Tidak ada pengumuman.

Jumlah Pengunjung :
8,428,898
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Menuju LKPP Audited Yang Andal
Rabu, 30 Maret 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 918 x dibaca

Rapat Koordinasi Penyusunan LKPP Audited Tahun Anggaran 2010
Samarinda, perbendaharaan.go.id – Mengambil tempat di ruang rapat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, senin (21/3), dilangsungkan rapat koordinasi (rakor) penyusunan LKPP Audited TA 2010. Dengan dibuka langsung oleh Kakanwil, Abdullah Nanung, acara yang mengundang Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Keuangan seluruh KPPN lingkup Kanwil Provinsi Kalimantan Timur ini berjalan sukses.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengemukakan beberapa hal sebagai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) seluruh Kakanwil dan Kepala KPPN bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan. Salah satunya terkait temuan-temuan BPK yang harus diselesaikan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). ”Beberapa permasalahan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), harus diselesaikan secepatnya. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang masih ada untuk dibahas dan dicarikan solusi penyelesaiannya,” ungkap beliau. Dengan usaha tersebut, lanjut Kakanwil, LKPP pemerintah, khususnya lingkup Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat meningkat kualitasnya secara signifikan. ”karena itu, seluruh unit, baik tingkat KPPN maupun Kanwil, butuh bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” harap Kakanwil menutup sambutannya.

Setelah diselingi coffe break, acara dilanjutkan dengan penyampaian langkah-langkah meningkatkan kualitas LKPP Kanwil Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Bidang AKLAP, Haryatno. Dalam pemaparannya beliau menekankan pada tanggung jawab seluruh unit, baik KPPN maupun Kanwil, untuk meningkatkan intensitas sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan yang handal kepada seluruh satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. ”Selain disiplin rekon (rekonsiliasi,red), hal yang harus juga diperhatikan adalah kualitas Laporan Keuangan, dalam hal ini kesesuaian data SAU dengan SAI yang disusun oleh satker,” ungkapnya.

Selanjutnya, peserta rakor mendapatkan informasi terkait tata cara penilaian LKPP, teknis operasional aplikasi SAKPA tahun 2011, dan penjelasan Perdirjen 36 tahun 2010 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang disampaikan secara gamblang masing-masing oleh Kepala Seksi Pelaporan Keuangan (PK) Suriadi, Kepala Seksi Bimbingan Teknis (Bimtek) Heriadi dan Kepala Seksi Pengelolaan Data Akuntansi (PDA) Ardiansyah.

Terakhir, seluruh peserta rakor melakukan pembahasan, menganalisis sekaligus merumuskan solusi terhadap Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masing-masing KPPN. Seluruh permasalahan yang ada, berhasil dirumuskan solusi penyelesaiannya..Bahkan sebagian besar CaLK, telah dituntaskan oleh oleh masing-masing KPPN sebelum rakor dilaksanakan. Ini menjadi bukti keseriusan seluruh unit dalam meningkatkan kualitas LKPP Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh : Fajar Sidik – Kontributor Kanwil Provinsi Kalimantan Timur
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Berita Nusantara Lainnya

Kakanwil DJPBN Propinsi Sulsel: Layanan Ini Pertama Kalinya di Indonesia
Dua Orang Pegawai KPPN Tebing Tinggi Disumpah
Langkah Dini Menuju LKPP yang WTP
Dukung Pelayanan PT. Askes kepada PNS, KPPN Jambi Gelar Rekonsiliasi Tiga Pihak
KPPN Serang Adakan Sosialisasi Peraturan Pencairan Dana 2011

Komentar Pengunjung

LKPP WTP
2011-03-31 10:08:41, - oleh : Marjuki
Selamat buat Bidang Aklap khususnya dan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur umumnya atas suksesnya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan LKPP Audited Tahun Anggaran 2010 semoga dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT LKPP Tahun 2010 Ditjen.Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara mencapai titik puncak dengan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)


Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia