Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,429,041
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Berapa maksimal kas tunai yang boleh dipegang oleh bendahara BLU? Terima kasih

Sama dengan nomor 2

Dengan diterbitkannya Keppres nomor 17 tahun 2000 dan Keppres nomor 42 tahun 2002, maka Keppres nomor 16 tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan penyimpanan kas tunai di Brankas Bendahara maksimal 10 juta tidak diatur lagi. Sesuai PMK 134/PMK.05/2005 diatur bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh melebihi Rp 10 juta rupiah kepada satu rekanan, sehingga dianalogikan uang yang tersimpan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10 juta rupiah.

Terkait dengan surat Dir APK No.s_01684_pb6_2011, sudah kami lakukan. Namun Neraca per 31-12-10 pada utang pihak ketiga Rp. 113.642.705,- padahal pada LAK 31-12-2010 akun 817111 sebesar Rp. 135.186.705,- atau selisih sebesar Rp. 21.544.000,-. Hal ini terjadi karena pada bulan agustus ada retur SP2D sebesar selisih tersebut. Disetor/dikembalikan dengan akun belanjanya (573119). Dan dimintakan/dibayar kembali pada bulan September 2010 dengan akun 827111. Pertanyaanya: 1. Bagaimana perlakuan jurnal koreksi agar utang pihak ketiga pada neraca sama dengan akun 817111 pada LAK (Rp. 135.186.705)? 2. Utang pihak ketiga pada akhir 31-12-2010 sebesar Rp. 135.186.705, pada tahun 2011 tidak dimintakan seluruhnya, jadi masih ada sisa yang memang tidak diminta (sesuai pernyataan dari satkernya). Bagaimana perlakuan jurnal koreksinya agar utang pihak ketiga pada neraca menjadi nihil? Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih Tim Vera118

a.Membalikkan akun pengembalian belanja yang terlanjur:

                                      D    K
573119    21.544.000    
817111        21.544.0000
                                              

b.Tehadap utang pihak ketiga yang tidak diminta kembali dijurnal :

    D    K
211291    xxxx    
311111                            xxxx

Assalamu'alaikum Wr wb Kami memiliki masalah dengan Revisi RKA-KL, pada saat ini kami sedang melakukan Revisi POK dan RKA-KL Yaitu : - Perubahan Detil RKA-KL - Pemindahan Detil RKA-KL tetapi tidak merubah Pagu yg ada dan tetap didalam Jenis Belanja yang sama - Melakukan Penyesuaian Akun Belanja - dan Melakukan Perincian Akun Belanja yang semula Hanya menggunakan 1 akun sesuai SBU tetapi menurut KPPN Bogor harus di Brakedown menurut jenis belanja dari 521219 kami brakedown dengan akun 521213, 521219, dan 521211, tetapi menurut Kasi PA.C kanwil DJPB Jawa Barat kami tidak bisa melakukan pemunculan akun yg belum ada yaitu akun 521213 sampai keluarnya peraturan Dirjen Perbendaharaan yg baru. sedangkan saat ini kegiatan kami tersebut sedang berjalan dengan dana yg diperlukan sebanyak 8 M dan tidak bisa dicairkan dan tidak bisa dibayarkan. kami mohon penjelasan dan bantuannya agar dapat segera melakukan pencairan anggaran. trims.

Pergeseran antar komponen dalam output yang sama (dalam kegiatan dan jenis belanja yang sama) dapat dilakukan oleh PA/KPA sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan menambah besaran honorarium yang telah ada. Dalam kasus ini pergeseran dari akun 521219 menjadi 521219 dan 521211 dapat diperkenankan, namun menjadi akun 521213 tidak dapat diperkenankan karena menambah jenis honorarium baru.


knp aplikasi spm saya ga bisa proses back up?pdhl sudah update yg paling terakhir, apa OS (operation system) berpengaruh?apa cm XP os-nya?

Untuk OS Vista dan Seven saat akan menjalankan Backup SPM lakukan denga klik kanan icon Aplikasi SPM 2011 yang ada di desktop lalu pilih Run as administrator.

knp aplikasi spm saya ga bisa proses back up?pdhl sudah update yg paling terakhir, apa OS (operation system) berpengaruh?apa cm XP os-nya?

Untuk OS Vista dan Seven saat akan menjalankan Backup SPM lakukan denga klik kanan icon Aplikasi SPM 2011 yang ada di desktop lalu pilih Run as administrator.

Apakah aturan Bendahara hanya diperbolehkan menyimpan kas tunai maksimum Rp10 juta sebagaimana yang tercantum dalam Keppres 16 Tahun 1994 dan SE DJA Nomor 157/A/2002 masih berlaku? thanks

Dengan diterbitkannya Keppres nomor 17 tahun 2000 dan Keppres nomor 42 tahun 2002, maka Keppres nomor 16 tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan penyimpanan kas tunai di Brankas Bendahara maksimal 10 juta tidak diatur lagi. Sesuai PMK 134/PMK.05/2005 diatur bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh melebihi Rp 10 juta rupiah kepada satu rekanan, sehingga dianalogikan uang yang tersimpan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 10 juta rupiah.

Mohon info dan atau petunjuk mengenai prosedur koreksi yang dilakukan apabila salah menggunakan MAK.  Pembebanan Honor Pengelola Keuangan telah dilakuka dengan menggunakan MAK  521111, dimana seharusnya menggunakan MAK 521115.  SPM dan SP2D telah terbit.  

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan surat permohonan perbaikan transaksi SPM/SP2D yang telah diterbitkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan dilampiri:
a.  Copy SPM dan SP2D yang telah diterbitkan;
b.  Daftar rincian perbaikan transaksi;dan
c.  Surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
Berdasarkan persetujuan dari KPPN tersebut baru kemudian Satker dapat melakukan koreksi SPM dan SP2D nya.

Seandainya Satker kami mendapatkan kiriman uang dari Satker Pusat (BKN Pusat) ke rekening Bendahara Pengeluaran apakah diperbolehkan untuk menerima atau tidak, jika diperbolehkan bagaimana cara pembukuannya apakah dicatat dalam Buku Kas Umum atau Buku Bank. Terima kasih.

Perlu diperjelas status dana yang disampaikan oleh BKN Pusat tersebut. Bila merupakan SKPA, maka ia harus dicatat dalam BKU sendiri. Bila tidak, perlu diperjelas apa dan bagaimana sifatnya agar bisa diketahui bagaimana perlakukannya

selamat siang bagaimana tata cara revisi DIPA tahun 2011 apakah sudah ada SK Dirjen Perbendaharaan yang mengatur tentang tata cara revisi DIPA tahun 2011? kalo sudah ada dimana saya bisa memperolehnya? sekian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Tata Cara Revisi DIPA diatur dengan PMK Nomor : 49/PMK.02/2011 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011.

berapa hari atau lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian retur sp2d apakah ada sop nya?

SOP mengenai penyelesaian retur SP2D saat ini belum diterbitkan. Waktu penyelesaian retur SP2D berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06/PB/2010 tentang Pengelolaan Rekening Pengembalian (Retur) Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) adalah sebagai berikut

Penerbitan Surat Ralat
a.Kesalahan yang dilakukan oleh Kuasa PA
1.    Kuasa PA menyampaikan surat ralat kepada KPPN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan diterbitkan oleh KPPN (pasal 6 ayat (3) huruf a).
2.    KPPN selanjutnya mengirimkan surat ralat dimaksud ke BO I mitra kerja KPPN untuk dilakukan proses pengembalian dana SP2D yang telah diretur dan ditembuskan kepada Kuasa BUN Pusat c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima surat ralat dari Kuasa PA (pasal 6 ayat (3) huruf b).
3.    Dalam hal 7 (tujuh) hari kerja belum mengajukan surat ralat maka Kuasa PA harus segera memberitahukan alasan keterlambatan secara tertulis kepada KPPN (pasal 6 ayat (3) huruf c).

b    Kesalahan yang dilakukan oleh KPPN
Surat ralat  disampaikan oleh KPPN kepada BO I mitra kerja KPPN untuk dilakukan proses pengembalian dana SP2D yang telah diretur serta ditembuskan kepada Kuasa PA dan Kuasa BUN Pusat c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (pasal 6 ayat

c    Kesalahan yang dilakukan oleh BO I mitra kerja KPPN
1.    BO I mitra kerja KPPN menyampaikan surat pemberitahuan terkait adanya kesalahan kepada kepada KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diketahi adanya kesalahan (pasal 6 ayat (5) huruf a)
2.    Atas dasar surat pemberitahuan sari BO I mitra kerja KPPN, KPPN memberitahukan kepada Kuasa PA dan membuat

Untuk akun 521211 selain untuk belanja barang bisa nggak digunakan untuk transportasi dan insentip/honor ?
Kode akun 521211 tidak dapat digunakan untuk pengeluaran transportasi dan honor. Transport lokal menggunakan kode akun 521219, transpor perjalanan dinas dalam negeri menggunakan kode akun 524111, belanja honor yang menambah output suatu kegiatan menggunakan kode akun 521213, belanja honor yang terkait operasional satker menggunakan kode akun 521115
Kondisi: Jika terdapat belanja atau pendapatan yang belum disahkan, yang mengakibatkan saldo KAS DI BLU pada neraca KPPN (SAU) berbeda dengan saldo KAS DI BLU pada neraca satker (SAI) Pertanyaan: (1) angka mana yang digunakan satker untuk melaporkan saldo KAS DI BLU di Laporan Keuangan? (2) bisa/boleh-kah dilakukan koreksi? (3) dasarnya apa?

1.    Angka yang digunakan satker adalah yang tercantum di LK satker BLU (SAI) setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN, dicari penyebabnya:

a.    Jika ada uang yang bukan hak BLU maka dikeluarkan dari saldo kas BLU dan dilakukan koreksi pada LK satker BLU.

b.    Jika ada pendapatan/belanja yang belum disahkan, pada LK dicantumkan mengikuti nilai yang telah disahkan dan terhadap pendapatan/belanja yang belum disahkan tersebut dilakukan penyesuaian ditahun anggaran berikutnya.

Perlu kami tambahkan permasalahan ini biasanya timbul dari pengelolaan rekening BLU yang masih belum mengikuti ketentuan PMK No.05/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

2.    Koreksi atas saldo kas BLU dapat dilakukan melalui mekanisme Memo Penyesuaian

3.    Mengikuti ketentuan pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

CPNS 2010 SK nya belum keluar dan sudah mulai tugas di satker kami apakah dapat di mintakan tambahan uang makan dan bisa di rapel sesuai dng TMT nya ? terima kasih

Pegawai yang SK CPNS-nya belum ditetapkan dan belum mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) belum dapat diberikan Uang Makan. Ketentuan mengenai pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010.

Ass. Saya pelaksana perencanaan dan teknis di Fak. Saintek UIN Malang. Saya ingin menanyakan hal-hal berikut (Kami sering dibuat bingung oleh peraturan yang ditafsirkan berbeda-beda): 1. Di RKA-KL Fak kami ada MAK 512311 (Belanja Vakasi) yang digunakan untuk membayar Ujian. Penjelasan di SBU Tahun 2011 menyebutkan bahwa MAK tersebut digunakan untuk mebiayai "Ujian Semester dan Ujian Akhir". Pertama: Ujian Semester yang dimaksud apakah "Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)" atau hanya UAS saja? Sekedar catatan, tahun lalu dengan bunyi penjelasan SBU yang sama, UTS dibayar menggunakan MAK tersebut. Sementara untuk tahun 2011, beredar penafsiran UTS bukan yang dimaksud dalam penjelasan tersebut? Kedua: Yang dimaksud "Ujian Akhir" dalam penjelasan SBU atas MAK tersebut, ujian apa? Apakah ujian akhir yang berupa skripsi? Kalau iya, satuan biaya penghonorannya mengacu kemana? Soalnya di SBU, MAK vakasi tertulis untuk membayar Pembuat Soal, Pemeriksa Soal, dan Pengawas Ujian, sedangkan Ujian skripsi tidak terdiri dari komponen itu melainkan "Penguji Utama, Ketua Penguji, dan Pembimbing". Mohon penjelasan dan pencerahanny.. 2. Untuk Layanan BLU (PNBP), di RKA-KL kita punya MAK diantaranya 525111 (Belanja Gaji dan Tunjangan) dan 525112 (Belanja Barang). Untuk Honor PPK dan Bendahara, Pejabat Pemeriksa Berkas, Dosen Luar Biasa (Bukan PNS), Ketua Unit di Fakultas (Dari Unsur Dosen), Karyawan kontrak non-PNS itu dibebankan ke MAK yang mana, 525111 atau 525112? Honor- tersebut dibayarkan rutin setiap bulan. Kami baca di BAS untuk layanan BLU, tidak ada penjelasan terperinci untuk kedua akun tersebut .. Terimakasih... Wslm.

Pembayaran vakasi dapat digunakan untuk pengeluaran untuk pembayaran imbalan untuk penguji atau pemeriksa kertas/jawaban ujian baik ujian. UTS maupun UAS dapat dibayarkan melalui kode akun ini. Kegiatan penyelenggaraan ujian skripsi dapat menggunakan kode akun 521219, sehingga pembayaran honor dapat melekat pada akun ini. Namun apabila pembayaran honor penguji skripsi akan dipisahkan maka dapat juga menggunakan kode akun 521213 (Belanja Terkait Output Kegiatan).

Seperti halnya di satker yang bukan BLU maka pembayaran honor dibebankan ke dalam akun belanja barang sehingga berbagai macam honor yang dibayarkan dalam Satker BLU tersebut dibebankan ke dalam kode akun 525112 (Belanja Barang-BLU)

Pak ini saya mau tanya lagi dari kemaren sebelum diupdate itu apabila ada data yang diubah melalui ubah data di data Dipa 2011 misalnya dirubah atau dihapus mengakibatkan data lain yang tidak diubah atau dihapus ikutan  hilang. sehingga harus ngecek lagi dan input lagi. saya pikir karena dikantor menggunakan windows 7. ternyata saya coba merubah data dipa awal di SAKPA 2011 dengan windows XP dirumah juga sama kalau dihapus atau edit mengakibatkan data akun lain hilang. sehingga harus input data yang lain lagi Dan yang setelah diupdate untuk rubah kode sumber dana juga berakibat sama, data lain hilang..gimana caranya pak agar ga bolak balik nginput utk data yang ikutan jadi ilang. karena namanya sistem kan untuk mempermudah, efisien. dan kalau bisa sistem yang juga bisa di impor dan export ke excel karena untuk mempermudah penghitungan dan pengecekan data kalau ada yang salah bisa di edit dan efisien. tambah lagi pak kalau kode satker ga berubah tetapi nama satkernya yang berubah bagaimana pak. karena di tempat kami kode satker tidak berubah tetapi namanya yang jadi berubah.

Ada kemungkinan Bapak salah cara mengubahnya. Apabila ubah satu transaksi agar transaksi yang lain tidak hilang/berubah maka pertama pilih dulu tomboh ubah pada bawah layar DIPA selanjutnya baru klik ubah pada sisi kanan

permohonan info mengenai surat no S 1486/PB/2011 dan S 1491/PB/2011

1.    S-1486/PB/2011 merupakan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepada Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Veteran yang isinya mengenai
2.    dan 30% untuk Kabupaten/Kota (fotokopi sebagaimana terlampir).
3.    S-1491/PB/2011 merupakan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepada Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Veteran yang isinya mengenai Pencairan Dana Cadangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2010 yaitu Gas Bumi sebesar 0,5% untuk Provinsi dan 0,5% untuk Kabupaten/Kota (fotokopi sebagaimana terlampir).

Dinama kami bisa dapatkan bantuan /penjelasan Tata Cara dan persyaratan untuk perubahan tersebut. karena satker kami ada perubahan Nama satkernya demikian dan trim

Silahkan anda hubungi website Ditjen Anggaran www.anggaran.depkeu.go.id

Assalam..saya staf SAI satker sudah pernah mengikuti PPAKP, Sosialisasi-sosialiasi pelaporan dan sedikit mengecap ilmu akuntansi di Akademik. saya punya kasus di satuan kerja saya khususnya terhadap laporan Asset yang mulai dilaporkan pada TA 2007 karena satkernya baru tahun itu berdirinya. posisi laporan Asset setelah saya tinyau berdasarkan pengetahuan saya banyak terdapat kesalahan, misalnya pada laporan Asset pengguna anggaran terdapat volume/jumlah asset tidak sesuai dengan rilnya, setelah saya telaah ternyata pada penginputan pada asset yang jenisnya sama tapi berlainan satuan (adayang menggunakan satuan jarak dan ada yang menggunakan satuan paket) ini disebabkan karena orang yang menginput berbeda ditambah lagi pada saat pelaporan ke tingkat diatasnya tidak dikoreksi secara baik... ini baru satu permasalahan ada lain misalnya persediaa dan lain-lain......yang ingin saya tanyakan bagai mana caranya untuk merubah laporan asset ini supaya benar seperti, dan siapa saja yang harus terlibat dalam hal perubahan asset yang sudah empat tahun ini dilaporkan salah, mohon petunjuk!  


Pada dasarnya Laporan Keuangan yang sudah audited tidak boleh lagi diperbaiki nilainya. Oleh karena itu, semua perbaikan harus dilakukan pada periode (tahun) berjalan. Permasalahan yang berkaitan dengan aset bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak KPKNL terdekat sebagai pihak regulator/pemegang kebijakan aset (BMN).

Tanya : Mohon penjelasan. Adalah peraturan yang menjelaskan bahwa kas tunai yang ada di bendahara pengeluaran maksimal Rp. 10 juta ? Sebab, ketika ada wasrik Itjen, petugas menyatakan bendahara pengeluaran tidak boleh menyimpan kas tunai di brankas lebih dari Rp 10 juta. Sedangkan yang jadi rujukan adalah Peraturan DJPB No 66 tentang Ordonancering. Sepengetahuan saya dalam peraturan tersebut tidak menyetakan demikian. Mohon penjelasan ! Trima kasih. Jawab dari admin : Secara tegas tidak ada aturan yang mengatur berapa maksimal uang yang bisa disimpan oleh Bendahara, hanya kebiasaan saja sebesar Rp 10 juta. Saat ini, kami sedang menyusun aturan terkait dengan hal itu. Jawab : Silakan baca KEPPRES No.16 tahun 1994 pasal 20 bo

Silakan baca KEPPRES No.16 tahun 1994 pasal 20 bo

Tanya : Mohon penjelasan. Adalah peraturan yang menjelaskan bahwa kas tunai yang ada di bendahara pengeluaran maksimal Rp. 10 juta ? Sebab, ketika ada wasrik Itjen, petugas menyatakan bendahara pengeluaran tidak boleh menyimpan kas tunai di brankas lebih dari Rp 10 juta. Sedangkan yang jadi rujukan adalah Peraturan DJPB No 66 tentang Ordonancering. Sepengetahuan saya dalam peraturan tersebut tidak menyetakan demikian. Mohon penjelasan ! Trima kasih. Jawab dari admin : Secara tegas tidak ada aturan yang mengatur berapa maksimal uang yang bisa disimpan oleh Bendahara, hanya kebiasaan saja sebesar Rp 10 juta. Saat ini, kami sedang menyusun aturan terkait dengan hal itu. Jawab : Silakan baca KEPPRES No.16 tahun 1994 pasal 20 bo

Silakan baca KEPPRES No.16 tahun 1994 pasal 20 bo

««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia