Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,428,970
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Laporan singkat Rapat Pimpinan Ditjen Perbendaharaan
Jumat, 28 Nopember 2008 | Oleh: admin | 3400 x dibaca

Jakarta 18-20 November 2008 
Menteri Keuangan: …reformasi tahap II harus mengarah pada peningkatan kompetensi jajaran Ditjen Perbendaharaan sebagai the true treasurer…
 
rapimTanggal 18-20 November 2008 telah diadakan Rapat Pimpinan Ditjen Perbendaharaan di Jakarta. Rapat pimpinan tersebut diiikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II, seluruh Kepala KPPN dan beberapa pejabat Eselon III di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Rapat dibuka oleh Dirjen Perbendaharaan, yang secara garis besar memberikan arahan tentang tujuan pokok rapat yaitu dalam rangka membahas langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2008, serta kesiapan Ditjen Perbendaharaan manyambut awal tahun anggaran 2009. Dalam pembukaannya, Dirjen Perbendaharaan juga memberikan penghargaan atas keberhasilan KPPN Percontohan Gorontalo sebagai Juara II Kantor Pelayanan Prima di lingkungan Departemen Keuangan serta KPPN Percontohan Makasar sebagai Pemenang I Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI. Terkait dengan hal ini, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa kemenangan tersebut adalah merupakan kemenangan seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan, sebagai gambaran bahwa reformasi birokrasi sudah semakin menuju arah yang diharapkan. 

 Dalam rapat pimpinan ini, Menteri Keuangan juga memberikan pengarahan, yang secara khusus menyoroti perlunya peningkatan kompetensi Ditjen Perbendaharaan sebagai the core of treasurer di lingkungan Departemen Keuangan. Senada dengan Menteri Keuangan, Kepala BKF yang menjadi salah satu pembicara dalam rapat pimpinan ini juga menyoroti tentang peran sentral Ditjen Perbendaharaan sebagai treasury dalam rangka optimalisasi dan akurasi penyerapan belanja negara. 

Laporan singkat ini difokuskan pada pokok-pokok arahan Menteri Keuangan, disamping hal-hal lainnya termasuk dari diskusi antara forum KaKanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Kepala BKF tentang optimalisasi dan akurasi penyerapan belanja negara, perencanaan kas, serta langkah-langkah dalam menghadapai akhir tahun anggaran 2008 dan awal tahun anggaran 2009.

Menteri Keuangan: Ditjen Perbendaharaan dan the true treasurer
Menteri Keuangan membuka pengarahannya dengan memberikan gambaran singkat tentang perkembangan manajemen kas pemerintah. Hingga pertengahan November 2008, saldo kas pemerintah di Bank Indonesia masih cukup signifikan. Tingginya saldo kas pemerintah tersebut, antara lain, karena tingkat penyerapan APBN 2008 yang masih belum seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, Menteri Keuangan mengharapkan agar penyerapan anggaran dapat dipercepat sehingga secara optimal mendorong perekonomian. Disaat yang sama, berbagai kendala baik di internal Departemen Keuangan maupun pada pihak eksternal seperti Bank Indonesia, perbankan dan perekonomian secara keseluruhan, membuat saldo kas pemerintah tersebut kurang didayagunakan secara optimal. 

Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa krisis ekonomi global akan sangat berpengaruh pada penerimaan perpajakan. Untuk tahun anggaran 2008, diprediksi bahwa penerimaan pajak akan mencapai seperti yang ditargetkan atau mungkin sedikit melebihi target. Namun, penerimaan perpajakan tahun anggaran 2009 akan sangat sulit diprediksi. Disisi lain, penjualan obligasi sepanjang tahun anggaran 2009 diperkirakan akan sulit mencapai target mengingat perkiraan kurangnya permintaan terhadap obligasi pemerintah. Untuk itu, Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk secara hati-hati melihat kedepan, khususnya tentang realisasi belanja dan penerimaan negara tahun anggaran 2008, serta mampu mengantisipasi berbagai perubahan yang sangat mungkin akan terjadi terlebih untuk APBN 2009 yang baru saja disahkan.

Sejalan dengan himbauannya tersebut, Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dibidang ke-treasury-an. Dalam hal ini, Menteri Keuangan mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kemenangan dua kantor KPPN Percontohan, yaitu KPPN Percontohan Makasar dan KPPN Percontohan Gorontalo sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan sebelumnya. Menteri Keuangan menambahkan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharan sudah merupakan salah satu icon reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan juga di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa reformasi birokrasi harus lebih maju lagi, tidak hanya menciptakan clean government ataupun pemberian layanan prima sebagaimana difokuskan pada Reformasi Birokrasi Tahap I, reformasi birokrasi harus sudah beranjak ke Reformasi Tahap II, yaitu peningkatan kompetensi Ditjen Perbendaharaan sebagai the true treasurer.

 Disamping itu, terkait dengan kontinuitas reformasi birokrasi tersebut di atas, Menteri Keuangan setidaknya juga menyampaikan tiga hal yaitu: pertama, perlunya peningkatan pemahaman terus menerus tentang trilogy UU bidang Keuangan Negara. Menteri Keuangan mencontohkan bahwa hingga saat ini belum terselesaikan kesepahaman tentang penyertaan modal negara, termasuk konsep tentang harta negara yang dihibahkan ke BUMN, pinjaman, investasi dan kerugian negara. Ketidaksepahaman tentang konsep kerugian negara, misalnya, telah membawa pemahaman tentang good governance menuju ke arah ‘suatu ketakutan dari para pejabat negara, yaitu daripada tindakannya dapat merugikan negara maka lebih baik tidak melakukan apa-apa’. Ini adalah salah satu contoh yang tidak tepat dan juga merupakan penyebab tidak optimalnya pelaksanaan APBN hingga saat ini. Terkait dengan hal ini, secara khusus Menteri Keuangan menyampaikan ‘keheranannya’ karena disatu sisi masih terjadi tingkat pemahaman tentang trilogy UU bidang Keuangan Negara yang belum memadai, tetapi sering mendengar bahwa banyak pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang menganggur. Memahami dan mengajar pihak luar khususnya K/L dan satker tentang trilogy UU bidang Keuangan Negara adalah pekerjaan yang tidak mudah, banyak menguras tenaga, dan itu merupakan salah satu tugas jajaran Ditjen Perbendaharaan yang perlu digiatkan. 

 Kedua, terkait dengan hal tersebut di atas, Menteri Keuangan menyampaikan perlunya untuk terus membangun kompetensi dan kapasitas Ditjen Perbendaharaan. Beliau mencontohkan tentang keharusan untuk menerapkan Accrual Based Accounting pada sisteam akuntansi pemerintah termasuk LKPP mulai tahun anggaran 2008 ini. Ketentuan tersebut termuat dalam UU tentang Keuangan Negara tetapi hingga saat ini pemerintah, khususnya Ditjen Perbendaharaan yang bertugas untuk menangani masalah pembukuan dan akuntansi pemerintah, belum mampu melaksanaan ketentuan perundang-undangan tersebut. 
 
Ketiga, Menteri Keuangan mengingatkan tentang tiga pekerjaan besar Ditjen Perbendaharaan yang belum terselesaikan, yaitu (i) MPN, (ii) Kelanjutan penerapan TSA, dan (iii) Kelanjutan implementasi Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Terkait dengan MPN, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa permasalahan MPN harus sudah terselesaikan dalam tahun anggaran 2009. Terkait dengan permasalahan MPN tersebut, secara khusus Menteri Keuangan menyebutkan bahwa perbaikan harus dilaksanakan secara detail dan melalui koordinasi dengan semua pihak khususnya Ditjen Pajak dan pihak perbankan. Sebagai seorang treasurer, aparat Ditjen Perbendaharaan harus mampu melihat persoalan secara detail, bukan secara umum ataupun hanya ’tahu beres’, karena hal tersebut hanyalah tipikal pekerjaan ’entertainer’ bukan ’treasurer’.

Terkait dengan kelanjutan penerapan TSA, sebagaimana dengan MPN, Menteri Keuangan menyampaian tentang semakin tergantungnya Ditjen Perbendaharaan terhadap sistem perbankan. Dengan demikian, perlu sekali pendefinisian ulang ruang lingkup dan tatacara pelaksanaan tugas Ditjen Perbendaharaan. Tentunya, mengulang pernyataan sebelumnya, Menteri Keuangan menyarankan perlunya peningkatan pemahaman tentang trilogy UU bidang Keuangan Negara. Selanjutnya, jajaran Ditjen Perbendaharaan harus mampu membantu K/L dan satker untuk secara bersama-sama memahami tentang undang-undang tersebut. Selanjutnya, tuntutan yang sangat berbeda, mengharuskan jajaran Ditjen Perbendaharaan mampu melakukan cash management yang lebih baik, termasuk risk management¸cash planning, dan investment management. Dalam hal ini, perlunya menugaskan staf Ditjen Perbendaharaan khususnya yang masih muda dan mampu, untuk semakin memahami hal-hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan kompetensi Ditjen Perbendaharaan.

Selanjutnya terkait dengan implementasi proyek SPAN, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa disamping reformasi dibidang sistem perbendaharaan negara melalui MPN dan TSA, Ditjen Perbendaharaan saat ini sedang melalukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem perbendaharaan dan anggaran negara melalui multiyears project yaitu Proyek SPAN. Proyek tersebut akan melakukan reformasi termasuk pembangunan an integrated IT system atas keseluruhan proses sistem perbendaharaan dan anggaran negara, mulai budget preparation, budget allotment, budget commitment, budget payment, budget control, serta accounting and reporting. Dalam hal ini, Menteri Keuangan kembali menggarisbawahi bahwa untuk keberhasilan Proyek SPAN, peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh jajaran Ditjen Perbendaharan sangat diperlukan.

Menyinggung langkah-langkah untuk menghadapai akhir tahun anggaran 2008, Menteri Keuangan menekankan perlunya untuk belajar pada pengalaman tahun lalu. Dalam hal ini, Menteri Keuangan meminta agar kerjasama dengan perbankan dan Ditjen Pajak ditingkatkan sehingga laporan akhir tahun dapat diperoleh dengan lebih cepat dan lebih akurat. Demikian pula, praktek-praktek revisi yang mepet akhir tahun anggaran 2008 perlu dihindarkan, sehingga dapat membantu percepatan penyerapan anggaran dalam rangka meningkatkan peran APBN dalam membantu mendorong aktivitas ekonomi, dan secara khusus guna terus memperbaiki governance pelaksaan anggaran.

Selanjutnya, menghadapi APBN 2009, Menteri Keuangan meminta seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk waspada dan pandai mengantisipasi perubahan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa krisis ekonomi saat ini adalah riil, terjadi di seluruh negara termasuk negara-negara maju, yang tentunya akan sangat berpengaruh pada sisi penerimaan dan pengeluaran APBN 2009. Disini tentunya diperlukan perencanaan kas yang semakin baik, sehingga pemerintah dapat menjamin pelaksanaan DIPA sesuai yang direncanakan. Untuk itu, misalnya, perencanaan kas pada halaman tiga DIPA tidak hanya 1/12 dari total dana DIPA sebagaimana umumnya dilakukan saat ini. Dalam hal ini, Ditjen Perbendaharaan harus membantu K/L dan satker untuk meningkatkan kemampuan perencanaan kasnya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sangat mungkin akan terjadi revisi/penghematan anggaran sebagaimana terjadi pada APBN 2008. Namun, karena Ditjen Perbendaharaan sudah pengalaman akan hal tersebut, bilamana diperlukan revisi DIPA untuk tahun anggaran 2009 dapat dilaksanakan dengan cepat. 

Pada akhir pesannya, Menteri Keuangan menegaskan kembali penghargaannya atas pencapaian reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan. Namun hal tersebut masih belum mencukupi, masih perlu kerja keras untuk mewujudkan Ditjen Perbendaharaan sebagai the true and the core of treasurer di lingkungan Departemen Keuangan.


 Kepala BKF: Optimalisasi dan Akurasi Penyerapan APBN 2008
Senada dengan arahan Menteri Keuangan, Kepala BKF dalam diskusi dengan para KaKanwil di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengungkapkan pula peran penting Ditjen Perbendaharan dalam optimalisasi dan akurasi penyerapan belanja negara. Sebagaimana disampaikan dalam paparannya, Kepala BKF menyampaikan tentang pelambatan trend penyerapan anggaran sejak memasuki bulan September 2008. Meskipun penyerapan anggaran sangat tergantung pada pelaksanaan pekerjaan di K/L dan satker, Kepala BKF mengharapkan agar jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk lebih ‘aktif dan responsif’ sehingga dapat mendorong K/L dan satker untuk dapat lebih optimal menggunakan anggarannya.

Terkait dengan pelambatan penyerapan anggaran sejak September 2008 tersebut, dalam diskusi terungkap bahwa disamping K/L dan satker memang terlambat dalam mengajukan permintaan pencairan dananya ke KPPN, hal lain sebagai salah satu penyebab pelambatan tersebut adalah karena belum terselesaikannya banyak revisi DIPA. Revisi DIPA tersebut diperlukan karena, antara lain, kebijakan penghematan dalam tahun anggaran 2008, penerapan BAS yang baru, ataupun reorganisasi pada K/L dan satker. Terkait dengan hal tersebut, Kepala BKF menghimbau agar jajaran Ditjen Perbendaharan dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk revisi DIPA yang belum selesai.

Pelambatan penyerapan APBN tentunya menimbulkan tantangan bagi pelaksanaan fungsi ke-treasury-an di Ditjen Perbendaharaan. Hal ini dikarenakan, akan terjadi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran yang tentunya tidak hanya akan memberatkan dari sudut kas manajemen, tetapi juga dari segi peningkatan volume handling pekerjaan. Dalam hal ini, diskusi sepakat tentang pentingnya perencanaan kas bagi pelaksanaan tugas di Ditjen Perbendaharaan khususnya, dan Departemen Keuangan secara umum.Sejalan dengan pentingnya perencaan kas tersebut diatas, Kepala BKF meminta bantuan pada jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mengumpulkan data perkiraan realisasi belanja hingga akhir tahun anggaran 2008, dan disampaikan ke BKF pada awal bulan Desember 2008.

Lain-lain
Disamping Menteri Keuangan dan Kepala BKF, pejabat eksternal yang menjadi salah satu pembicara dalam rapat pimpinan kali ini adalah Irjen Departemen Keuangan. Irjen Departemen Keuangan secara khusus menyampaikan tentang paradigma baru Inspektorat Jenderal dalam rangka pengendalian preventif yaitu melalui penerapan menejemen resiko pada setiap unit Eselon I Departemen Keuangan. 

Selain ketiga pejabat eksternal tersebut di atas, sesuai dengan tema rapat pimpinan kali ini, rapat pimpinan sebagian besar diisi dengan diseminasi dan diskusi berbagai hal terkait dengan langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2008, antisipasi awal tahun 2009, manajemen kas khususnya perencanaan kas dan penerimaan negara, dan peningkatan pemahaman trilogy UU bidang Keuangan Negara khususnya terkait dengan Kerugian Negara serta review pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Terkait dengan hal-hal tersebut, pokok-pokok kesimpulan dari rapat pimpinan Ditjen Perbendaharaan dapat diringkas sebagai berikut:
a. Dalam diskusi tentang Persiapan Awal Tahun Anggaran 2009, telah dibahas berbagai cara penyelesaian revisi DIPA dalam rangka penyelesaian Pagu minus DIPA sebagai akibat kebijakan penghematan dari pemerintah dan penerapan BAS, maupun dikarenakan reorganisasi satker. Demikian pula, dalam rangka penyelesaian DIPA 2009, disimpulkan bahwa diperlukan persiapan baik menyangkut SDM, aplikasi, maupun penyiapan database. 
b. Dalam pembahasan Persiapan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009, disepakati tentang keharusan seluruh KPPN untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perdirjen 46/PB/2008 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran. 
c. Dari diskusi tentang Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Sekretaris Ditjen Perbendaharan menyampaikan berbagai hal terkait tentang definisi dan cakupan tentang kerugian negara. Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, pembahasan tentang hal tersebut, dan secara umum trilogy UU bidang Keuangan Negara, perlu semakin digiatkan.
d. Dari hasil Monitoring dan Implementasi Hasil Rapimtas Yogyakarta, sudah terdapat kesepahaman tentang perlunya semakin ditingkatkan kualitas perencanaan kas, sebagai salah satu core business Ditjen Perbendaharaan, dan bagi pelaksanaan APBN serta pelaksanaan tugas BUN. Beberapa hal penting yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah perlunya perumusan kembali metode yang paling tepat dalam perencanaan kas, termasuk penyediaan sarana dan prasarananya, kewenangan Kanwil/KPPN, dan edukasi satker tentang pentingnya dan tatacara perencanaan kas. 
e. Dalam paparan tentang Evaluasi dan Permasalahan Kesekretariatan, dibahas oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan berbagai hal terkait pelaksanaan tupoksi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, kepegawaian, keuangan, umum, dan organta. Masih banyak permasalahan terkait hal-hal tersebut diatas, dan akan dilakukan perbaikan dengan koordinasi kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.
f. Dalam diskusi tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Terkait Dengan Pelaporan Keuangan, dibahas masih banyaknya kelemahan-kelemahan dalam pembuatan LKPP baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Ditingkat pusat, permasalahan termasuk belum adanya unit tersendiri pembuat LK BUN, realisasi SKPA, maupun selisih saldo buku dan fisik untuk SAL. Permasalahan di daerah termasuk perbedaan data internal KPPN, KPPN dengan satker serta kemampuan teknis SDM. Untuk itu, telah didiskusikan berbagai usulan penyelesaian baik menyangkut organisasi, SDM mapun tatalaksana. 

Penutup 

Dalam penutupan acara, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan ucapan terimakasih atas partisipasi semuanya, baik peserta rapat maupun panitia Rapat Pimpinan Ditjen Perbendaharaan 18-20 November 2008. Dirjen Perbendaharaan menegaskan kembali tentang banyaknya agenda kerja yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, baik dalam rangka menghadapai akhir tahun anggaran 2008, maupun dalam rangka mensukseskan APBN 2009. Untuk itu, Dirjen Perbendaharaan mengucapkan selamat bekerja kembali, harapannya Ditjen Perbendaharaan semakin siap dan mampu menghadapi tugas-tugas kedepan.

Berita Liputan Kegiatan Lainnya

Untuk Pelayanan Lebih Baik, Pemerintah Dan BUMN Harus Bersinergi
Aplikasi Layanan Unggulan Kanwil Siap Beroperasi
SPAN, Wujud Nyata Kolaborasi antara Setjen, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran
Herry Purnomo: Bu Menteri Berpesan agar Ditjen PBN Tetap Meningkatkan Kualitas Pelayanannya
Herry Purnomo : Kalau Pimpinan Minta-minta Duit, Katakan No!
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia