Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,406,093
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Untuk pencairan anggaran di akun 521119 belanja non operasional lainnya apakah bisa dalam bentuk kunjungan koordinasi? terima kasih

Pengeluaran atas kegiatan kunjungan koordinasi hendaknya dilakukan sesuai dengan kode akun masing-masing. Apabila kunjuangan ke luar kota maka biaya perjalanan dinasnya menggunakan kode akun 524111, sedangkan uang harian, dan akomodasi dapat dibebankan ke dalam kode 521219. Apabila kunjungannya hanya dilakukan untuk tujuan dalam kota maka dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219

Dalam DIPA 2011, d satker kmi terdapat MAK 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) untuk Sub.kegiatan 1558.02 (Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Pemasyarakatan) di kementerian Hukum dan HAM RI, saya bingung pennggunaan MAK ini berupa apa? apa bisa untuk pembelian bahan/alat pendukung kegiatan atw biaya upah pekerjaan? di tunggu info_y... wslm

Penggunaan kode akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya) digunakan untuk pengeluaran-pengeluarannya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional kantor dan tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun belanja bahan, belanja brang transito, dan belanja honor terkait output kegiatan. Sebagai contoh penyelenggaraan rapat yang dilaksanakan di hotel maka biaya ATK rapat yang seharusnya dibebankan ke kode akun 521111, akomodasi hotel dan uang harian peserta dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219 tersebut

bisa tidak sy diberikan contoh kelengkapan berkas untuk paket meeting dihotel yang jumlahnya dibawah 20 jt dan diatas 20 jt

Contoh kelengkapan berkas dimaksud sebagaimana terlampir. Ketentuan mengenai hal tersebut mengacu pada Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada pihak luar DJPBN. Apabila akan disampaikan, cukup dijelaskan secara rinci isi dokumen dimaksud.

elamat siang... pak/bu... Saya mau tanya tentang tata cara pembukuan untuk Bend. Pengeluaran Pembantu ( maklum.... saya baru diangkat yang tdk mengerti masalah akuntansi ) Pertanyaan saya... 1. Tgl. 26-2-2011 saya terima UP dari BP sebesar 200 jt.     Apakah saya dapat mencatat pengeluaran perjalanan dinas sebelum tgl. 26-2-2011..? ( karna Salah satu bag kami berangakt perjalanan dinas kep mendesak )( uang perjalanan ditalangi dulu ) 2. Untuk transaksi LS Bendahara .. di buku apa saja saya catat transsaksinya.. (Mis. LS Honor Bruto 18.000.000 Pot 2.000.000  Netto 18.000.000 ) 3. Atas transaksi potongan pajak pada SPM LS Bendahara apakah potongan pajak juga dibukukan > ( Cat. Tagihan LS Bendahara seluruhnya merupakan tagian dari BPP saya ) 4. Potongan Pjak atas kuitansi ( GU ) dibukukan dimana saja..? Mohon penj tentang D/K ) 5. Pada saat kapan saya mencatat in/out pada BKU BPP..? Terima kasih atas penjelasannya  

Tatacara pembukuan bagi Bendahara diatur lengkap dalam lampiran I Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009.


Jawaban pertanyaan no.1, transaksi UM Perjalanan Dinas sebelum tanggal 26/2/2011 secara logika tidak mungkin bisa dilakukan sebab menerima UP baru tanggal 26/2/2011. Kecuali bila uang untuk perjalana dinas menggunakan uang pegawai bersangkutan yang setelah selesai di klaim ke Bendahara dan diganti dengan menggunakan uang UP.








Jawaban pertanyaan nomor 2, transaksi Ls Bendahara dibukukan pada BKU, BP Kas dan BP Ls Bendahara dengan memasukkan jumlah Brutto di Debet dan jumlah potongan di kredit.



Jawaban pertanyaan nomor 3, transaksi potongan pajak sudah dicatat sesuai jawaban pertanyaan nomor 2. Bendahara hanya mencatat potongan pajak karena telah dipotong langsung oleh KPPN.



Jawaban pertanyaan nomor4, Potongan pajak atas transaksi dari UP dilakukan sesuai Perdirjen 47/2009 yaitu di BKU, BP Kas dan BP Pajak sisi Debet saat pemotongan dan kredit saat penyetoran ke kas negara.






 Jawaban pertanyaan nomor 5, bagi BPP transaksi in out terjadi bila menerima informasi pagu dana yang dia kelola yang tercantum dalam DIPA.

SKPP dikeluarkan tgl 24 Feb 2011, serah terima kakanwil tgl 7 Mar 2011, nah yg jadi permasalahan SPTB yg diajukan ke KPPN dgn tanda tangan kakanwil lama (setelah tgl 24 Feb;sbelum tgl 7 mar) ditolak oleh KPPN dgn alasan telah keluar SKPP, dan mengharuskan SPTB tersebut ditandatangani oleh kakanwil yg baru, MOHON PENCERAHANNYA.. trima kasih..

    Apabila yang dimaksud dalam pertanyaan SPTB adalah Surat Pertanggungjawaban Belanja,  apabila telah dilakukan pergantian Kakanwil, maka SPTB harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada saat SPTB diajukan

.
Apakah honor akun 521115, 521213, 522115 dapat dibayarkan melalui UP seandainya tidak boleh dibayar kenapa tidak dibuat batasan pada PERDIRJEN 11/PB/2011 mohon penjelasan

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011 Pasal 7 ayat 7 bahwa UP masih dapat digunakan untuk keperluan pembayaran belanja barang. Bahkan Pengeluaran atas UP dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal seperti: pengadaan Alat Tulis Kantor, Honor, dsb. Jadi dapat dimintakan UP atas akun2 dimaksud

sy mau menanyakan:1) apabila ada saldo pd kas di bendhr penerimaan & pengeluaran pd 30/12, apakah ini diperbolehkan. 2)dalam pekerjaan renovasi gedung, tdp belanja perjalanan dinas yg dilakukan oleh pegawai dgn menggunakan 53, apakah hal ini bisa dikapitalisasi kedlm aset tetap. 3)apabila msh ada aset hasil IP 2008 yg belum diinput dalam LBMN s/d 2010, apakah nilai saldo awal aset tsb bisa dikatakan wajar. 

1. Pada akhir periode pelaporan per 31 Desember seharusnya saldo kas di bendahara penerimaan maupun pengeluaran menjadi Nol atau NIHIL  sesuai dengan peraturan PER -44/PB/2010 tentang  Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2010 dan apabila pada akhir periode pelaporan  masih terdapat saldo kas baik di bendahara pengeluaran atau penerimaan harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka pekerjaan renovasi gedung dapat dikapitalisasi ke harga perolehan Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap dalam Renovasi  sehingga dapat dibebankan ke MA. 53XXXX

3. Apabila masih ada aset hasil IP 2008 yang belum diinput dalam LBMN s.d 2010, dapat dikatakan bahwa saldo awal aset TA 2010 belum benar berarti harus ada tambah rekam untuk saldo awal aset di tahun 2010 pada menu saldo awal aplikasi simak bmn.





Untuk aplikasi SAKPA tingkat wilayah tahun 2011, kok belum ada ya? Kapan keluarnya? Terima Kasih.

Sudah. Lihat di Website  www.perbendaharaan.go.id

Mohon bantuannya, saya masih bingung mengenai pembukuan saldo awal pada tiap awal bulan. 1. Apakah saldo awal bku dicatat pada kolom sebelah debet dan kolom saldo atau hanya pada kolom saldonya saja ? 2. Apakah ada peraturan baku mengenai hal ini (perdirjen atau psak akuntansi pemerintahan) Karena di perdirjen perbendaharaan No. 47 tidak mengatur mengenai tata cara menutup pembukuan bku dan membuka bku pada bulan selanjutnya ? 3. kalau mencatat pembukuan saldo awal hanya pada kolom saldonya saja, apakah salah ? mengingat saldo awal bukan penerimaan, bila salah bagaimana cara memperbaikinya ? Terima Kasih atas bantuannnya.  

Terkait pembukuan manual  pada bendahara satker, tata caranya mengikuti kaidah akuntansi  komersial.    Saldo awal  langsung dicatat pada kolom saldonya saja

tunjangan struktural eselon IV, III dan II yg melekat digaji, apakah juga dikenakan Pajak, menghitungnya tersendiri ato global (jumlah kotor keseluruhan). makasih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa atas segala penghasilan yang sifatnya tetap dan teratur diterima oleh pejabat negara, PNS/TNI/Polri maupun pensiunan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Besarnya pajak dihitung secara bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.  Dalam hal tunjangan struktural yang ditanyakan, dikenakan Pajak PPH Pasal 21 namun pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD, sehingga Pejabat/PNS akan menerima tunjangan jabatan struktural secara utuh.

Satker kami, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, akan melakukan  revisi akun dari 521115 menjadi 521111 apakah bisa oleh KPA atau harus ke Kanwil DJPb?...honor untuk tenaga kontrak selain cleaning service dan pengaman kantor dibebankan ke akun apa?....terima kasih...

Sesuai PMK Nomor : 49/PMK.02/2011, revisi dari akun 521115 menjadi 521111 pada prinsipnya merupakan revisi anggaran yang dapat dilaksanakan oleh KPA, namun apabila akun tersebut berada dalam kegiatan/output yang bersifat mengikat, dimana akun tersebut ditampilkan pada hal.IV DIPA, maka pengesahannya tetap harus diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- honor untuk tenaga kontrak selain CS dan pengaman kantor dapat dibebankan pada akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)




kapan akan terbit surat edaran tentang teknis pembayaran gaji pokok baru sesuai pp 11 tahun 2011, apakah akan dibayarkan bulan april atau mei, ini kaitannya dengan pencetakan daftar gaji pns di kabupaten brebes untuk bulan april 2011 yang jumlah pnsnya 13600-an tersebar di daerah terpencil.mohon untuk se sudah banyak ditunggu para pns. terima kasih
Sudah terbit tanggal 165 Maret 2011
sewaktu mau buat Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga diminta data2 sbb: kode Sektor : kode kegiatan : kode unit : kode lokasi :   minta keterangan utk kode2 tsb...dan dimana saya bisa cari kode utk pengisian tsb...trim

Menggunakan semua kodefikasi yang terdapat di dalam DIPA Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan

Kapan rencaca juknis kenaikan gaji 10 % PNS

Juknis kenaikan gaji 10% PNS dapat dilihat pada SE- 09/PB/2011 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI, dan anggota POLRI


Kami sedang menyusun Anggaran untuk TA.2012, tapi kebingungan dalam menentukan kode Program, kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen.... mohon petunjuknya, terima kasih

Silahkan berkonsultasi ke Ditjen Anggaran atau dapat mempelajari PMK 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L TA 2011.

Selamat Pg . Mau Bertanya Tentang Tunjangan CPNS Tp Blm Keluar SK CPNS . Jadi Dia Dimintakan Tunjangan TKK. Uang Makan, Uang Lembur. Apakah bs Krn Di SK Yang dikeluarkan Dikemntrian Kami (Kementrian Pekerjaan Umum) Menyatakan Kalau CPNS yang Belum Keluar Nipnya Diberikan Semua Kewajibannya.Apakah TKK, Uang makan, uang Lembur Bs dibayarkan.

Tidak bisa

Mau Tanya 1. Yang dimaksud dengan pembantu bendahara ?                 2. Pembantu Bendahara terdiri dari berapa orang ?                 3. Yang disebut pembantu bendahara terdiri                          apa saja ?        

Bila yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk untuk membantu kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran, maka ia bisa sebagai Pemegang Uang Muka (PUM) atau sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang memiliki karakteristik berbeda sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009.

apakah mahasiswi atau rakyat biasa boleh melihat atau meminta DIPA sebagai bahan tugas kuliah atau informasi? terima kasih.

Mahasiswi atau rakyat biasa dapat memperoleh informasi data yang ada dalam DIPA sepanjang mendapatkan izin dari PA/KPA

ass wr wb, saya mau tanya apakah sertifikat an. irianto brata peserta diklat PPAKP angkatan IX Hotel Batavia Jakarta telah dikirimkan, soalnya sampai sekarang saya belum menerimanya, terima kasih
Semua sertifikat PPAKP  untuk peserta yang sudah dinyatakan lulus PPAKP tahun 2008 sudah disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian / Lembaga masing-masing. Untuk pak Irianto Brata Sertifikat bapak dengan Nomor PPA.DIKLAT.IX.2008.184 sudah disampaikan melalui Jaksa Agung Muda Pembinaa-Kejaksaan RI Kejaksaan Agung Jl. Hasanudin I Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada bulan Febuari 2009, terima kasih. 
Selamat siang Helpdesk Perbendaharaan. saya mau tanya bagaimana cara memasukkan potongan pajak PPh 21 yang nilainya minus? terima kasih..

Seharusnya tidak boleh terjadi nilai potongan pajak Pph ps.21 nilainya minus. Apabila hal ini terjadi, maka perlu dikonfirmasi sebab terjadinya. Terkait dengan proses penginputan, maka kita menyesuaikan nilainya dengan dokumen sumber .

««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia