Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,426,486
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


"Liputan Workshop Pengelolaan Transaksi Keuangan Negara dan Restrukturisasi Rekening Pemerintah"
Rabu, 16 September 2009 | Oleh: ery (DSP) | 2445 x dibaca

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Workshop Pengelolaan Transaksi Keuangan Negara dan Restrukturisasi Rekening Pemerintah telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2009 di Jakarta. Workshop tersebut menghadirkan beberapa nara sumber baik dari pihak perbankan, konsultan, maupun dari internal Direktorat Transformasi Perbendaharaan yang dihadiri oleh peserta dari Bank Dunia, Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPI consultant (Ecorys), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Depkeu, dan direktorat terkait lingkup kantor pusat DJPBN serta KPPN Jakarta II.


Workshop dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi tentang kemungkinan penerapan teknologi informasi terkait modernisasi pengelolaan rekening pemerintah termasuk penerapan transaksi elektronik dalam pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan TSA secara penuh.


Workshop diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan Bapak, Paruli Lubis yang pada sambutan diantaranya beliau menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan workshop ini terkait dengan pengembangan SPAN, reformasi keuangan negara dengan diterbitkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, serta upaya memahami fitur-fitur dalam sistem perbankan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan ideal oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya dalam rangka pelaksanaan TSA.


Selanjutnya workshop dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diiukuti dengan diskusi (tanya jawab) pada masing-masing pemaparan. Sesi pemaparan materi ini dipandu oleh Kepala Subdit Transformasi Proses Bisnis Internal, Bapak Saiful Islam sebagai moderator.


Sesi pertama, disampaikan oleh Kepala Subdit Transformasi Proses Bisnis Eksternal, Bapak Sudarto yang mengambil topik bahasan “Penyempurnaan Manajemen Rekening Pemerintah dalam rangka Implementasi Treasury Single Account (TSA)”. Pada kesempatan ini disampaikan beberapa latar belakang dan pokok-pokok pemikiran terhadap kemungkinan dilakukannya penyempurnaan pengelolaan rekening pemerintah dalam rangka pelaksanaan TSA sesuai amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan rekening pemerintah tersebut sudah selayaknya mengikuti best practices yang ada dan sejalan dengan perkembangan sistem perbankan yang lazim dilaksanakan saat ini. Setidaknya ada tiga model umum pembayaran yang dilakukan di beberapa negara diantaranya full-centralized (Perancis), semi-centralized (Inggris), dan full-decentralized (Australia). Mana yang lebih baik diantaranya? Tentunya hal tersebut haruslah disesuaikan dengan kondisi ataupun karakteristik negara yang akan menerapkannya. Hal penting lainnya adalah  usulan terkait penerapan Zero Balance Account (ZBA) dan penggunaan Debit Card untuk Rekening Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran. Masing-masing rekening tersebut menginduk kepada Main Account (rekening KPPN pada bank operasional). Selain itu pula dimunculkannya wacana bagi bank operasional dalam berinteraksi (cash inflow dan cash outflow) dengan bank sentral dalam rangka pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara dimungkinkan hanya berdasarkan nilai netto.


Sesi kedua, disampaikan oleh narasumber dari Bank Mandiri, Bapak Sri B. Yudhono  yang materinya lebih menitikberatkan kepada fasilitas sistem perbankan yang dimiliki oleh perbankan khususnya Bank Mandiri saat ini dalam rangka pengelolaan rekening pemerintah khususnya untuk rekening pengeluaran seperti yang ditawarkan dalam pemaparan pada sesi sebelumnya. Bahkan sistem sejenis tersebut pada Bank Mandiri telah diterapkan untuk pihak Jamsostek. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila pemerintah benar-benar akan melaksanakan sistem tersebut maka Bank Mandiri menyatakan dengan tegas kesiapannya untuk menerapkan sistem ZBA pada rekening bendahara pengeluaran (Satker). Beberapa kelebihan penggunaan sistem ini bagi pemerintah antara lain adalah  simplifikasi terhadap sistem dan prosedur, optimalisasi penggunaan dana idle, serta memudahkan monitoring dan pengawasan.


Sesi ketiga dan keempat, materi yang dibahas pada sesi ini lebih menitikberatkan kepada penerapan pengelolaan rekening pemerintah ditinjau dari aspek teknologi informasi termasuk interfacing data antara pemerintah dengan pihak perbankan (baik bank umum maupun bank sentral) saat ini. Pemaparan pada sesi ketiga dan keempat ini disampaikan oleh ahli perbankan umum, Bapak Hari S. Noegroho dan ahli koneksitas jaringan komunikasi sistem perbankan, Bapak Nunung Halim. Pada dasarnya penerapan teknologi informasi (sistem perbankan) yang ada saat ini idealnya harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Beberapa agenda yang penting dalam penerapan teknologi ini adalah mengotomasi secara elektronis pengeksekusian transaksi antara pemerintah dengan perbankan, kemudian mengotomasi secara elektronis sistem rekonsiliasi transaksi, dan yang terpenting adalah tingkat kepercayaan menggunakan sistem transaksi secara elektronis yang aman dan dapat dilakukan audit trail disetiap transaksi yang terjadi, sehingga setiap transaksi dapat diakui dan dipercaya.


Dari hasil pemaparan materi oleh keempat nara sumber serta dari hasil diskusi maupun pembahasan yang berlangsung selama acara workshop, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, memahami sistem dan teknologi perbankan saat ini, maka dimungkinkan bagi pemerintah untuk menggunakan sistem Zero Balance Account (ZBA) dalam pengelolaan rekening pengeluaran pada masing-masing satker serta kemungkinan penggunaan Debit Card oleh Bendahara Pengeluaran Satker khususnya dalam pengelolaan dana UP/TUP.


Kedua, dengan memperhatikan karakteristik negara yang secara geografisnya sangat luas serta memahami karakteristik satker-satker saat ini yang dinilai sangat beragam, maka pengelolaan rekening pemerintah lebih cocok mengarah pada semi-centralized yaitu tetap mempertahankan TSA di Bank Indonesia tetapi selalu mengunakan operational-zero account di bank umum baik untuk pembiayaan aktivitas pemerintah maupun menampung penerimaan negara.

Ketiga, mempertimbangkan lokasi beberapa satker di remote area, maka masih diperlukan peran kantor pos sebagai mitra kerja.

Keempat, perlu dikaji lebih dalam terkait dengan kemungkinan pengintegrasian (sistem netto) untuk cash inflow dan cash outflow pada bank operasional dalam rangka penerimaan dan pengeluaran negara ke TSA yang ada pada BI.


Oleh: Hemidon (Kontributor Dit. TP)

Berita Liputan Kegiatan Lainnya

Untuk Pelayanan Lebih Baik, Pemerintah Dan BUMN Harus Bersinergi
Aplikasi Layanan Unggulan Kanwil Siap Beroperasi
SPAN, Wujud Nyata Kolaborasi antara Setjen, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran
Herry Purnomo: Bu Menteri Berpesan agar Ditjen PBN Tetap Meningkatkan Kualitas Pelayanannya
Herry Purnomo : Kalau Pimpinan Minta-minta Duit, Katakan No!
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia