada bulan Januari untuk Belanja Keperluan Kantor/ATK, apakah bisa langsung dibuatkan SPM Rp. 7jt ??? atau harus menunggu UP Rp. 29.000.000 dibelanjakan seluruhnya???   Mohon jawaban dan penjelasan (serta data dukung Peraturan)... Kami ucapkan terima kasih banyak... Wassalam...

1) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja kantor/satker di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satker. Orang yang ditunjuk emnjadi bendahara disyaratkan untuk memahami tata cara kebendaharaan. Syarat batas golongan, masa kerja, dan pendidikan tidak diatur khusus. Hal itu tergantung kebijakan masing-masing KPA yang dituangkan dalam SK Pengangkatan.
















2) Lihat jawaban pertanyaan nomor 6.

3) Menurut Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 dan PER-11/PB/2011 diatur bahwa syarat pengajuan SPM GUP adalah apabila telah terpakai sekurang-kurangnya 75% dari jumlah UP. Sehingga dalam kasus tersebut belum bisa diajukan SPM GUP karena baru 25% dari jumlah UP.

Pada TA. 2011 Satker kami ada dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana pada MAK administrasi pada honor pengelola satker KPA, PPK, PUMK menerima honor pada kedua satker tersebut (DK dan TP). Pertanyaan kami apakah tidak menyalahi aturan menerima honor ganda pada satker yang sama?

Agar berpedoman dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Keppres nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Assalamu'alaikum Wr Wb di satker MIN dan MTsN ada kegiatan BOS dengan AKUN 521119 dan 521219 yang saya tanyakan untuk pelaksanaan kegiatan BOS sesuai dg PMK 17 bahwa setiap pengajuan dana BOS harus per triwulanan apa begitu atau sesuka satker dalam pengajuan dana bos dan setiap pengajuan harus disertakan berapa jumlah siswa serta akun diatas apa boleh dipergunakan diluar dkegitan BOS  

dana BOS bagi Madrasah Negeri telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-14/PB/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang menyatakan bahwa pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, pengajuan dana BOS tidak harus per triwulan namun disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga khusus untuk Madrasah Negeri dala m pengajuan pencairan dana ke KPPN sudah tidak perlu melampirkan daftar nominatif penerima dana BOS. Penggunaan alokasi dana pada akun 521119 dan 521219 yang dialokasikan untuk BOS maka tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan lain diluar kegiatan BOS.

ass,Saya mau tanya kenapa di Aplikasi SPM 2011 tidak mau menggunakan Ofice 7,jadi Setalah saya Backup pagu dan Realisasi,filenya menolak sedangkan di Window XP mau

Untuk OS Vista dan Seven saat akan menjalankan Backup SPM lakukan denga klik kanan icon Aplikasi SPM 2011 yang ada di desktop lalu pilih Run as administrator



« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia