Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,427,560
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


OPENING REMARK RAPIM DITJEN PERBENDAHARAAN
Kamis, 12 Maret 2009 | Oleh: didi (Komda) | 2854 x dibaca


“Karena nila setitik, rusak susu sebelanga”, demikian Dirjen Perbendaharaan memberikan perupamaan atas hasil kajian KPK atas pelaksanaan business process di KPPN yang masih melakukan praktek-praktek suap. Meskipun yang menjadi objek survey hanya satu wilayah tertentu,  hasil temuan tersebut menjadi preseden buruk bagi keseluruhan proses reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan pada khususnya, dan Departemen Keuangan pada umumnya. Beliau menggarisbawahi bahwa hasil kajian tersebut harus diambil hikmahnya sebagai bahan introspeksi. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan pada acara pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) Ditjen Perbendaharaan yang mengambil tema “Optimalisasi Peran Treasury dalam Menopang Keberhasilan Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Dampak Krisis Ekonomi Global” kemarin malam (10/3/2009).

Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, menambahkan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan usaha yang tak kenal lelah karena proses perubahan itu sendiri butuh waktu. Perubahan mindset, sebagai  pondasi utama dalam proses reformasi, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Perubahan tersebut jauh lebih sulit dibanding perubahan ketatalaksanaan dan keorganisasian. Pak Dirjen me-review perubahan keorganisasian yang sudah dilakukan, antara lain peleburan Direkorat Pengelolan dan Penerusan Pinjaman dan Direktorat Pengeloaan Dana Investasi menjadi Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan pembentukan Direktorat baru, yaitu Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Khusus bagi pembentukan Direktorat TP, beliau mengungkapkan bahwa direktorat baru tersebut dimaksudkan untuk membuat arah dan menciptakan business process bagi kebutuhan organisasi di masa mendatang.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pengisian jabatan-jabatan eselon III dan eselon II melalui assessment telah menumbuhkan Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi pembelajar. Hal tersebut terlihat dari tingkat kelulusan assessment yang meningkat dari 10% di awal-awal program assessment menjadi  sekitar 20%-an. Assessment juga menjadi salah satu kunci jawaban atas fakta kesenjangan generasi yang dihadapi Ditjen Perbendaharaan pada saat ini. Kekosongan sejumlah jabatan eselon III yang idealnya diisi oleh pegawai golongan III/d dapat diisi oleh pegawai golongan III/c yang mumpuni, sebagai hasil dari assessment. Kesenjangan tersebut akan segera dipenuhi hingga mayoritas dari 56 jabatan eselon III yang masih kosong dapat terisi.

Pak Herry, kemudian memberi sinyal bahwa bagi para pegawai yang tidak lulus assessment akan diberi kesempatan kedua, dengan diberi pembekalan sebelumnya. Ini kiranya menjadi jawaban atas berbagai spekulasi tentang peng-‘kotak’-an bagi mereka yang tidak lulus assessment. Ditjen Perbendaharaan saat ini juga sedang melakukan analisis beban kerja untuk mengukur formasi pegawai yang ideal bagi setiap unit kerja.

Pada tingkat departemen, pak Dirjen memberikan ulasan sekilas tentang sejumlah usaha penerapan teori-teori manajemen modern ke dalam praktek pengelolaan SDM, antara lain job grading dan formulasi indikator kinerja utama dengan menggunakan Balanced Scorecard.

Rapim kali ini yang sedianya akan dibuka oleh Menteri Keuangan diikuti oleh para Kepala Kanwil, Kepala KPPN beserta pejabat eselon II dan III dalam lingkup Kantor Pusat diselenggarakan mulai tanggal 10 hingga 12 Maret 2009, bertempat di hotel Sahid Jaya, Jakarta. Di awal-awal pengarahannya, Bapak Herry Purnomo memberikan ucapan selamat kepada para pejabat eselon II dan eselon III yang belum lama ini dilantik. Tidak lupa beliau mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh jajaran manajemen dan staf di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing hingga di pelosok-pelosok tanah air. Sejumlah pencapaian yang menggembirakan, seperti penyelesaian LKP tutup tahun anggaran serta penyelesaian dan penyerahan DIPA merupakan prestasi yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Terkait dengan dengan peran Ditejen Perbendaharaan dalam menopang keberhasilan kebijakan stimulus fiskal, pak Dirjen menjelaskan bahwa paling tidak ada dua peran yang bisa dimainkan, yaitu penuangan kebijakan ke dalam APBN dan monitoring realisasi penyerapan dananya. Sehubungan dengan peran yang pertama, pak Herry mengungkapkan bahwa revisi APBN akan dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN-P, melainkan langsung dituangkan ke dalam DIPA baru yang harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 18 Maret 2009. Dengan pertimbangan waktu penyelesian yang mendesak, proses penyelesaiannya akan dilakukan di tingkat pusat saja.

Peran Ditjen Perbendaharaan yang kedua dilakukan dengan usaha-usaha mendorong tingkat penyerapan dana yang tinggi dan memonitor realisasi penarikannya. Sebagian kebutuhan tersebut, dalam scoop nasional, telah diwadahi oleh sebuah komite yang bertugas melakukan pemantauan realisasi APBN, tinggal bagaimana Ditjen Perbendaharaan --dengan bantuan IT--mendayagunakan fungsi yang dimiliki untuk melakukan monitoring realisasi anggaran sekaligus memacu tingkap penyerapan dana yang tinggi. Sebagai perbandingan, beliau menilai hasil monitoring yang disajikan kanwil-kanwil di tiga bulan terakhir tahun anggaran lalu memiliki akurasi yang cukup tinggi.

Melanjutkan penjelasannya tentang monitoring realisasi APBN, pak Herry Purnomo mengajak peserta Rapim (sebagai PR) untuk dapat menuangkan dana yang ada dalam POK ke dalam sebuah renaca kerja yang dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam bulan tertentu dan jumlah dana yang akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Pak Dirjen mengaitkan hal tersebut dengan konsep cash forecasting yang sudah didengungkan oleh Ditjen Perbendaharaan dua tahun terkahir ini. Beliau mengharapkan Ditjen Perbendaharaan menjadi contoh bagi satker-satker lain dalam mengimplentasikan konsepsi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan mengingatkan kembali pesan Menteri Keuangan pada kegiatan Rapim terakhir bahwa “kita harus menjadi the real treasurer” dengan menguasai trilogi Undang-Undang (UU no.17/2003, UU no.1/2004, dan UU no.15/2004) beserta konsepsi-konsepsinya.

Pada bagian akhir dari pengarahannya, pak Dirjen mengingatkan kembali kasus-kasus penipuan yang masih terjadi yang memanfaatkan institusi dan individu Ditjen Perbendaharaa oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab untuk mendapatkan keuntungan.

Berita Liputan Kegiatan Lainnya

Untuk Pelayanan Lebih Baik, Pemerintah Dan BUMN Harus Bersinergi
Aplikasi Layanan Unggulan Kanwil Siap Beroperasi
SPAN, Wujud Nyata Kolaborasi antara Setjen, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran
Herry Purnomo: Bu Menteri Berpesan agar Ditjen PBN Tetap Meningkatkan Kualitas Pelayanannya
Herry Purnomo : Kalau Pimpinan Minta-minta Duit, Katakan No!
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia